DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Hak Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyarawatan Desa, termasuk didalamnya mengatur tentang Penghasilan Kepala Desa; Perangkat Desa dan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyarawatan Desa; Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyarawatan Desa; Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyarawatan Desa; Pengelolaan Hak Keuangan Kepala Desa; Perangkat Desa dan Pimpinan dan Anggota Badan permusyarawatan Desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur mengenai hak keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, disebutkan penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lainnya yang sah dan pengembangan kompetensi Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3.Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5256);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 222);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 223);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 11Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 232); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA dan BUPATI GORONTALO UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10.Kepala Dusun adalah pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
12.Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13.Pendapatan Asli Desa, yang selanjutnya disebut PADesa, adalah pendapatan Desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, deviden Badan Usaha Milik Desa partisipasi dan gotong royong, dan lain- lain.
14.Staf perangkat Desa, yang selanjutnya disebut Staf, adalah staf yang membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Kewilayahan dan staf administrasi BPD.

Pasal 2

Hak keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD dikelola berdasarkan asas:

a.transparan;
b.akuntabel;
c.partisipatif;
d.tertib;dan
e.disiplinanggaran.

BAB II

PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD

Pasal 3

(1)Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas:
1. a.penghasilan tetap;
2. b.tunjangan;dan
3. c.penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penghasilan pimpinan dan anggota BPD terdiri atas:
1. a.tunjangan; dan
2. b.penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Besaran penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
(4)Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b dapat bersumber dari APB Desa dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan dan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
(2)Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
1. a.ADD yang berjumlah sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
2. b.ADD yang berjumlah lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
3. c.ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
4. d.ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
(3)Penghasilan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan setiap bulan dan dianggarkan dalam APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

(1)Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ditentukan sebagai berikut:
1. a.penghasilan tetap Kepala Desa sebesar 50% (lima puluh persen) gaji pokok Bupati.
2. b.penghasilan tetap sekertaris Desa sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa.
3. c.penghasilan tetap kepala seksi dan kepala urusan sebesar 60% (enam puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa.
4. d.penghasilan tetap kepala dusun sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa.
5. e.penghasilan tetap Staf sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa.
(2)Besaran penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dapat dilakukan perubahan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
(3)Perubahan penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Perangkat Desa mendapatkan kenaikan penghasilan tetap secara berkala setiap 4 (empat) tahun masa tugas.
(2)Kenaikan penghasilan tetap berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap yang bersangkutan.
(3)Dalam hal Perangkat Desa memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, besaran penghasilan tetap Perangkat Desa bersangkutan adalah hasil penjumlahan penghasilan tetap pada jabatan baru dengan akumulasi kenaikan penghasilan tetap berkala sebagaimana disebut dalam ayat (2) pada jabatan sebelumnya.
(4)Dalam hal Perangkat Desa mengalami penurunan jabatan setingkat lebih rendah, besaran penghasilan tetap Perangkat Desa bersangkutan adalah hasil penjumlahan penghasilan tetap pada jabatan baru dengan akumulasi kenaikan penghasilan tetap berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada jabatan sebelumnya.
(5)Setiap kenaikan penghasilan tetap berkala Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

(1)Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan yang dianggarkan dalam APB Desa
(2)Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan memperhatikan tingkat jabatan, kinerja, beban kerja, kesejahteraan dan lamanya menjabat.
(3)Tunjangan bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
1. a.tunjangan jabatan;
2. b.tunjangan kinerja;
3. c.tunjangan operasional;
4. d.tunjangan kesejahteraan; dan
5. e.tunjangan jasa pengabdian.
(4)Tunjangan bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
1. a.tunjangan jabatan;
2. b.tunjangan kinerja; dan
3. c.tunjangan kesejahteraan.

Pasal 8

(1)Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a diberikan berdasarkan tingkat jabatan.
(2)Besaran tunjangan jabatan berdasarkan tingkat jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.tunjangan jabatan Kepala Desa sebesar 100% (seratus persen) dari penghasilan tetap yang bersangkutan.
2. b.tunjangan sekretaris Desa sebesar 20% (dua puluh persen) dari tunjangan jabatan Kepala Desa.
3. c.tunjangan jabatan kepala seksi dan kepala urusan sebesar 15% (lima belas persen) dari tunjangan jabatan Kepala Desa.
4. d.tunjangan jabatan kepala dusun sebesar 10% (sepuluh persen) dari tunjangan jabatan Kepala Desa.

Pasal 9

Tunjangan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b diberikan berdasarkan kinerja sesuai capain PADesa dan Tunjangan kinerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b diberikan berdasarkan kinerja sesuai capain PADesa dan sesuai penilaian kinerja.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…