DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan struktur organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, wewenang, hak dan kewajiban, hak dan kewajiban, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, pengengkatan, pemberhentian dan eselonering, pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUANPOLISIPAMONG PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.DaerahadalahDaerahKabupatenGorontaloUtara, 2.Pemerintah Daerahadalah KepalaDaerahdanPerangkatDaerahsebagai unsur penyelenggaraPemerintahanDaerah: 3.KepalaDaerahadalah BupatiGorontaloUtara, DewanPerwakilan RakyatDaerahyang selanjutnyadisebutDPRDadalah LembagaPerwakilan RakyatDaerahKabupatenGorontaloUtara, 5.SekretarisDaerahadalahSekretarisDaerahKabupatenGorontaloUtara, 6.SatuanPolisiPamongPrajaadalahSatuanPolisiPamongPrajaKabupaten GorontaloUtara, 7.KepalaSatuanadalah KepalaSatuanPolisiPamongPrajaKabupaten GorontaloUtara, 8.Kelompokjabatan fungsional adalahkedudukanyangmenunjukantugas, tanggungjawab,wewenangdan hak seorangPegawaiNegeridalam rangka menjalankantugaspokokdanfungsikeahliandanketerampilanuntuk mencapaitujuanorganisasi, 9.Eselonering adalah tingkataneselondalamjabatanstruktural.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

DenganPeraturan Daerahinidibentuk Struktur Organisasi danTata Kerja SatuanPolisiPamongPrajaKabupatenGorontaloUtara.

Pasal 3

SatuanPolisiPamongPrajamerupakanunsurpendukungtugasKepala Daerahyang dipimpinolehseorang KepalaSatuanyang beradadibawahdan bertanggungjawabkepadaKepalaDaerahmelalui SekretarisDaerah.

Pasal 4

SatuanPolisiPamongPrajamempunyaitugasmelaksanakan penyusunandan pelaksanaankebijakan daerah yangbersifatspesifik.

Pasal 5

Dalammelaksanakantugassebagaimana dimaksuddalamPasal4,Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi : a.penyusunanprogram,pelaksanaan ketentraman,ketertibanumum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, b.pelaksanaankebijakanpemeliharaan,penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah,

c.pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, d.melaksanakankoordinasipemeliharaandanpenyelenggaraan ketentramandan ketertibanumumsertapenegakanPeraturan Daerah, Peraturan KepalaDaerahdan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai NegeriSipil(PPNS)dan/atauaparaturlainnya, e.Pembinaanterhadapmasyarakatagarmematuhidan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

BAB III

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN Wewenang

Pasal 6

Polisi Pamong Praja berwenang : a.menertibkandanmenindakwargamasyarakatataubadanhukumyang menggangguketentramandan ketertibanumum, b.melakukanpemeriksaanterhadap wargamasyarakatataubadanhukum yangmelakukanpelanggaranatasPeraturanDaerahdanPeraturanKepala Daerah: c.Melakukantindakanrepresifnonyustisiaterhadap wargamasyarakatatau badanhukumyangmelakukanpelanggaranatasPeraturanDaerahdan PeraturanKepala Daerah, d.Melaksanakankesiagaan terhadapancamanbencana, e.Melaksanakandan memfasilitasi kegiatanperlindungan masyarakat.

Pasal 7

PolisiPamongPrajadalammelaksanakan kewenangannya, sebagaimanayang disebutkanpadaPasal6diatur sesuaiketentuan PeraturanPerundang- undangan yang berlaku.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

PolisiPamongPrajamempunyaihakkepegawaiansebagaiPegawaiNegeriSipil danmendapatkanfasilitaslainsesuaidengantugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib : a.menjunjungtingginorma hukum, norma agama, hak asasimanusia, dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat, 6 membantumenyelesaikanperselisihanwargamasyarakatyangdapat menggangguketentramandan ketertibanumum, melaporkankepadaKepolisianNegaraatasditemukannyaatau patut didugaadanyatindak pidana, menyerahkankepadaPPNSatasditemukannyaatau patutdidugaadanya pelanggaranterhadap PeraturanDaerahdanperaturanKepala Daerah.

Pasal 10

AnggotaPolisiPamongPrajadapatditetapkanmenjadiPenyidikPegawaiNegeri SipilsesuaidenganPeraturanPerundang-undangan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 11

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

a.Kepala Satuan,
b.Sub Bagian Tata Usaha,
c.Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,
d.Seksi Pembinaan Kapasitas, Pendidikan dan Pelatihan,
e.Seksi Perlindungan Masyarakat, dan
i.Kelompok Jabatan Fungsional.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…