DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini dibentuk tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman modal di kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang tugas, asas dan fungsi, penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman modal, jenis dan standar pelayanan, pengelolaan pelayanan perizinan, kewenangan, sumber daya manusia, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, insentif, pengaduan, evaluasi dan pelaporan, pembiayaan, kerja sama, ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan:PERATURAN DAERAH KABUPATENGORONTALOUTARA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN GORONTALO UTARA BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. 2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di Bidang Penanaman Modal yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat PTSP-PM adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perijinan dan non perijinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat, 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. PerangkatDaerahTeknisTerkaitadalahBadan,Dinas,Kantor yang mendukungpelayananperizinan dan nonperizinan, TimTeknisadalahtimyangdibentukolehBupatiuntukmemeriksadan memberi pertimbanganteknisterhadapobjekperizinandan non perizinan sebelumdokumenditerbitkanyangterdiridariunsurSKPDteknisterkait, IzinadalahdokumenyangditerbitkanolehPemerintah Daerahberdasarkan PeraturanDaerahterkaitatauprodukhukumlainnyayangmerupakan buktilegalitas,menyatakansahataumemperbolehkanseseorangataubukti untukmelakukanusahaataudiperbolehkannyaseseorangataubadan hukumuntukmelakukankegiatanusahaataukegiatantertentu, PelayananPerizinan danNonPerizinanyang selanjutnyadisebutPelayanan adalahkegiatanataurangkaiankegiatandalamrangkapemenuhan kebutuhandasarsesuaidenganhak-haksipilsetiapwarganegaradan pendudukataspelayananadministrasiPerizinandanNonPerizinanyang disediakanolehPenyelenggara PelayananTerpaduSatuPintu, PerizinanadalahPemberianlegalitaskepadaseseorangataubadanhukum dalam bentukizin, Nonperizinanadalahsegalabentuk pelayananselainperizinanyang diberikanolehPemerintah Daerah untukmewujudkantertibadministrasi pemerintah, StandarPelayananadalah suatuukuranyangdilakukan dalam penyelenggaraanpelayananpublikyangwajibditaatiolehpemberidanatau penerimapelayanan, Standar Pelayanan Minimalyang selanjutnyadisingkatdenganSPMadalah suatutolokukur yangdipergunakansebagaipedomanpenyelenggaraan pelayanansertaacuanpenilaiankualitaspelayanan, Pelayanan Prima adalahsegalakegiatanpelayananpublikyangmemenuhi harapandankebutuhanbaikbagipemberimaupunpenerimapelayanan, Pengaduanadalahpemberitahuanyangmenginformasikanketidaksesuaian antarapelayananyang diterimadenganstandarpelayanan yangtelah ditentukan, Sistem Informasi adalahmekanismepengelolaandanpenyampaian informasidalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakatdan sebaliknya,baikdalam bentuklisan,tulisanmaupun dokumenelektronik tentang segalahalyangterkaitdengan penyelenggaraan pelayanan, Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistempelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi,

BAB II

TUJUAN, AZAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan PTSP dan PM adalah : a. b. Meningkatkan kualitas layanan publik, Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik, Mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting, . Menekan biaya pelayanan perizinan dan non perizinan melalui prosedur yang ringkas dan transparan, . Menyederhanakan persyaratan dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel dan pemanfaatan teknologi informasi,

Pasal 3

Azas Penyelenggaraan PTSP dan PM adalah :

a.Transparan yaitu bersifat terbuka, mudah, dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, serta mudah dimengerti, Akuntabel yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -— undangan, Partisipatif yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat, Kesamaan hak yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi, Efesien yaitu proses pelayanan yang tidak berbelit - belit dan tidak melibatkan personel yang melebihi beban dan volume kerja yang berdampak pada biaya, Efektif yaitu proses pelayanan dilakukan berdasarkan tata cara yang cepat tepat sesuai dengan yang telah ditetapkan, Keseimbangan antara hak dan keawajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan harus memenuhi hak dan kewijaban masing - masing pihak, Profesionalyaitupemprosesanperizinan dan non perizinansesuaidengan keahlianyang diperlukan,baikdalampemberianpelayanan, pengadministrasian,penelitilapanganpengukuran.dan penilaian kelayakan, yangmasing-masing dilaksanakan berdasarkantataurutan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Pasal 4

PTSP dan PM diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip : v m 90 2 Kesederhanaan, Kejelasan dan Kepastian, Ketepatan waktu, Kepastian hukum, Kemudahan akses: Keterbukaan: Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan.

BAB III

PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

Penyelenggara PTSP dan PM adalah BPTSP dan PM, BPTSP dan PM sebagai penyelenggara PTSP dan PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dibantu oleh Tim Teknis, Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotaan masing- masing wakil dari perangkat daerah teknis terkait ditetapkan dengan keputusan Bupati Gorontalo Utara, Untuk mendapatkan pertimbangan secara tertulis dari Badan Investasi Daerah (BID) Provinsi sebagai penyelenggara PTSP-PM tingkat Provinsi dan tenaga ahli,

Pasal 6

Tim Teknis mempunyai tugas :

a.melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan dibawah koordinasi Kepala BPTSP dan PM dan membuat berita acara pemerikasaan serta membuat analisis/kajian sesuai bidangnya.
b.memberikan rekomendasi kepada Kepala BPTSP dan PMD untuk menyetujui atau menolak Perizinan dan Non Perizinan.
c.Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis berkedudukan di BPTSP dan PMD atau perangkat daerah instansi terkait.

Pasal 7

Perangkat DaerahyangsecarateknisterkaitdenganBPTSPdanPMberkewajiban danbertanggungjawabuntukpembinaanteknisdanpengawasanatas pengelolaanPerizinan danNonPerizinansesuaidenganbidang tugasnya.

BAB IV

JENIS DAN STANDAR PELAYANAN

Pasal 8

(1)Jenis Pelayanan BPTSP dan PM meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan daerah.
(2)Jenis Pelayanan BPTSP dan PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor :
1. a.Penanaman Modal,
2. b.Kehutanan: Perkebunan: ap. Pertambangan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Peternakan, kg 5» @ . Perindustrian dan Perdagangan,
3. i.Pekerjaan Umum,
4. j.Perhubungan dan LLAJ,
5. k.Kesehatan, Il. Pendidikan,
6. m.Koperasi dan UMKM,
7. n.Lingkungan Hidup,
8. o.Kebudayaaan dan Pariwisata.
(3)Ketentuanlebihlanjutmengenairincianjenispelayanansebagaimana dimaksudpadaayat(2)diaturlebihlanjutdenganPeraturanBupati.

Pasal 9

Penyelenggara PTSP-PM mempunyai tugas : 1) 2) 3) BPTSP dan PMD wajib membuat norma, standar dan prosedur dengan menyusun standar pelayanan. Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tata cara, tahapan-tahapan dan batasan waktu pengajuan permohonan/pelayanan, pemrosesan, pembayaran, waktu penyampaian hasil, dan penerimaan penanganan pengaduan pelayanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, dan prosedur penyelenggaran PTSP dan PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Sebagai penyelenggara PTSP dan PM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat

(1)BPTSP dan PM wajib memiliki sarana dan prasarana yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan yaitu :
1. a.Front Office
  1. 1.Ruang/Loket Informasi, Ruang/Loket Pendaftaran, Ruang/ Loket Penyerahan Dokumen Perizinan, Ruang Tunggu, Ruang/Loket Pembayaran, DO. DN Ruang/Loket Pengaduan.
2. b.Back Office
  1. 1.Ruang Pemrosesan Berkas, Ruang Server, Ruang Arsip, Ruang Penanganan Pengaduan, Ruang Rapat, Ruang Kerja Kepala BPTSP dan PMD dan Pejabat Struktural lainnya.NO DN

BAB V

PENGELOLAAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 11

(1)Pengolahan dokumen persyaratan Perizinan mulai tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu.
(2)BPTSP dan PM memiliki basis data dengan menggunakan sistem manajemen informasi.
(3)Data dari setiap Perizinan yang diselesaikan oleh BPTSP dan PM disampaikan kepada perangkat daerah teknis terkait setiap bulan.
(4)BPTSP dan PM mengelola administrasi Perizinan dan non perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, sinkronisasi, dan keamanan berkas.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…