DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 13 Tahun 2014

Nomor: 13
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 Maret 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang retribusi tempat pelelangan termasuk didalamnya mengatur tentang nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, struktur dan besarnya tarif retribusi, , wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang tata cara pemungutan retribusi, tata cara pembayaran dan penagihan, pengelolaan dan penetapan lokasi, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluwarsa, insentif pemungutan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan DAN BUPATI GORONTALO UTARA, - ap MEMUTUSKAN: | PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : pemdDaerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ui 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. DinasPendapatan,PengelolaanKeuangandanAsetDaerahadalah Dinas Pendapatan,PengelolaanKeuangandanAsetDaerahKabupaten GorontaloUtara. DinasKelautandanPerikananadalah DinasKelautandanPerikanan KabupatenGorontaloUtara. DinasKehutanan,Pertambangan,dan Energiadalah DinasKehutanan, Pertambangan,danEnergiKabupatenGorontaloUtara. PejabatadalahPegawaiyangdiberitugastertentudibidangretribusi daerahsesuaidengan ketentuanperaturanPerundang-Undanganyang berlaku. RetribusiTempatPelelanganadalahpembayaranatasjasapembayaran danpenyediaantempat pelelanganolehPemerintahDearah. TempatPelelanganadalahbangunantetapdanatautempatyang disediakanolehPemerintah Daerahsebagaitempatuntukmelakukan pelelanganikan,ternak,hasilbumi, danhasilhutan. SemberDayaIkanadalahsemuajenis ikan,segalajenisudang termasuk biotaperairanlainnya.-an RetribusiDaerahyang selanjutnyadisebutretribusiadalahpungutan daerahsebagaipembayaranatasjasaataupemberianizintertentuyang khususdisediakandanataudiberikanolehPemerintah Daerah untuk kepentinganorangpribadi ataubadan. JasaUsahaadalahjasayangdisediakanolehPemerintah Daerah dengan menganutprinsip-prinsipkomersial,karena padadasarnyadapatpula disediakanolehsektorswasta. Jasa adalah kegiatanPemerintah Daerah berupa usahadanpelayanan yangmenyebabkanbarang,fasilitas,ataukemanfaatanlainnyayang dapat dinikmatiolehorangpribadi ataubadan. Wajib Retribusiadalah orangpribadi atauBadanyangmenurut ketentuan peraturanperundang-undanganretribusidiwajibkan untuk melakukan pembayaranretribusi,termasukpemungutataupemotong retribusi tertentu. Badanadalahsekumpulanorangdan/atau modal yangmerupakan kesatuan, baik yangmelakukan usahamaupunyangtidakmelakukan usahameliputiPerseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya,Badan UsahaMilikNegara (BUMN), dan atauBadan UsahaMilik Daerah (BUMD) dengan namadan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi,Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik,atau Organisasi lainnya, Lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. | 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. | MasaRetribusiadalah suatujangkawaktutertentuyangmerupakan bataswaktubagiWajibRetribusiuntukmemanfaatkanjasadan perizinantertentudariPemerintah Daerahyangbersangkutan. SuratPendaftaranObjekRetribusiDaerahyang selanjutnyadisingkat SPORDadalahsuratyangdipergunakanOlehwajibretribusiuntuk melaporkandataobjekretribusisebagaidasarperhitungandan penetapanretribusiyangterutang. SuratKetetapanRetribusiDaerahadalah yang selanjutnyadisingkat SKRDadalahsuratketetapan yangmenentukanbesarnyajumlah retribusiyangterutang. SuratSetoranRetribusiDaerahyang selanjutnyadisingkatSSRDadalah suratyangolehwajibretribusidigunakanuntukmelakukan pembayaran ataupenyetoranretribusiyang terutangkekasdaerahatauketempat pembayaranlainyang ditetapkanolehKepala Daerah. SuratKetetapanRetribusiDaerahLebihBayar yangselanjunyadisingkat SKRDLBadalahsuratketetapanretribusiyangmenentukanjumlah kelebihanpembayaranretribusikarenajumlahkredit retribusilebih besardaripadaretribusiyang terutangatauseharusnyatidakterutang. SuratTagihanRetribusiDaerahyang selanjutnyadisingkatSTRDadalah suratuntukmelakukantagihanretribusidan/atausanksiadministrasi berupabunga dan/ataudenda. Pemungutanadalah suaturangkaiankegiatan mulaidaripenghimpunan data objek dansubjekretribusi,penentuanbesarnyaretribusiyang terutangsampaikegiatanpenagihanretribusikepadaWajibRetribusi sertapengawasanpenyetorannya. Pemeriksaanadalahserangkaiankegiatanmenghimpundanmengolah data,keterangandan/ataubuktiyangdilaksanakansecaraobjektifdan profesionalberdasarkansuatu standarpemeriksaan, untuk menguji kepatuhanpemenuhankewajibanretribusidaerahdan/atau untuk tujuanlaindalam rangkamelaksanakanketentuan peraturan perundang-undanganretribusidaerah. Penyidikantindakpidanadibidangretribusidaerahadalah'serangkaian tindakan yang dilakukanolehPenyidikuntuk menicariserta mengumpulkanbuktiyang denganbuktiitumembuatterang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. ".

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

DengannamaRetribusiTempatPelelangandipungutretribusisebagai pembayaranataspelayanan penyediaantempatpelelangan yangsecara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan Ikan, Ternak, hasil bumi dan hasil hutan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
(2)Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
(3)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelolah oleh BUMN, BUMD, dan pihak Swasta. j

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan dan fasilitas tempat pelelangan, BAB III . GOLONGAN RETRIBUSI |

Pasal 5

Retribusi Tempat Pelelangan adalah terrmasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Jumlah, Jenis, Frekwensi, Lokasi, Luas, dan Waktu.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsipdansasarandalampenetapantarifretribusididasarkanpada tujuan untuk memperolah keuntungan yang layak. Keuntuganyanglayaksebagaimanadimaksudpadaayat(1)adalah keuntunganyangdiperoleh apabilapelayananjasausahatersebutdi lakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Struktur dan besarannya tarif retribusi ditetapkan : a.BesaranTarifRetribusidiTempatPelelanganIkansebesar5Yodi bagisebagai berikut:" untukpenjual2,50Yo(duasetengahpersen), untukpembeli2,50f6(dua setengahpersen). Hasil sitaanuntukhasilsitaanPemerintah Daerah berupaHasil Hutanditempat Pelelangan sebesar3Y(tigapersen),yang ditanggungolehpembeli. Tariffasilitasyang disediakandiTempatPelengan berupatoiletdan tempatjualanditetapkan sebagai berikut: a)Untuk penggunaantoilet: -BuangairkecilsekalimasukRp.1000/orang/sekalimasuk -BuangairbesarsekalimasukRp.2000/orang/sekali masuk -MandisekalimasukRp.3000/orang/sekali masuk b)SewaKios Rp.4000,-/ m? perbulan c)Parkir Kenderaan Roda DuaRp. 1000,-/ perjam d) Parkir Kenderaan Roda Empat Rp. 1000,-/ perjam e) dst

Pasal 9

(1)Tarifretribusi ditinjaukembalipalinglama3(tiga)tahunsekali.
(2)Penjualantarifretribusisebagaimana dimaksudpadaayat(1)dilakukan denganmemperhatikanindekshargadanperkembanganperekonomian.
(3)Penetapantarifretribusisebagaimana dimaksudpadaayat(2)ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. “ag

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi ditetapkan hanya setiap kali memanfaatkan pada tempat pelelangan.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…