DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja inspektorat kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, tunjangan jabatan fungsional.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : dan BUPATI GORONTALO UTARA MEMUTUSKAN : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN GORONTALO UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan: 1.DaerahadalahDaerahKabupatenGorontaloUtara, 2.Pemerintah Daerahadalah KepalaDaerahdanperangkatdaerahsebagai unsur penyelenggarapemerintahandaerah, 3.DewanPerwakilan RakyatDaerahyang selanjutnyadisebutDPRD adalahlembagaperwakilanrakyatdaerahKabupatenGorontaloUtara, KepalaDaerahadalah BupatiGorontaloUtara, SekretarisDaerahadalahSekretarisDaerahKabupatenGorontaloUtara, 6.Inspektorat adalahInstansiPemerintah DaerahKabupatenGorontalo Utara. 7.Inspektur adalah Kepala InspektoratKabupatenGorontaloUtara. 8.Eselonadalah tingkatanjabatanstruktural.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

DenganPeraturan Daerahinidibentuk Organisasidan TataKerjaInspektorat.

Pasal 3

Inspektoratmerupakanunsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 4

Inspektoratmempunyaitugasmelakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 4 urusanpemerintahandiDaerah,pelaksanaanpembinaanatas penyelenggaraanpemerintahandesadanpelaksanaan urusanpemerintahan desa.

Pasal 5

Untukmenyelenggarakantugassebagaimana dimaksudpadaPasal4, Inspektoratmempunyaifungsi: a.perencanaanprogrampengawasan, b.perumusankebijakandanfasilitasipengawasan,dan Cc.pemeriksaan, pengusutan,pengujiandanpenilaian tugaspengawasan.

Pasal 6

(1)Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
(2)Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1)“ Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
1. a.Inspektur ,
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Penyusunan Program,
  2. 2.Sub Bagian Keuangan, dan
  3. 3.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Inspektur Pembantu Wilayah I , Inspektur Pembantu Wilayah II :
3. e.Inspektur Pembantu Wilayah III ,
4. f.Inspektur Pembantu Wilayah IV ,
5. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)“ Susunan Organisasi Inspektorat adalah sebagaimana tercantum pada » lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

RinciantugasdanfungsiInspektorat,Sekretariat,Sub-subBagian, dan Inspektur-InspekturPembantuditetapkandenganPeraturanBupati.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Inspektorat dapatmembentukKelompokJabatan Fungsionalyang mempunyaitugasmelakukankegiatansesuaidenganbidangtenaga fungsionalmasing-masing,baikkeahlianmaupunkebutuhansesuai peraturanperundang-undangan. KelompokJabatan Fungsionalmempunyaitugasmelaksanakan sebagiantugasInspektoratsesuaidengankeahlian dankebutuhan.

Pasal 10

KelompokJabatan Fungsionalterdiridarisejumlahtenaga fungsional terbagidalamberbagaikelompoktenaga fungsionalsesuaidengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompokJabatan Fungsional dikoordinasikanoleh seorang tenaga fungsionalsenioryang ditunjukdanberadadibawah sertabertanggung jawab kepadaKepalaInspektorat. Jumlahjabatan fungsional dapatdibagiataskelompokdansub kelompoksesuaikebutuhanberdasarkanjenisdanbebankerja. Jenisdan jenjang jabatan fungsionaldiatur sesuaidengan peraturan perundang-undangan. Pembinaanterhadap tenaga fungsionaldilaksanakansesuaidengan peraturan perundang-undangan

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnyasetiappimpinanunit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, 6

(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)integrasidan sinkronisasibaikdalam lingkunganmasing-masing maupunantarsatuanorganisasidiLingkunganPemerintahDaerahserta denganinstansilaindiluarPemerintah Daerahsesuaidengantugas masing-masing. Setiappimpinansatuanorganisasiwajibmengawasibawahannya masing-masingdanbilaterjadipenyimpanganagarmengambillangkah- langkahyang diperlukansesuaidenganperaturanperundang-undangan. Setiappimpinansatuanorganisasibertanggungjawabmemimpindan mengkoordinasikanbawahanmasing-masingdanmemberikan bimbingansertapetunjuk-petunjukbagipelaksanaantugas bawahannya.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…