DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Qanun ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahuun 2017 Nomor 88).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi dan dalam rasa meningkatkan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi masyarakat disekitar lokasi pendirian menara telekomunikasi untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari keberadaan menara telekomunikasi, maka secara periodi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues perlu melakukan pengawasan, pengecekan, pengendalian, dan penanggulangan menara telekomunikasi di Kabupaten Gayo Lues;
c.bahwa untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, makaberdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Gayo Lues berhak/berwenang memungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Mengingat, 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang_Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Nomor 4247);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Negara Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634),
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 483);
15.Peraturan, 3
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerab sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201I tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan;
16.Peraturan Menteri Kominfo Nomor02/M-KOMINFO / 3/ 2008 tenlang Pedoman Peiribarigurianari Menara Bersama Telekomunikasi;
17.Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 55);
18.Qanun Kabupaten Gayo Luies Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES Dan BUPATI GAYO LUES

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. PasalI Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lernbaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 Nomor 88) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 33 antara ayat (3) dan ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat baru.
2.Ketentuan Pasal 33 ayat (10) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) ditambahkan satu ayat yakni ayat (3.a) sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tersebut memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan dimaksud.
(2)Biaya, 4
(2)Biaya penyediaan jasa merupakan biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi untuk menutup sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.
(3)Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut: RPMT = TP X TR Keterangan : RPMT : Retribusi Pengendalian MenaraTelekomunikasi TP : Tingkat PenggunaanJasa TR : Tarif Retribusi (3.a) Mekanisme Perhitungan Tarif Retribusi Menara Telekomunikasi diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Gayo Lues.
(4)Tingkat Penggunaan Jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan antara lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
(5)Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
(6)Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.
(7)Penghitungan tarif Retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut:
1. a.Honorarium petugas pengawas;
2. b.Transportasi dan BBM;
3. c.Uang makan dan Minum; dan
4. d.Alat tulis kantor.
(8)Satuan biaya untuk masing-masing komponen disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(9)Besaran Retribusi Pengendalian Menara % Telekomunikasi dapat memperhitungkan:
1. a.Zonasi;
2. b.Ketinggian menara;
3. c.Jenis menara;dan
4. d.Jarak tempuh.
(10)Nota perhitungan Retribusi Pengendalian Menara ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten.

3.Ketentuan 5
3.Ketentuan Pasal 57 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 57ayat

(2)berbunyi sebagai berikut:
(1)Pembinaan terhadap pelaksanaan Qanun ini dilakukan oleh Bupati.
(2)Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun ini dilakukan oleh Wakil Bupati dan Kepala Dinas dan atau Kepala Badan Teknis terkait. Pada saat Qanun ini berlaku, maka Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini. Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Gayo Lues. Diundangkan di Blangkejeren PadaTanggal, Agustus 2019 M Dzuihijah 1440 H SEKRETARIS7DAERAH KABUPATEbr GAÿf) LUES , H. THALIB LEMBARANKABUPATENGAYO LUES TAHUN2019 NOMOR...

Pasal 57

Pasal II Pasal III Ditetapkan di Blangkejeren Pada Tanggal, 12- Agustus 2019 M l| Dzuihijah 1440 H ÿ'ÿUPATU GAYO LUES , * UHAMMAD AIvlRU NOMOR REGISTER QANUNKABUPATENGAYO LUES, PROVINSIACEH :(3/48/2019) 6 PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR ..7I.TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALLAN MENARATELEKOMUNIKASI I. UMUM Menara Telekomunikasi di Kabupaten Gayo Lues memiliki potensi yang relative besar sehingga perlu diatur dengan sebaik-baiknya dan dikelola secara optimal agar mampu memberikan sumbangsih kepada Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Kabupaten Gayo Lues. Sementara Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara yang mengatur mengenai Menara Telekomunikasi telah ada. Namun beberapa ketentuan dalam Qanun tersebut perlu dilakukanpenyesuaian. Apabila keberadaan Menara Telekomunikasi tidak diberikan perhatian yang memadai, dikhawatirkan permasalahan terkait Menara Telekomunikasi akan semakin berkembang dan sulit dipecahkan. Disatu sisi masyarakat tidak terlindungi dengan eksistensi Menara Telekomunikasi dan pada sisi lain penyelenggara telekomunikasi tidak dilindungi secara hukum atas keberadaan menara. Agar sama-sama berjalan baik dan tidak saimg merugikan, maka perlu dasar hukum yang pasti dan kuat di Kabupaten yang mengatur mengenai menaraTelekomunikasi. Pada prinsipnya, materi yang merubah dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues ini adalah sebagai berikut:

1.Ketentuan mengenai formula perhitungan tarif yang kemudian diatur kembali melalui Peraturan Bupati Kabupaten GayoLues.
2.Ketentuan mengenai Nota Perhitungan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang ditandatangani oleh Pejabat 3?ang ditunjuk yaitu Kepala Dinas Komunikasi, informatika dan Persandian Kabupaten GayoLues. II. PASALI Ketentuan Pasal 33 Ayat 1 CukupJelas Ayat 2 CukupJelas Ayat 3 CukupJelas Ayat 4 Formula Perhitungan Tarif Retribusi Menara Telekomunikasi diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Gayo Lues.Dalam Peraturan Bupati tersebut dijelaskan Tata Cara Perhitungan Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Gayo Lues. Ayat5 Cukup Jelas Ayat 6 CukupJelas Ayat 7 CukupJelas Ayat 8 CukupJelas Ayat 9 CukupJelas Ayat 10 Besaran Retribusi Pengendalian memperhitungkan:

a.Zonasi;
b.Ketinggian menara;
c.Jenis menara;dan
d.Jarak tempuh. Ayat 11 Cukup Jelas 7 Menara Telekomunikasi dapat Ketentuan Pasal 57 Ayat 1 Cukup Jelas Ayat 2 Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun ini dilakukan oleh Wakil Bupati dan Kepala Dinas dan atau Kepala Badan Teknis terkait. TAMBAHANLEMBARANKABUPATENGAYO LUES TAHUN 2019 NOMOR..S.3

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 33

Pasal 57

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 33

Pasal 57

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2017