DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja badan pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman modal daerah kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, eselonering, pengangkatan dan pemberhentian, ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA BAB ! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara,

2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah,
3.Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara,
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara,
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara,
6.Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat BPTSP dan PMD adalah Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Gorontalo Utara,
7.Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur Pelaksana Tugas Teknis,
8.Lembaga Teknis Daerah (LTD) adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten gorontalo utara.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ini dibentuk Badan Organisasi Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah (BPTSP dan PMD).

Pasal 3

Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 4

Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi.

a.Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
b.Pemberian dukungan atas Penyelenggaraan pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
c.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPTSP-PMD)

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2, terdiri dari :
1. a.Sekretariat membawahkan : 1) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian: 2) Sub Bagian Keuangan 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu membawahkan : 1) Sub Bidang Administrasi dan Perizinan, 2) Sub Bidang Koordinasi dan Penelitian Lapangan, Bidang Penanaman Modal membawahkan : 1) Sub Bidang Penanaman Modal Asing, 2) Sub Bidang Penanaman Modal Dalam Negeri, Bidang Promosi dan Kerjasama, membawahkan : 1) Sub Bidang Promosi dan Informasi, 2) Sub Bidang Kerjasama dan Pemberdayaan, . Bidang Pengawasan dan Advokasi membawahkan : 1) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian, 2) Sub Bidang Pengaduan dan Advokasi Jabatan Fungsional
(2)Struktur OrganisasiBadanPelayananPerizinanTerpadudanPenanaman
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)ModalDaerahsebagaimanadimaksudpadaayat(1),tercantum dalam LampiranPeraturanDaerahinidanmerupakansatukesatuanyangtidak terpisahkan dengan peraturan Daerah ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 6

Dalammelaksanakantugaspimpinanunitorganisasiwajibmenerapkan prinsipkoordinasi,integrasidan sinkronisasibaikdalam lingkungan masing -masingmaupunantarsatuanorganisasiIngkunganPemerintah Daerah sertadenganinstansilaindiluarPemerintah Daerahsesuaidengantugas masing-masing. Pimpinansatuanorganisasiwajibmengawasibawahannyamasing-msing danbilaterjadipenyimpanganagarmengambillagkah-langkahyang diperlukansesuaidenganperaturanperundang-undangan. PimpinanOrganisasibertanggungjawabmemimpindanmengkoordinasikan bawahannyamasing-masingdanmemberikanbimbingansertapetunjuk bagipelaksanaantugasbawahan. Pimpinansatuanorganisasiwajibmengikutidanmematuhipetunjukdan bertanggungjawab kepadaatasanmasing-masingdanmenyiapkanlaporan berkalatepatpadawaktunya. Setiaplaporan yangditerimaolehpimpinansatuanorganisasi danbawahan wajib diolahdandipergunakansebagaibahan untukpenyusunanLaporan lebihlanjutdanuntukmemberikanpetunjuk kepada bawahan. Dalam penyampaianlaporanmasing-masingkepadaatasan,tembusan laporanwajibdisampaikan kepadasatuanorganisasilainyangsecara fungsionalmempunyai hubungankerja. Dalam melaksanakantugassetiappimpinansatuan organisasidibawahnya dandalam rangkapemberian bimbingan bawahan masing-masingwajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

(l) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon Ilb,

(2)Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon Illa
(3)Kepala Bidang merupakan jabatan Struktural eselon Illb,
(4)Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa,
(5)Jenjang jabatan dan pengangkatan jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tersebut di atas, berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pemangku jabatan yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai dilaksanakannya pelantikan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Sekretaris pada Dinas dan Badan perangkat Daerah yang telah menduduki jabatan struktural Eselon Illa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan strktural eselon Illa.
(3)Kepala Bidang pada Dinas dan Badan perangkat Daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon Illb sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan strktural eselon Illb 7

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gorontalo Utara, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…