DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Gayo Lues

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur 7 Pasal

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBK(KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) pada tanggal Lima Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2022. Mengingat : I. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang /2 2
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012. tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15.Peraturan /3 3 15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
23.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
25.Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 101);
26.Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020 Nomor 120). DENGAN. /4 4 DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES DAN BUPATI GAYO LUES MEMUTUSKAN : Menetapkan :QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp.815.258. 197.291 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp.815.258. 197.291
b.Belanja Daerah Rp.8 13.258.197.291 Defisit/ Surplus Rp.2.000.000.000
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp. 0,00
2. 2.Pengeluaran Rp.2.000.000.000 Pembiayaan Netto Rp.2.000.000.000 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.294.400.000 (empat milyar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus rihu rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.013.645.000 (satu milyar tiga belas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.563.729.067(empat milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam puluh tujuh rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.40. 128.225.933 (empat puluh milyar seratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 3

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.813.258.197.291 (delapan ratus tiga belas milyar dua ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua. ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasi./ 5 5
a.Belanja operasi;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer;

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 542.032.983.911 ( lima ratus empat puluh dua milyar tiga puluh duajuta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja hibah; dan
4. d.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 268.288.450.074 (dua ratus enam puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu tujuh puluh empat rupiah) .
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 232.612.893.764 (dua ratus tiga puluh dua milyar enam ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 30.980.014.229 (tiga puluh milyar sembilan ratus delapan puluhjuta empat belas ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.151.625.844 (sepuluh milyar seratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 4

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah), yang terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan; dan
b.Pengeluaran pembiayaan.

(1)Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah)
(2)Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari : LampiranI Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Ringkasan APBK yang diklasifikasi menurut akun kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Ringkasan APBK menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian APBK menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Rekapitulasi belanja daerah dan kesesuaian menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub Pemerintah kegiatan; Lampiran V /6 6 Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX Lampiran X Lampiran XI Lampiran XII Lampiran XIII Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan; Daftar piutang daerah; Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah; Daftar Pinjaman Daerah; Daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan; Daftar dana cadangan;dan Daftar pinjaman daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues. Ditetapkan di Blangkejeren 31 Desember 2021 M Pada Tanggal, 27 Rabiul Akhir 1443 H 2021 M Diundangkan di Blangkejeren ÿ _ , 31 Desember Pada Tanggal, 27 Rabiul Akhir 1443 H SEKRETARIS DAERAXKABUPATEN GAYO LUES GAYO LUES MAD AMR SYIDIN PBARAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2021NOMOR 126 !EG QANUN KABUPATEN GAYO LUES, PROVINSI ACEH: Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Gayo Lues Nomor 05 Tahun 2021 Tanggal : 31 Desember 2021 KABUPATEN GAYO LUES RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kode Uraian Jumlah 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 50.000.000.000 4.1.01 Pajak Daerah 4.294.400.000 4.1.02 Retribusi Daerah 1.013.645.000 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.553.729.067 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 40.128.225.933 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 765.258.197.291 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 545.139.022.000 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 120.119.175.291 Jumlah Pendapatan 815.258.197.291 5 BELANJA 5.1 BELANJA OPERASI 542.032.983.911 5.1.01 Belanja Pegawai 268.288.450.074 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 232.612.893.764 5.1.05 Belanja Hibah 3Q.980.014.229 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 10.151.625.844 5.2 BELANJA MODAL 101.086.081.862 5.2.01 Belanja Modal Tanah 19.738.181 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.359.400.164 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 34.167.808.957 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 48.163.388.940 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 375.745.620 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 25.578.102.818 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 25.578.102.818 5.4 BELANJA TRANSFER 144.561.028.700 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 427.440.000 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 144.133.588.700 Jumlah Belanja 813.258.197.291 Total Surplus/(Defisit) 2.000.000.000 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 2.000.000.000 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 2.000.000.000 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 2.000.000.000 Pembiayaan Netto (2.000.000.000) 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0 Bupa.ti Gayo Luei : - V \ •- I. / Jy i-amuhamMadamru

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBK(KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) pada tanggal Lima Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang /2 2
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012. tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15.Peraturan /3 3 15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
23.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
25.Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 101);
26.Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020 Nomor 120). DENGAN. /4 4 DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES DAN BUPATI GAYO LUES MEMUTUSKAN : Menetapkan :QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp.815.258. 197.291 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp.815.258. 197.291
b.Belanja Daerah Rp.8 13.258.197.291 Defisit/ Surplus Rp.2.000.000.000
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp. 0,00
2. 2.Pengeluaran Rp.2.000.000.000 Pembiayaan Netto Rp.2.000.000.000 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.294.400.000 (empat milyar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus rihu rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.013.645.000 (satu milyar tiga belas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.563.729.067(empat milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam puluh tujuh rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.40. 128.225.933 (empat puluh milyar seratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 3

a.Belanja operasi./ 5 5
a.Belanja operasi;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer;

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 542.032.983.911 ( lima ratus empat puluh dua milyar tiga puluh duajuta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja hibah; dan
4. d.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 268.288.450.074 (dua ratus enam puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu tujuh puluh empat rupiah) .
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 232.612.893.764 (dua ratus tiga puluh dua milyar enam ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 30.980.014.229 (tiga puluh milyar sembilan ratus delapan puluhjuta empat belas ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.151.625.844 (sepuluh milyar seratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 4

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah), yang terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan; dan
b.Pengeluaran pembiayaan.

(1)Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah)
(2)Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Pasal 5

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.