DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, staf ahli bupati, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pengendalian tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah serta memberikan dukungan kepada unit — unit organisasi lainnya dalam lingkup pemerintahan daerah guna pencapaian tujuan organisasi maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap struktur Sekretariat Daerah yang melaksanakan fungsi — fungsi dimaksud, . bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor - faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah , . bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka 1 Mengingat 1. Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara harus disesuaikan dengan Peraturan Perundang -— undangan yang berlaku, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890): -Undang-UndangNomor38Tahun2000tentangPembentukan ProvinsiGorontalo(LembaranNegaraTahun2000Nomor 258,TambahanLembaranNegara RepublikIndoneiaNomor 4060), 3.Undang-UndangNomor32Tahun2004tentangPemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2004 Nomor125,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor4437)sebagaimanatelahdiubahdengan Undang- Undang Nomor8Tahun2005tentangPenetapanPeraturan PemerintahPenggantiUndang-UndangNomor3Tahun2005 tentangPerubahanUndang-UndangNomor32Tahun2004 tentangPemerintah Daerah menjadiUndang-Undang (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2005Nomor108, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor4548) dansebagaimanatelahdiubahterakhirdengan Undang- Undang Nomor12Tahun2008 tentangPerubahan Keduaatas Undang-UndangNomor32Tahun2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2008 Nomor59,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844): .Undang-UndangNomor33Tahun2004tentangPerimbangan KeuanganantaraPemerintahPusatdanPemerintahanDaerah (LembaranNegara RepublikIndoensiaTahun2004Nomor126, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4438), .Undang-UndangNomor11Tahun2007tentangPembentukan KabupatenGorontaloUtaradiProvinsiGorontalo(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2007Nomor13,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor4687), .Undang-UndangNomor12Tahun2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang — Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), . Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

Menetapkan

Menetapkan Dan BUPATI GORONTALO UTARA MEMUTUSKAN : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 74 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara,
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Gorontalo Utara, Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, 2? ND ga Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketampilan tertentu serta bersifat mandiri,
9.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

SekretariatDaerahmempunyaitugas dankewajibanmembantuKepalaDaerah dalammenyusunkebijakandanmengkoordinasikandinasdaerahdanlembaga teknis daerah.

Pasal 5

Dalammelaksanakantugassebagaimana dimaksudpadaPasal4,Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

a.Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah,
b.Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah:
c.Pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah, Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah,
e.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah,
(2)Sekretariat Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

BAB III

STAF AHLI BUPATI

Pasal 7

(1)Staf ahli Bupati merupakan unsur pembantu Bupati yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif oleh Sekretaris Daerah.
(2)Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugas dan fungsi diluar tugas dan fungsi perangkat daerah yang berkaitan dengan kebijakan Bupati.

Pasal 8

Stafahlimempunyaitugasmemberikanmasukandanpertimbangankepada BupatimengenaikebijakanPemerintah Daerahsesuaidenganbidangtugasnya.

Pasal 9

Untukmelaksanakantugassebagaimana dimaksuddalampasal8,stafahli mempunyaifungsi: a.PerumusankebijakanPemerintahDaerah, b.Pengkajiandanevaluasiterhadap kebijakanPemerintahDaerah, c.Pemberiansarandanpertimbangansertalangkahpemecahanterhadap masalah—masalah pemerintahan, pelaksanaanpembangunandanpelayanan kepada masyarakat, d.PelaksanaanfungsilainnyayangdiberikankepadaBupati.

Pasal 10

Jabatan Staf ahli terdiri dari :

a.Staf ahli bidang Hukum, dan Politik: Staf ahli bidang Pemerintahan, Staf ahli bidang Pembangunan, Staf ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, po 20 Staf ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…