DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 161

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyarawatan Desa, termasuk didalamnya mengatur tentang Asas dan Prinsip Pelaksanaan Pemilihan; Pelaksanaan Pemilihan; Penyelesaian Penyelenggaraan Pemilihan; Penggantian antar Waktu.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2.Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
5.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Dusun atau kewilayahan, yang selanjutnya disebut Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
9.Pemilihan BPD, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih anggota BPD.
10.Wilayah Pemilihan adalah Dusun atau gabungan Dusun tertentu dalam Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil tertentu dalam keanggotaan BPD.
11.Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih yang bersumber dari daftar pemilih tetap Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilihan Umum paling terakhir yang telah dimutakhirkan dan divalidasi oleh panitia Pemilihan sesuai data penduduk Desa di setiap Wilayah Pemilihan. 4
12.Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang sudah diperbaiki dan telah ditambahkan daftar pemilih tambahan.
13.Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi berwenang.
14.Hari adalah hari kerja.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 2

Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 3

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang memenuhi syarat sebagai pemilih.

Pasal 4

(1)Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(2)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk Desa bersangkutan, dengan ketentuan:
1. a.Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa,sebanyak 5 (lima) anggota BPD;
2. b.Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000 (dua ribu) sampai dengan 4.000 (empat ribu) jiwa, sebanyak 7 (tujuh) anggota BPD;
3. c.Desa dengan jumlah penduduk di atas 4.000 (empat ribu) jiwa,sebanyak 9 (sembilan) anggota BPD. 5

Pasal 5

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil Wilayah Pemilihan dalam Desa.
(2)Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Desa dari Wilayah Pemilihan dalam Desa.
(3)Wilayah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dusun atau gabungan Dusun tertentu yang berdekatan dalam Desa yang memiliki wakil tertentu dalam keanggotaan BPD.
(4)Pengelompokan Dusun dalam setiap Wilayah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusahakan dengan jumlah Dusun yang berimbang.
(5)Jumlah Wilayah Pemilihan setiap Desa dilakukan dengan ketentuan:
1. a.Desa dengan jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) anggota, 2 (dua) Wilayah Pemilihan;
2. b.Desa dengan jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) anggota, paling sedikit 2 (dua) Wilayah Pemilihan dan paling banyak 3 (tiga) Wilayah Pemilihan.
(6)Pengalokasian jumlah kursi anggota BPD untuk setiap Wilayah Pemilihan dilakukan dengan cara:
1. a.tahap pertama:
  1. 1.membagi jumlah penduduk di setiap Wilayah Pemilihan yang bersangkutan dengan bilangan yang diperoleh dari hasil bagi jumlah penduduk suatu Desa dengan jumlah anggota BPD di Desa yang bersangkutan.
  2. 2.apabila hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdapat angka pecahan, angka pecahan tersebut dihilangkan.
  3. 3.bilangan yang diperoleh dari hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2 untuk setiap Wilayah Pemilihan, dialokasikan untuk jumlah kursi di Wilayah Pemilihan bersangkutan pada perhitungan tahap pertama.
2. b.tahap kedua:
  1. 1.menentukan jumlah sisa kursi yang belum dialokasikan dilakukan dengan cara mengurangkan jumlah kursi di Desa yang bersangkutan dengan jumlah kursi yang telah 6 dialokasikan di seluruh Wilayah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1.
  2. 2.menentukan sisa penduduk pada setiap Wilayah Pemilihan dilakukan dengan cara mengurangkan jumlah penduduk di wilayah Pemilihan bersangkutan dengan bilangan hasil perkalian jumlah kursi BPD yang diperoleh wilayah Pemilihan yang bersangkutan pada perhitungan tahap pertama dengan bilangan hasil bagi jumlah penduduk suatu Desa dengan jumlah anggota BPD di Desa yang bersangkutan.
  3. 3.menentukan peringkat sisa penduduk pada setiap Wilayah Pemilihan, dimulai dari sisa penduduk terbanyak sampai dengan sisa penduduk paling sedikit.
  4. 4.mengalokasikan sisa kursi sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan cara mengalokasikan satu persatu kepada Wilayah Pemilihan yang memiliki sisa penduduk terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya berturut-turut sampai sisa kursi terbagi habis.
(7)Bilangan hasil penjumlahan jumlah kursi tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a angka 3 dengan jumlah sisa kursi perhitungan tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b angka 3 adalah jumlah kursi di Wilayah Pemilihan bersangkutan.
(8)Penghitungan alokasi kursi tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dilakukan apabila dalam penghitungan alokasi kursi tahap pertama masih terdapat kursi yang belum terbagi.

Pasal 6

Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan :
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan.

Pasal 7

Tahapan Pemilihan dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota BPD berakhir. 7

Pasal 8

Persiapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a.pemberitahuan tertulis kepada Bupati dengan tembusan Camat oleh Kepala Desa tentang akhir masa jabatan anggota BPD yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b.pembentukan panitia Pemilihan ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c.perencanaan biaya Pemilihan diajukan oleh panitia Pemilihan kepada Kepala Desa dengan tembusan disampaikan kepada Bupati dan Camat dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari setelah terbentuknya panitia Pemilihan.

Pasal 9

(1)Perencanaan biaya Pemilihan yang diajukan kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah perencanaan biaya Pemilihan yang bersumber dari APBDesa.
(2)Persetujuan biaya Pemilihan oleh Kepala Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sejak diajukan oleh panitia Pemilihan.

Pasal 10

(1)Panitia Pemilihan bersifat mandiri dan tidak memihak.
(2)Panitia Pemilihan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
(3)Panitia Pemilihan dibentuk untuk masa jabatan selama pelaksanaan Pemilihan.

Pasal 11

(1)Pengangkatan panitia Pemilihan oleh Kepala Desa dilaksanakan dengan tata cara:
1. a.Kepala Desa mengajukan kepada BPD paling sedikit 8 (delapan) dan paling banyak 16 (enam belas) orang calon panitia Pemilihan dari unsur perangkat Desa dan paling sedikit 10 (sepuluh) dan paling 8 banyak 20 (dua puluh) orang dari unsur masyarakat;
2. b.BPD memilih calon panitia Pemilihan yang diajukan Kepala Desa sebanyak 5 (lima) orang dari unsur perangkat Desa dan sebanyak 6 (enam) orang dari unsur masyarakat;
3. c.calon panitia Pemilihan yang dipilih oleh BPD disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa.
(2)Pengangkatan panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka, jujur, dan objektif.
(3)Pengajuan dan penyampaian calon panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dilaksanakan secara tertulis.

Isi peraturan

Teks161PDFHirarki

Memuat teks peraturan…