DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang organisasi dan tata kerja kantor unit layanan pengadaan barang/jasa kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tugas unsur organisasi, kepegawaian dan keuangan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan dan BUPATI GORONTALO UTARA MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT LAYANAN PENGADAAAN BARANG/JASA KABUPATEN GORONTALO UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. 10. 11. 12. Pemerintah Daerahadalah KepalaDaerahdanPerangkat DaerahsebagaiUnsurPenyelenggaraPemerintahan Daerah. KepalaDaerahadalah BupatiGorontaloUtara. DewanPerwakilan RakyatDaerahyang selanjutnyadisebut DPRDadalahLembagaPerwakilan RakyatDaerah KabupatenGorontaloUtara. SekretarisDaerahadalahSekretarisDaerahKabupaten GorontaloUtara. PejabatadalahPegawaiNegeriSipilyangdiberitugas tertentu sesuaiketentuanPerundang-undanganyang berlaku. Pengguna Barang/JasaadalahPejabatpemegang kewenangan penggunaanBarangdan/ataumilik Negara/Daerahdimasing-masingdaerah. LembagaKebijakanPengadaan Barang/JasaPemerintah yang selanjutnyadisebutLKPPadalahLembaga Pemerintahyang bertugasmengembangkandan merumuskankebijakanPengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksuddalamPeraturanPresidenNomor 106Tahun2007tentangLembagaKebijakanPengadaan Barang/JasaPemerintah. Pengguna Anggaranyang selanjutnyadisebutPAadalah PejabatPemegang kewenangan penggunaananggaran kementerian/lembaga/SKPDatau pejabatyangdisamakan padainstitusilainpenggunaAPBN/APBD. KuasaPengguna Anggaranyang selanjutnyadisebutKPA adalahPejabatyang ditetapkanolehPAuntuk menggunakan APBNatauditetapkanolehKepalaDaerah untukmenggunakanAPBD. PejabatPembuat Komitmenyang selanjutnyadisebutPPK adalah Pejabatyangbertanggungjawabataspelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebutPengadaan Barang/Jasaadalah kegiatanuntuk memperoleh Barang/Jasa oleh SKPD yang prosesnya 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. dimulaidariperencanaankebutuhansampai diselesaikannyaseluruhkegiatanuntukmemperoleh Barang/Jasa. KantorUnitLayananPengadaanyang selanjutnyadisebut KantorULPadalahUnitOrganisasiPemerintahyang berfungsimelaksanakanPengadaan Barang/Jasadidaerah yangbersifatpermanen,dapatberdirisendiriataumelekat padaunityangsudahada. PejabatPengadaanadalahpersonilyangmemilikisertifikat keahlianPengadaan Barang/Jasayangmelaksanakan Barang/Jasa. KelompokJabatan Fungsionalselanjutnyadisebutpokja adalahtimyangterdiriataspejabatfungsionalPengadaan yang bertindaksebagaipanitiapengadaanyang bertugas untukmelaksanakanpemilihan penyediaBarang/Jasa didalamULP. Panitia/PejabatPenerimaHasilPekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkanolehPA/KPAyang bertugasmemeriksadanmenerimahasilpekerjaan. AparatPengawasInternPemerintahatauPengawasIntern padaInstitusilainyang selanjutnyadisebut APIP adalah aparatyangmelakukan pengawasanmelaluiaudit,reviuw, evaluasi,pemantauandan kegiatanpengawasanlain terhadappenyelenggaraantugas danfungsi organisasi. PenyediaBarang/Jasaadalahbadan usahaatauorang perseoranganyangmenyediakanbarang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasalainnya. PaktaIntegritasadalahsuratpernyataanyangberisiikrar untukmencegahdantidakmelakukankolusi,korupsi dan nepotisme dalamPengadaan Barang/Jasa. Barangadalahsetiapbendabaikberwujudmaupuntidak berwujud, bergerakmaupuntidakbergerak, yang dapat diperdagangkan,dipakai,dipergunakanataudimanfaatkan olehpengguna barang. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. PekerjaanKonstruksiadalah seluruhpekerjaan yang berhubungandenganpelaksanaankontruksibangunan ataupembuatanwujudfisiklainnya. JasaKonsultansiadalahjasalayananprofesionalyang membutuhkankeahliantertentudiberbagaibidang keilmuanyangmengutamakanadanyaolahpikir (brainware). SertifikatKeahlianPengadaan Barang/Jasaadalah tanda buktipengakuandaripemerintahataskompetisidan kemampuanProfesidibidangPengadaanBarang/Jasa. SwakelolaadalahPengadaan Barang/Jasadimana pekerjaannya direncanakan,dikerjakandan/ataudiawasi sendiriolehdaerahsebagaipenanggungjawabanggaran instansipemerintahlaindan/atau kelompok masyarakat Jasalainnyaadalahjasayangmembutuhkan kemampuan tertentuyangmengutamakanketrampilan(skillwere)dalam suatusistemtatakelolayangtelahdikenalluasdidunia usaha untukmenyelesaikansuatupekerjaandan/atau penyediaanjasaselainjasakonsultasi,pelaksanaan pekerjaan konstruksidanPengadaanBarang. IndustriKreatifadalahindustriyangberasaldari pemanfaatankreatifitas,gagasanorisinal,keterampilan sertabakatindividuuntukmenciptakankesejahteraan sertalapanganpekerjaanmelaluipenciptaandan pemanfaatandayakreasidan dayacipta. DokumenPengadaanadalahdokumenyang ditetapkan olehULP/Pejabat Pengadaanyangmemuatinformasi dan ketentuan yang harusditaati olehparapihakdalamproses pengadaan Barang/Jasa. KontrakPengadaan Barang/Jasayang selanjutnya disebut Kontrakadalah perjanjiantertulisantara PPKdengan PenyediaBarang/JasaataupelaksanaSwakelola. PelelanganUmumadalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasalainnyauntuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Barang/ Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya yang memenuhi syarat. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi untuk Pekerjaan Kontruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah). Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Kontruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah). Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah). Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan /Seleksi/ Penunjukan Langsung. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai resiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah). Pengadaan Secara elektronik atau e-Procuremnt adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

40.Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja SKPD yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang /Jasa secara elektronik.
41.E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikanl(satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Gorontalo Utara

Pasal 3

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, tranparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dibentuk Kantor ULP Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

Pasal 4

KantorULPsebagaimana dimaksudpadaPasal2,secarateknis fungsionaldanadministrasibertanggungjawabkepadaBupati Gorontalo Utara.

Pasal 5

KantorULPsebagaimana dimaksudpadaPasal2mempunyai tugasmelaksanakankegiatanpengadaanbarang/jasa untuk seluruhSKPDsampaitahappenetapanpemenang,dengannilai: a.Pengadaanbarang/jasa/pekerjaankonstruksilainnyadiatas Rp.200.000.000,-(dua ratusjutarupiah),dan b.Pengadaanjasakonsultasi,diatasRp.50.000.000,-(limapuluh Juta rupiah).

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Kantor ULP mempunyai fungsi :

a.Penyusunan rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa,
b.Penetapan Dokumen Pengadaan,
c.Penetapan besaran nominal Jaminan Penawaran,
d.Pengumuman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke Balai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional,
e.Penilaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi,
f.Pengevaluasian administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, Menjawab sanggahan,ya
h.Penetapan Penyedia Barang/Jasa untuk ,
1. 1.Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi / Jasa lainnya yang 10 bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), dan
2. 2.Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
i.Penyusunan laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa Kepada Bupati: dan
j.Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(l) Susunan Organisasi ULP terdiri atas :

a.Kepala Kantor
b.Sub Bagian Tata Usaha
c.Seksi
d.Kelompok Jabatan Fungsional

(2)Bagan Struktur Organisasi Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING

Pasal 8

Pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam jabatan struktural di Lingkungan Kantor Unit Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 11

Pasal 9

(1)KepalaKantorULPmerupakanJabatanStrukturaleselonIIIA
(2)Kepala Sub BagianTataUsahamerupakanJabatanStruktural eselonIV A
(3)KepalaSeksimerupakanJabatanStrukturaleselonIV A

BAB IV

TUGAS UNSUR ORGANISASI

Pasal 10

(1)KepalaULPbertanggungjawabterhadappelaksanakegiatan teknisdanadministrasiULP.
(2)KepalaULPsebagaimana dimaksudpadaayat(1),mempunyai tugasmengkoordinasikanpelaksanaanPengadaan Barang/Jasa.
(3)Dalammelaksanakantugassebagaimana dimaksudpadaayat
(2),Kepalamempunyaifungsi: a.Fasilitasipersiapandanpelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, b.Pengkoordinasiaan, Pengendaliandanevaluasiseluruh kegiatan administrasiPengadaanBarang/Jasa,dan c.Pelaporanpelaksanaankegiatanteknisdanadministrasi UnitLayanan Pengadaandanhasilpelaksanaan Pengadaan Barang/JasaolehKelompokKerjakepadaSekretaris Daerah.

Pasal 11

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada kepala Kantor dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 12
(1)
(2)Pengelolaanpenyusunanprogramsertapelaksanaan evaluasidanpelaporankinerjakantor, Pengelolaanadministrasiumum,urusanrumahtangga, suratmenyurat,kearsipan,danperjalanandinas, pengadaan, pemeliharaandaninventarisasiperlengkapan, hubunganmasyarakat, penyiapanmaterihukum,dan ketatalaksanaan, Pengelolaanadministrasikepegawaian,pengendalian,dan pertanggungjawabanadministrasikepegawaianKantor, Penyiapan bahanpenyusunankebijakanpenataan organisasi, PengelolaansituswebKantor,dan Pengelolaanadministrasikeuangan,penyusunananggaran, pengendalian, dan pertanggungjawaban administrasi Kantor.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…