DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 1 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah pada perseroan terbatas tinelo lipu, termasuk didalamnya mengatur Maksud dan Tujuan; Penyertaan Modal Daerah; Pelaksanaan Penambhana Penyertaan Modal; Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Hasil Usaha.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan

Mengingat

Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan terbatas Tinelo Lipu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. 3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
3. 4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. 5.Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
7. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor.. Tahun tentang ....... Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tinelo Lipu (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun .... Nomor ......., Tambahan Lembaran Kabupaten Gorontalo Utara Nomor ...); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA dan BUPATI GORONTALO UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS TINELO LIPU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
4.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada Perusahaan Daerah atau pemanfaatan daerah oleh pihak ketiga dengan mendapatkan bagian keuntungan.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan Terbatas Tinelo Lipu serta meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah untuk meningkatkan produktivitas kinerja Perseroan Terbatas Tinelo Lipu yang efektif, efisien sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari bagian laba yang diperoleh guna menunjang pembangunan daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah ke dalam modal saham Perseroan Terbatas Tinelo Lipu dengan besaran nilai Rp 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah modal yang ditempatkan dan modal disetor pada pembentukan Perseroan Terbatas Tinelo Lipu.
(3)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyertaan Podal Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2017.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam modal saham Perseroan Terbatas Tinelo Lipu sampai dengan modal daerah berjumlah sebesar Rp 6.000.000.000.- (enam milyar rupiah).
(2)Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang besarannya ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah ke dalam modal saham Perseroan Terbatas Tinelo Lipu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Perseroan Terbatas Tinelo Lipu wajib menyusun laporan keuangan dan kinerja dalam kegiatan penyertaan modal Daerah yang disampaikan kepada Bupati setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Tinelo Lipu.
(2)Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait.

BAB VI

HASIL USAHA

Pasal 9

(1)Bagian hasil usaha/laba atas Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Tinelo Lipu menjadi pendapatan asli Daerah yang disetorkan setiap tahun ke kas Daerah dan di alokasikan dalam APBD.
(2)Tata cara pembagian hasil usaha/laba dengan badan usaha diatur dalam perjanjian penyertaan modal pada rapat umum pemegang saham yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008