DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 175

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisikan 19 BAB dan 104 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pejabat Pengelola BMK, BAB III Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, BAB IV Pengadaan, BAB V Penggunaan BAB VI Pemanfaatan, BAB VII Pengamanan dan Pemeliharaan, BAB VIII Penilaian, BAB IX Pemindatanganan, BAB X Pemusnahan, BAB XI Penghapusan, BAB XII Penatausahaan, BAB XIII Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, BAB XIV Pengelolaan BMK pada SKPK/ Unit Kerja yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BAB XV BMK Berupa Rumah Negara, BAB XVI Ganti Rugi dan Sanksi, BAB XVII Ketentuan Lain-lain, BAB XVIII Ketentuan Peralihan, BAB XIX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Barang Milik Kabupaten yang tertib, efektif, efisien dan akuntabel guna menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan optimalisasi dalam pengelolaann Barang Milik Kabupaten;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang • r Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Qanun tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten;

c.bahwa Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta kebutuhan daerah sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten. Mengi.ngat
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. 3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 1 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
4. 4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatnm 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. 7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggu:ng Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. 8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent ang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. 10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. 11.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 357) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Ta.bun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/ Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127);
16. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
18. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefi.kasi Barang Milik Daerah;
21. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberia n Insentif dan/ atau Tunjangan kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, lnventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
23. 24.Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022 Nomor 129). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES dan BUPATI GAYO LUES MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK KABUPATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah clan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3.Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4.Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Jembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Kabupaten adalah Bupati.
7.Pengelola Barang Milik Kabupatenyang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Kabupaten.
8.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut dengan Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues adalah Pengelola Barang.
9.Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPK yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Kabupaten selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
10.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11.Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Unit Kerja SKPK adalah bagian SKPK yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program/ kegiatan.
12.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Kabupaten.
13.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala Unit Kerja SK.PK atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
14.Qanun adalah Qanun Kabupaten Gayo Lues.
15.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Gayo Lues.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
17.Barang Milik Kabupaten yang selanjutnya disebut BMK adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
18.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat P3B-SKPK adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Kabupaten pada Pengguna Barang.
19.Pengurus Barang Milik Kabupaten adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang.
20.Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyirnpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Kabupaten pada Pejabat Penatausahaan Barang.
21.Pengurus Barang Pengguna yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Kabupaten pada Pengguna Barang.
22.Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Kabupaten pada Pengelola Barang.
23.Pembantu Pengurus Barang Pengguna selanjutnya disebut Pembantu Pengurus Barang adalah pengurus barang yang memban tu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Kabupaten pada Pengguna Barang.
24.Pengurus Barang Pembantu selanjutnya disebut Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan Barang Milik Kabupaten pada Kuasa Pengguna Barang.
25.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
26.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Kabupaten pada saat tertentu.
27.Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
28.Pengelolaan Barang Milik Kabupaten adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap Barang Milik Kabupaten yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, pengawasan dan pengendalian, tuntutan ganti rugi.
29.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Kabupaten untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
30.Rencana Kebutuhan Barang Milik Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RKBMK, adalah dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun.
31.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Kabupaten yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK/Unit Kerja SKPK yang bersangkutan.
32.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Kabupaten yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPK dan/ atau optimalisasi Barang Milik Kabupaten dengan tidak mengubah status kepemilikan.
33.Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Kabupaten oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
34.Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
35.Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Kabupaten oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
36.Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan Barang Milik Kabupaten berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan clan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
37.Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan Barang Milik Kabupaten beru.pa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain terse but dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
38.Kerja Sama Penyediaan lnfrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39.Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan lnfrastruktur adalah optimalisasi Barang Milik Kabupaten untuk meningkatkan fungsi operasional Barang Milik Kabupaten guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur lainnya.
40.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Kabupaten.
41.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Kabupaten kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
42.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Kabupaten yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
43.Hibah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Kabupaten dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa mernperoleh penggantian.
44.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Kabupaten yang semu.la merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
45.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/ atau kegunaan Barang Milik Kabupaten.
46.Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Kabupaten dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membe baskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 4 7. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48.Pembukuan adalah rincian pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Kabupaten ke daftar barang/ daftar barang Pengguna atau Kuasa Pengguna menurut golongan dan kodefikasi barang.
49.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan basil pendataan Barang Milik Kabupaten.
50.Daku.men kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas Barang Milik Kabupaten.
51.Daftar Barang Milik Kabupaten yang selanjutnya disingkat DBMK adalah daftar yang memuat data Barang Milik Kabupaten yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
52.Daftar Barang Pengelola yang selanjutnya disingkat DBPL adalah daftar yang memuat data barang yang dikuasai oleh Pengelola Barang.
53.Daftar Barang Pengguna yang selanjutn.ya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data Barang Milik Kabupaten yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
54.Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data Barang Milik Kabupaten yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
55.Standarisasi Sarana clan Prasarana Kerja Pemerintahan Kabupaten adalah pembakuan sarana kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.
56.Standarisasi Harga Barang adalah pembakuan harga barang menurnt jenis, spesifikasi serta kualitasnya dalam 1 (satu) periode tertentu.
57.Badan U saha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adaJah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modaJnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
58.Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

Pasal 2

(1)BMK meliputi:
1. a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK; dan
2. b.barang yang berasaJ dari perolehan lainnya yang sah.
(2)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.barangyang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontra.k;
3. c.barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
(3)Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)hurnf b antara lain berupa kerja sama pemanfaatan dengan pihak lain atau kerja sama operasi dengan pihak lain.

Pasal 3

(1)Pengelolaan BMK dilaksanakan berdasarkan asas:
1. a.fungsional;
2. b.kepastian hukum;
3. c.transparansi ;
4. d.efisiensi;
5. e.akuntabiliras dan
6. f.kepastian nilai. (2} Pengelolaan BMK meliputi:
7. a.perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
8. b.pengadaan;
9. c.penggunaan;
10. d.pemanfaatan;
11. e.pengamanan clan pemeliharaan;
12. f.penilaian;
13. g.pemindahtanganan;
14. h.pemusnahan;
  1. 1.penghapusan;
15. j.penatausahaan; clan
16. k.pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
(3)Pengelolaan BMK merupakan berupa serangkaian kegiatan untuk:
1. a.mengamankan dan memelihara BMK;
2. b.menyeragamkan langkah-langkah dalarn pengelolaan BMK; dan
3. c.tindakan memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan BMK
(4)Tujuan Pengelolaan BMK adalah:
1. a.mewujudkan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
2. b.mewujudkan akuntabilitas dalarn pengelolaan BMK; dan
3. c.mewajudkan pengelolaan BMK yahg tertib, efektif, efisien, transparan, terbuka dan akuntabel.

BAB II

PEJABAT PENGEWLA BMK

Pasal 4

(1)Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan BMK.
(2)Pemegang kekuasaan pengelolaan BMK berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan BMK;
2. b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan BMK berupa tanah dan/ atau bangunan;
3. c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan BMK;
4. d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMK;
5. e.mengajukan usul pemindahtanganan BMK yang memerlukan persetujuan DPRK;
6. f.menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, clan penghapusan BMK sesuai batas kewenangannya;
7. g.menyetujui usul pemanfaatan BMK berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/ atau bangunan;
8. h.menyetujui usul pemanfaatan BMK dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI);
9. i.menyetujui usul pemanfaatan BMK dalam bentuk Kerja Sama Terbatas dalam rangka penyediaaninfrastruktur; dan J. menetapkan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (P3B-SKPK), Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu.
(3)Pemegang kekuasaan pengelolaan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengelolaan BMK dibantu oleh:
1. a.Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
2. b.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten selaku Pejabat Penatausahaan Barang;
3. c.Kepala SKPK selaku Pengguna Barang;
4. d.Kepala Unit Kerja SKPK selaku Kuasa Pengguna Barang;
5. e.Pejabat Penatausahaan Pengguna BarangSKPK; dan
6. f.Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu.

Pasal 5

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab:

a.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMK;
b.meneliti dan menyetuJUI rencana kebutuhan pemeliharaan BMK;
c.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMK yang memerlukan persetujuan Bupati;
d.mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMK;
e.mengatur pelaksanaan pemindahtanganan BMK yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRK; f . melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi BMK; dan
g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMK.

Pasal 6

(1)Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten adalah Pejabat Penatausahaan Barang yang secara fungsional melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan dan penatausahaan BMK.
(2)Pejabat Penatausahan Barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pejabat Penatausahaan Barang mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
1. a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan RKBMK kepada Pengelola Barang;
2. b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan RKBMK pemeliharaan/perawatan BMK kepada Pengelola Barang;
3. c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMK yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMK;
5. e.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan BMK yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRK;
6. f.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi BMK;
7. g.melakuk:an pencatatan BMK berupa tanah dan/ atau bangunan yang telah d iserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SK.PK dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta BMK yang berada pada Pengelola Barang;
8. h.mengamankan dan memelihara BMK sebagaimana dimaksud pada huruf g;
9. i.membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMK; dan
10. j.menyusun laporan BMK.

Pasal 7

( 1) Kepala SKPK adalah Pengguna Barang.

(2)Kepala Unit Kerja SKPK adalah Kuasa Pengguna Barang.
(3)Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMK bagi SKPK/Unit Kerja SKPK yang dipimpinnya;
2. b.mengajukan pennohonan penetapan status penggunaan BMK yang diperoleh dari beban APBK dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.mela.kukan pencatat.an dan inventarisasi BMK yang berada dalam penguasaannya;
4. d.menggunakan BMK yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPK/Unit Kerja SKPK yang dipimpinnya;
5. e.mengamankan dan memelihara BMK yang berada dalam penguasaannya;
6. f.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMK berupa tanah clan/ atau ba.ngunan yang ticlak memerlukan persetujuan DPRK dan BMK selain tanah dan/atau bangunan;
7. g.menyerahkan BMK berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas clan fungsi SKPK/Unit Kerja SKPK yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
8. h.mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan BMK;
9. i.melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan BMK yang berada clalam penguasaannya;
10. j.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran/laporan barang kuasa pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan/laporan barang kuasa pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang; dan k . menetapkan Pembantu Pengurus Barang.

Pasal 8

{1) Penggwia Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (P3B-SKPK).

(2)P3B-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
(3)P3B-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan BMK pada Pengguna Barang.
(4)P3B-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benvenang dan bertanggung jawab:
1. a.menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran BMK pada Pengguna Barang;
2. b.meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBK dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.meneliti pencatatan dan inventarisasi BMK yang dilaksanakan oleh Penguros Barang dan/ atau Pengurns Barang Pembantu;
4. d.menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMK bernpa tanah dan/ a tau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRK dan BMK selain tanah dan/atau bangunan;
5. e.mengusulkan rencana penyerahan BMK berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
6. f.menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan BMK;
7. g.meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksana.kan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
8. h.memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan BMK dari gudang penyimpanan;
  1. 1.meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
9. j.melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik BMK; dan
10. k.meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/ a tau Pengurus Barang Pembantu.

Pasal 9

(1)Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
(2)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan BMK pada Sadan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.
(3)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan perserujuan dalam penyusunan RKBMK kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
2. b.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan RKBMK pemeliharaan/ perawatan BMK kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
3. c.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMK yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMK;
5. e.menyiapkan bahan pencatatan BMK berupa tanah dan / a tau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPK/ Unit Kerja SKPK dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
6. f.menyimpan dokumen asli kepemilikan BMK;
7. g.menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/ Kuasa Pengguna Barang;
8. h.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMK; dan
9. i.merekapitulasi dan menghirnpun Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang Semesteran dan Tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan BMK.
(4)Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional berta.nggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
(5)Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
(6)Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan terse but yang anggarannya dibebankan pada APBK.

Pasal 10

(1)Pengurus Barang ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
(2)Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.membanru menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran BMK;
2. b.menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan BMK yang diperoleh dari beban APBK dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melaksanakan pencatatan dan inventarisasi BMK;
4. d.membantu mengamankan BMK yang berada pada Pengguna Barang;
5. e.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMK berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRK dan BMK selain tanah dan/ atau bangunan;
6. f.menyiapkan dokumen penyerahan BMK berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
7. g.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan BMK;
8. h.menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
  1. 1.menyiapkan Surat Pennintaan Barang (SPB) berdasarkan nota pennintaan barang;
9. j.mengajukan Surat Pennintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
10. k.menyerahkan barang berdasarkan Surat Perimah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
  1. 1.membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
11. m.memberi label BMK;
12. n.mengajukan permohonan persetujuan kepada P3B-SKPK atas perubahan kondisi fisik BMK berdasarkan pengecekan fisik barang;
13. o.melakukan stock opname barang persediaan;
14. p.menyirnpan dokumen, antara lain: fotokopi/ salinan dokurnen kepemilikan BMK clan menyirnpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
15. q.melakukan rekonsiliasi dalarn rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan BMK; dan
16. r.membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disarnpaikan kepada Pengelola Barang rnelalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh P3B-SKPK.
(3)Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
(4)Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.
(5)Pengurus Barang dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBK.

Isi peraturan

Teks175PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PEJABAT PENGEWLA BMK

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PEJABAT PENGEWLA BMK

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020