DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perangkat Desa, termasuk didalamya mengatur tentang Struktur Organisasi; Unsur Staf Perangkat Desa; Tipelogi perangkat Desa; Pengangkatan Perangkat Desa; Tugas dan Fungsi; Hak dan kewajiban; Larangan; Hukuman Disiplin; Pemberhetian Perangkat Desa; Mutasi Perangkat Desa; Kekosongan Jabatan Perangkat Desa; Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan pengangkatan Perangkat Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa dengan Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada Camat dan ditembuskan kepada Bupati dan BPD paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah ditetapkan.

(7)Dalam hal rekomendasi Camat berupa perbaikan, Tim Seleksi dan Kepala Desa memperbaiki proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa sesuai dengan isi rekomendasi Camat.
(8)Dalam hal rekomendasi Camat berupa penolakan, seluruh proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa diadakan pengulangan.
(9)Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa yang ditembuskan kepada Bupati dan BPD.

Pasal 18

(1)Perangkat Desa yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (6), sebelum melaksanakan tugas mengucapkan sumpah/janji.
(2)Sumpah janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Demi Allah/Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, untuk diangkat menjadi Perangkat Desa, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah; bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat Perangkat Desa, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Desa daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Desa".

BAB VI

TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 19

(1)Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
(2)Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
1. a.melaksanakan urusan ketatausahaan yang meliputi tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
2. b.melaksanakan urusan umum yang meliputi penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
3. c.melaksanakan urusan keuangan yang meliputi pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
4. d.melaksanakan urusan perencanaan yang meliputi menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 20

(1)Kepala urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
(2)Kepala urusan bertugas membantu sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) kepala urusan mempunyai fungsi:
1. a.kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan yang meliputi tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
2. b.kepala urusan keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan yang meliputi pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
3. c.Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan yang meliputi menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, dan penyusunan laporan.

Pasal 21

(1)Kepala seksi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
(2)Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(3)Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:
1. a.kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, dan pendataan dan pengelolaan profil Desa;
2. b.kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
3. c.kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 22

(1)Kepala dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
(2)Tugas dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. b.pelaksanaan pembangunan Desa;
3. c.pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
4. d.pemberdayaan masyarakat Desa.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepala kewilayahan/dusun memiliki fungsi:
1. a.pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
2. b.mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
3. c.melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
4. d.melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 23

(1)Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berkedudukan sebagai staf Perangkat Desa yang bertugas membantu mengelola administrasi kesekretariatan dan keuangan BPD.
(2)Staf administrasi BPD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Pimpinan BPD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui sekretaris Desa.

Pasal 24

Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) membantu tugas Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun sesuai penempatannya pada urusan, seksi atau kewilayahaan, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 26

(1)Perangkat Desa berhak memperoleh:
1. a.penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah;
2. b.cuti; dan
3. c.pengembangan kompetensi.
(2)Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.tunjangan jabatan;
2. b.tunjangan kinerja; dan
3. c.tunjangan kesejahteraan.
(3)Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan kerja;
3. c.jaminan kematian; dan
4. d.jaminan pensiun.

Pasal 27

(1)Hak cuti sebagaimana dimaksud Pasal 26ayat (1) huruf b sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cuti bagi ASN.
(2)Penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lainnya yang sahdan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat
(1)huruf a, dan huruf c diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 28

Perangkat Desa wajib:

a.mengucapkan sumpah janji jabatan;
b.setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
c.menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
d.mengutamakan kepentingan Desa daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
e.melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
f.menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
h.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar tugas;
i.sungguh-sungguh bekerja untuk mencapai target yang ditetapkan.
j.masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; dan
k.memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…