menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR dan BUPATI GIANYAR MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. Pasal I BAB VIII dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 ) diubah sebagai berikut :
BAB VIII
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar. Ditetapkan di Gianyar pada tanggal 4 Agustus 2014 BUPATI GIANYAR, ttd. A.A. GDE AGUNG BHARATA Diundangkan di Gianyar pada tanggal 4 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR, ttd. IDA BAGUS GAGA ADI SAPUTRA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2014 NOMOR 9. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI : (1/2014) Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM setda. Kab. Gianyar ttd. Ida Ayu Nyoman Tirta, SH., MAP. Pembina Tingkat I NIP. 19630315 199201 2 002 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN I. UMUM Tanah Pekarangan Desa dan Tanah Pelaba Pura adalah tanah yang dikuasai oleh Desa Adat yang penggarapannya diserahkan kepada warga desa adat yang didalamnya terdapat kewajiban untuk memberikan ayahan berupa tenaga maupun materi untuk menjaga keberadaan Desa Adat. Terhadap Tanah Pekarangan Desa tersebut, dalam pemanfaatannya adalah untuk pola menetap kerama dalam membangun Rumah Adat sebagai upaya pelestarian budaya Bali yang berlandaskan Tri Hitakarana. Atas Pemanfaatan tanah tersebut, kepada mereka dibebankan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan desa adat dalam upaya pelestarian Budaya Bali, sehingga dalam pemanfaatan Tanah Desa Adat dimaksud terdapat 2 (dua) pembebanan sekaligus dimana disamping memenuhi kewajiban desa adat baik berupa tenaga maupun materi juga harus memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Berkenaan dengan kondisi tersebut maka perlu memberikan pengecualian pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap tanah dan bangunan yang semata-mata dipergunakan untuk mendukung pelestarian keberadaan Desa Adat tersebut. Untuk memberikan landasan hukum sebagai dasar dalam pembebasan pajak terhadap Bumi dan Bangunan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 9.