DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 118

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa, termasuk didalamnya mengatur tentang Pendirian BUM Desa; Pengurusan BUM Desa; Modal BUM Desa; Pengelolaan BUM Desa; Pembubaran BUM Desa; Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga; Pembinaan dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 222);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 223); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA DAN BUPATI GORONTALO UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
4.Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
6.Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7.Badan Usaha Milik Desa bersama, selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah BUM Desa yang dibentuk oleh 2 (dua) Desa atau lebih.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13.Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk Kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
15.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan :

a.meningkatkan perekonomian Desa;
b.mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
c.meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
d.mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
e.menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga masyarakat;
f.membuka lapangan kerja;
g.meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
h.meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 4

(1)Desa dapat mendirikan BUM Desa.
(2)Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(3)Desa dalam mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
1. a.inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
2. b.potensi usaha ekonomi Desa;
3. c.sumber daya alam di Desa;
4. d.sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
5. e.penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 5

(1)Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) meliputi :
1. a.pendirian BUM Desa sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3;
2. b.organisasi pengelola BUM Desa;
3. c.modal usaha BUM Desa; dan
4. d.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
(2)Hasil Kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dan penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
(3)Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.pembentukan;
2. b.bentuk BUM Desa;
3. c.penyertaan Modal;
4. d.jenis usaha;
5. e.susunan Pengurus;
6. f.pembagian Hasil Usaha; dan
7. g.mekanisme pembubaran BUM Desa.

Pasal 6

(1)Dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa Bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
(2)Pembentukan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan atau peleburan BUM Desa yang ada.
(3)Pembentukan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati melalui Musyawarah Antar Desa yang difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Desa dengan kepesertaan yang terdiri dari :
1. a.Pemerintah Desa;
2. b.anggota BPD;
3. c.Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. d.lembaga Desa lainnya; dan
5. e.tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
(4)Hasil Kesepakatan Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman bagi Kepala Desa untuk menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama dan penetapan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama.
(5)Ketentuan tentang BUM Desa dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap BUM Desa Bersama kecuali jika ditentukan lain.

BAB III

PENGURUSAN BUM DESA

Pasal 7

(1)BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
(2)Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
(3)Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 8

Unit usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), meliputi:

a.Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa sesuai dengan peraturan perundang- undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
b.Lembaga Keuangan Mikro dengan modal paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dimiliki BUM Desa sesuai dengan peraturan perundang- undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Pasal 9

(1)BUM Desa berkedudukan di Desa yang berkenaan.
(2)Dalam hal dilakukan pengembangan usaha, BUM Desa dapat membuka perwakilan di luar wilayah Desa berkenaan.
(3)Kedudukan BUM Desa Bersama bertempat di salah satu wilayah Desa yang membentuk BUM Desa Bersama sesuai kesepakatan Musyawarah Antar Desa dan dalam mengembangkan usaha, BUM Desa Bersama dapat membuka perwakilan di luar wilayah Desa yang membentuk BUM Desa bersama.

Isi peraturan

Teks118PDFHirarki

Memuat teks peraturan…