DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang jaminan kesehatan daerah kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, asas, prinsip dan ruang lingkup penyelenggaraan, kepesertaan, manfaat dan lingkup jaminan pelayanan kesehatan, pemberian pelayanan kesehatan, pembiayaan, pengelolaan dana jamkesda, pengelolaan informasi, pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita- cita bangsa Indonesia, untuk itu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu upaya secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, . bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan serta pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat agar terwujud arah, landasan dan kepastian dalam pelayanan perlu diselenggarakan jaminan kesehatan daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495),

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonersia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060),
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038), Undang-UndangNomor12Tahun2011 tentangPembentukan PeraturanPerundang-Undangan(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2011Nomor82,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5234):
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA dan BUPATI GORONTALO UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN DAERAHGORONTALOUTARATENTANGJAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATENGORONTALOUTARA BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara,

2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara,
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara,
6.Peserta adalah Penduduk Kabupaten Gorontalo Utara yang tercantum dalam daftar, dibuktikan dengan kartu peserta Askes.
7.Kartu Askes adalah bukti identitas sebagai peserta PT. ASKES yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan pelayanan sesuai haknya,
8.Produk adalah paket pelayanan kesehatan yang diperoleh peserta sesuai dengan hak sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran peraturan ini,
9.Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah Sistem Jaminan Kesehatan yang diselenggarakanolehPemerintah Kabupaten Gorontalo 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Utara berdasarkan atas asas usaha bersama dan kekeluargaan untuk menggabungkan resiko sakit seseorang kedalam suatu kelompok masyarakat yang pembiayaannya dilakukan secara praupaya serta mutu terjamin, luran adalah besarnya iuran yang dibayar oleh pemerintah dan/atau peserta kepada PT. Askes, Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan, Manajemen kesehatan adalah kegiatan oleh perangkat daerah yang diserahi tugas di bidang kesehatan yang meliputi perencanaan, pembiayaan, pemasaran, sosial, penyediaan informasi, penyediaan tenaga kesehatan dan penjaminan mutu agar upaya kesehatan menjadi tepat sasaran, tepat waktu, berhasil guna dan berdaya guna. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis telah memiliki kerjasama dengan Badan Penyelenggara untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan. Pemberian Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat Pertama adalah Fasilitas kesehatan yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi peserta. Pemberian Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat lanjutan yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan bagi peserta atas dasar rujukan PPK tingkat pertama maupun emergency. Persalinan adalah proses kelahiran anak secara normal maupun dengan penyulit, baik melalui sistim rujukan maupun dalam keadaan emergency, Asuransi Kesehatan adalah mekanisme pembiayaan guna memberikan perlindungan atas resiko kesehatan yang menimpa peserta dan/atau keluarganya. Persalinan dengan penyulit adalah lahirnya anak tidak secara spontan dan memerlukan tindakan baik pervaginam maupun perabdominam. RawatJalan TingkatPertamaadalah adalahpelayanan kesehatandasaryang bersifatumumpada PPKtingkatPertama untuk keperluanobservasi, diagnosis danpengobatandiPuskesmas. RawatJalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan yangbersifat spesialistik/subspesialistik,dilaksanakandiPPKtingkat lanjutan,untuk keperluan observasi, diagnosis dan pengobatan. 21.Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan di Rumah sakit dimana penderita menginap sedikitnya 1 (satu) hari berdasarkan kebutuhan medis melalui rujukan atau Unit Gawat Darurat.
22.Pelayanan Obat adalah pemberian obat sesuai kebutuhan medis bagi peserta, baik pelayanan obat RJTP, RJTL, dan Rawat Inap (RI) yang berpedoman pada DPHO yang berlaku.
23.Mutasi Peserta adalah perubahan data peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah peserta dan penggantian Puskesmas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Jamkesda adalah sebagai landasan berpijak untuk melaksanakan program dan aktivitas penyelenggaraan kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Jamkesda umum yaitu meningkatnya akses pelayanan kesehatan sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien bagi seluruh peserta Jamkesda.

Pasal 4

Tujuan Jamkesda khusus meliputi :

a.memberikan kemudahan terhadap akses pelayanan kesehatan kepada seluruh peserta,
b.mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta, Terselenggaranya pemeliharaan kesehatan bagi peserta sesuai dengan syarat- syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB III

ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Jamkesda diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan bagi seluruh warga masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara.

Pasal 6

Jamkesda diselenggarakan dengan prinsip: keadilan, v » keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, m9 an hasil pengelolaan Jamkesda dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan pengembangan program dan sebesar-besarnya kepentingan peserta.

Pasal 7

(a)Keadilan adalahsesuaiUndang-UndangNomor36Tahun2009tentang Kesehatanmenetapkan bahwakesehatanadalahfundamentalsetiapwarga sehingga Negara bertujuanmengaturhak hidupsehatbagipenduduknya. (b)Keterbukaanadalah PengelolaanJamkesdaperludilakukansecaratransparan pengawasannyadilakukanolehinstansipengawasfungsional BPK, BPKP,dan Inspektorat. (c)Kehati-hatian adalahuntukmenjaminterselenggaranyaJamkesdasecara merata,bermutu,danberkesinambungansesuaidengantujuan dan sasaran program sebagaimana dimaksud dalampasal8dilakukan koordinasi yang terdiri atas Tim Koordinasi, Tim Pengelola. (d) Akuntabilitas adalah dipertanggungjawabkan dalam hal pelayanan yang diberikan pada masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara. (e) Portabilitas adalah memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang diberikan instansi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang beroperasi diwilayah Kabupaten Gorontalo Utara, Rumah Sakit Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo dan Rumah Sakit Aloei Saboe Kota Gorontalo.

Pasal 8

Ruang lingkup penyelenggaraan Jamkesda meliputi : Kepesertaan, Manfaat dan lingkup jaminan pelayanan kesehatan, Kelembagaan, Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK),2. p £ » S Turan peserta, - Pengelolaan keuangan.

BAB IV

KEPESERTAAN

Pasal 9

(1)Setiappendudukmiskindan/atau kurangmampudiwilayahKabupaten GorontaloUtaraberhak menjadipesertaprogram Jamkesda.
(2)Pesertasebagaimana dimaksudpadaayat(1)diberikan KartuIdentitas Peserta.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…