DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan sekretariat organisasi dan tata kerja dewan pengurus korps pegawai negeri sipil republik indonesia kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, kepegawaian dan eselonering, tata kerja, pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan dan BUPATI GORONTALO UTARA MEMUTUSKAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN GORONTALO UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturanDaerahini,yangdimaksuddengan: 1. 2. DaerahadalahDaerahKabupatenGorontaloUtara, Pemerintah DaerahadalahKepalaDaerahdanPerangkat Daerahsebagai UnsurPenyelenggaraPemerintahanDaerah, KepalaDaerahadalah BupatiGorontaloUtara, DewanPerwakilan RakyatDaerahyang selanjutnyadisebutDPRDadalah LembagaPerwakilan RakyatDaerahKabupatenGorontaloUtara, SekretarisDaerahadalahSekretarisDaerahKabupatenGorontaloUtara, DewanPengurusKabupatenKorpsPegawai Republik Indonesiaadalah DewanPengurusKORPRIKabupatenGorontaloUtara, SekretariatDewanPengurusKORPRIKabupatenadalahSekretariatDewan PengurusKORPRIKabupatenGorontaloUtara, PegawaiNegeriSipiladalahPegawaiNegriSipilsebagaimana dimaksud dalamUndang-UndangNomor8Tahun1974 tentangPokok-Pokok Kepegawaian sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor43 Tahun1999tentangPerubahanatasUndang-UndangNomor8Tahun1974 tentangPokok-PokokKepegawaian, KorpsPegawai Republik IndonesiadisingkatKorpriadalahwadahuntuk menghimpunPegawai Republik Indonesia demimeningkatkanperjuangan, pengabdiansertakesetiaankepadacita-citaperjuangan BangsadanNegara KesatuanRepublik IndonesiaberdasarkanPancasila danUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun1945,bersifatDemokratis, mandiri, bebas,aktif,profesional,netral,produktif danbertanggung jawab.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Organisasi Tata Kerja Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Gorontalo Utara.

Pasal 3

(1)Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Gorontalo Utara dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
(2)Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Gorontalo Utara dipimpin oleh Sekretaris,

Pasal 4

SekretariatDewanPengurusKORPRIKabupatenGorontaloUtara mempunyaitugasmelaksanakan dukunganteknisoperasionaldan administrasi padaPengurusKORPRIKabupatenGorontaloUtaradalam melaksanakantugasdanwewenangnyasertapembinaanterhadapseluruh unsur dalamLingkunganSekretariatPengurusKORPRI Kabupaten GorontaloUtara.

Pasal 5

Dalam melaksanakantugassebagaimana dimaksuddalampasal4Sekretariat Pengurus KORPRI menyelenggarakan fungsi : a. b. penyelanggaraanpengelolaan administrasiumumdankerjasama: penyelenggaraankegiatanpembinaanolahraga,seni,budaya, mentaldan rohani: penyelenggaraankegiatanusahadanbantuansosial:

(1)
(2)
(3)
(4)(S) d.pelaksanaantugaslainyangdiberikanolehSekretarisDaerah Kabupaten/KotadanKetuaPengurusKORPRIKabupaten/Kota.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

SusunanOrganisasiSekretariatDewanPengurusKORPRIKabupaten GorontaloUtaraterdiridari: a.SekretarisDewanPengurus, b.Sub BagianUmumdanKerjasama, c.Sub BagianOlahRaga,Seni,Budaya,Mentaldan Rohani, d.Sub Bagian Usaha,BantuanHukumdanSosial. BaganStruktur OrganisasiSekretariatDewanPengurusKORPRItercantum dalam lampiranyangmerupakanbagianyangtidakterpisahkandari PeraturanDaerahini. DiLingkunganSekretariatDaerah,SekretariatDPRD,Dinas Daerah, LembagaTeknisDaerah,Kecamatan, KelurahandanDesadapatdibentuk PengurusUnitKORPRI. PengurusKORPRIsebagaimana dimaksudpadaayat(3),dibentuk berdasarkanmusyawarahtingkatunitdandikukuhkanolehDewan Pengurus Kabupaten. SekretarisUnitKORPRIbukanmerupakanjabatanstruktural dandijabat secara ex-officio.

BAB IV

KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING

Pasal 7

Pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariatan Pengurus Korpri ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

Kepala Sekretaris merupakan jabatan Struktural eselon illb. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan Struktural eselon IVb.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

(1)Hal-halyangmenjaditugaspokokSekretariatDewanPengurusKORPRI merupakansatukesatuan, yangtidakdapatdipisahkan.
(2)PelaksanaanfungsiSekretariatDewanPengurusKORPRIkegiatanteknis operasionaldiselenggarakanolehSekretaris danSub Bagianmenurutbidang tugasmasing-masing.
(3)SetiapPimpinanSatuanOrganisasidilingkunganSekretariatDewan Pengurus KORPRI,dalammelaksanakantugasmasing-masingwajib menerapkanprinsipkoordinasi,integrasi,simplifikasidan sinkronisasidalam hubungandenganinstansilain.
(4)Setiappimpinansatuan OrganisasidilingkunganSekretariatDewan Pengurus KORPRI, bertanggungjawabmemimpindanmengkoordinasikan bawahanmasing-masingdanmemberikanpengarahansertapetunjuk pelaksanaantugasbawahannya. (S5)Setiappimpinansatuan OrganisasidilingkunganSekretariatDewan Pengurus KORPRI,wajibmengikutidanmematuhipetunjukdan bertanggungjawabkepadaatasanmasing-masingdanmenyampaikan laporan secara berkalatepatwaktuatausewaktu-waktusesuaikebutuhan.
(6)Setiappimpinansatuan OrganisasidilingkunganSekretariatDewan Pengurus KORPRI,wajibmelakukan pembinaandanpengawasansatuan organisasi di pangkunya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini di Bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Hal-halyangmerupakanpelaksanaandariPeraturanDaerahiniakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…