DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 02 Tahun 2021

Nomor: 02
Tahun: 2021
Ditetapkan: 19 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Bupati membentuk PPK yang ditetapkan dengan keputusan Bupati, Anggota ppk yang terhenti Termasuk didalamnya mengatur tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa di masa bencana non alam Corona Virus Disease 2019.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h u r u f a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 T a h u n 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan D a n Pemberhentian Kepala Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 11 T a h u n 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Neggira Republik Indonesia Nomor 4687);
3.Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 T a h u n 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 123) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 T a h u n 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 T a h u n 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 T a h u n 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 T a h u n 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 T a h u n 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2020 Nomor 1409);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 T a h u n 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara T a h u n 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 236) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D A E R A H KABUPATEN GORONTALO UTARA dan BUPATI GORONTALO UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN D A E R A H NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN P E M B E R H E N T I A N K E P A L A D E S A Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 T a h u n 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 T a h u n 2018 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 236) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)B u p a t i membentuk PPK yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(2)Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari u n s u r Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yaitu:
1. a.Bupati;
2. b.1 (satu) orang Pimpinan DPRD;
3. c.1 (satu) orang Pimpinan Kepolisian;
4. d.1 (satu) orang Pimpinan Kejaksaan;
5. e.1 (satu) orang Pimpinan Satuan Tentorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah;
6. f.U n s u r terkgdt lainnya sesuai kebutuhan.
(3)U n s u r terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) h u r u f f dibatasi 4 (empat) orang.
(4)Dalam h a l pemilihan kepala desa dilaksanakan pada masa pandemic corona virus disease 2019 m a k a perlu melibatkan satuan tugas penanganan corona virus disease 2 0 J 9 Daerah;
(5)S u s u n a n keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. b.1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
3. c.7 (tujuh) orang anggota.
(6)Ketua dan w a k i l ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) h u r u f a dan h u r u f b dipilih dari dan oleh anggota.
(7)Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang diangkat oleh Bupati,
(8)Ketentuan mengenai tata cara hubungan kerja dan pelaksanaan tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 7 dihapus.
3.Ketentuan Pasal 9 dihapus
4.Ketentuan Pasal 10 dihapus.
5.Ketentuan Pasal 11 dihapus.
6.Ketentuan Pasal 12 dihapus.
7.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggota PPK yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 h u r u f b sampai dengan h u r u f e digantikan oleh u n s u r yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

8.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Tugas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

a.Merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Daerah.
b.Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa di desa.
1. 0.Menetapkan j u m l a h surat s u a r a dan kotak suara.
d.MemfasiUtasi pencetakan s u r a t s u a r a dan pembuatan kotak s u a r a serta perlengkapan pemilihan lainnya.
e.Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan.
f.Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa di Daerah.
g.Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati.
h.Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
1. 9.Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Galon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a.warga negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada T u h a n Yang Maha E s a ;
c.memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia D a n B h i n n e k a Tunggal I k a ;
d.berkelakuan baik;
e.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
f.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
g.bersedia mencalonkan diri menjadi kepala Desa;
h.tidak sedang menjalani h u k u m a n pidana penjara; i . tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan h u k u m tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara j u j u r dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; j . tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan h u k u m tetap karena melakukan tindak pidana korupsi;
k.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan h u k u m tetap;
1. 1.sehat jasmani, dan bebas penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
m.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali m a s a jabatan;
n.tidak pemah berhenti dari jabatan kepala desa dalam jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan;
o.menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
p.b u k a n sebagai Anggota TNl/Polri, Anggota B P D , Penjabat Kepala Desa, Direksi, Komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada BUMN/BUMD/BUMDEs;
q.izin cuti bagi Perangkat Desa;
r.bersedia menaati segala ketentuan pemilihan; dan
s.memenuhi persyaratan administrasi lainnya. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 4 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1)Kelengkapan administrasi Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dibuktikan dengan: fotocopi K a r t u Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Republik Indonesia yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; surat pemyataan yang menyatakan:

1.bertakwa kepada T u h a n Yamg Maha E s a ;
2.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan B h i n n e k a Tunggal I k a ;
3.bersedia mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
4.tidak a k a n mengundurkan diri dari Calon;
5.a k a n menaati segala ketentuan tentang Pemilihan; dan
6.telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai Anggota TNI/Polri, Anggota B P D , Direksi, Komisaris, dewan pengawas dan/atau kaiyawan pada BUMN/BUMD/BUMDEs. fotocopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Pertama a t a u sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikasi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; surat keterangan catatan kepolisian; surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa:
1.tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan h u k u m tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
2.tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan h u k u m tetap karena melakukan tindak pidana kompsi; dan
3.tidak sedang dicabut h a k pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai h u k u m tetap. surat keterangan sehat j a s m a n i dari r u m a h sakit u m u m Daerah;

g.surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari rumah sakit u m u m Daerah atau instansi berwenang;
h.surat keterangan dari Camat bahwa:
1. 1.tidak pemah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
2. 2.tidak pemah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa pada 1 (satu) kali m a s a jabatan sebelumnya; dan
3. 3.tidak berstatus sebagai penjabat Kepala Desa pada gelombang pemilihan berkenaan.
i.dokumen laporan harta kekayaan serta surat tanda terima telah menyerahkan dokumen laporan harta kekayaan dari organisasi perangkat Daerah yang bertugas melakukan pengawasan di intemal Pemerintah Daerah; j . dokumen visi dan misi Calon; dan
k.pas foto w a m a u k u r a n 3 cm X 4 cm 6 (enam) lembar serta Salinan digitalnya (soft copy).

(2)S u r a t pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f b dibuat oleh yang bersangkutan dan bermeterai cukup.
(3)surat izin cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa.
(4)Surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u m f b angka 6 dilengkapi:
1. a.salinan surat pengajuan pengunduran diri sebagai Anggota TNI/Polri, Anggota B P D , Direksi, Komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada BUMN/BUMD/BUMDEs; dan
2. b.tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam h u m f a.
(5)Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah pas foto berlatar belakang putih dan Calon memakai kemeja w a m a putih, j a s dan dasi berwama gelap.
(6)Format isian laporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f i diatur dengan Peraturan Bupati.

11.Diantara B A B IV dan B A B V disisipkan 1 (satu) B A B , yaitu B A B IVA sehingga berbunyi: B A B I V A PELAKSANAAN PEMILIHAN K E P A L A D E S A DI MASA BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019
12.Diantara Pasal 74 dan Pasal 75 disisipkan 12 pasal yaitu Pasal 74A, Pasal 7 4 B , Pasal 74C, Pasal 74D, Pasal 7 5 E , Pasal 74F, Pasal 7 4 G , Pasal 74H, Pasal 741, Pasal 7 4 J , Pasal 74K, Pasal 7 4 L sehingga berbunyi:

Pasal 74A

Dalam kondisi bencana non alam corona virus disease 2019, Bupati membentuk sub kepanitiaan di Kecamatan pada PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang terdiri dari:

a.u n s u r forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
b.satuan tugas penanganan corona virus disease 2019 kecamatan; dan
c.u n s u r terkait lainnya. Pasal 7 4 B Tugas sub kepanitiaan pemilihan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74A meliputi:
a.Melakukan sosialisasi dan edukasi protokol Kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada panitia pemilihan di desa, calon kepala desa, masyarakat desa dan satuan tugas penanganan corona virus disease 2019 desa serta u n s u r terkait lainnya.
b.Mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
c.Menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol Kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada ketua PPK.

Pasal 74C

(1)Tugas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, huruf d dan h u r u f e, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(2)Tugas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 h u r u f f dan g dilakukan dengan cara:
1. a.memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan yang merupakan pelanggaran Pemilihan atau perselisihan hasil pemilihan.
2. b.menindaklanjuti hasil temuan dan laporan serta memutus permasalahan pelangggaran Pemilihan dan perselisihan hasil Pemilihan.
3. c.melaporkan kepada Bupati setiap permasalahan pelanggaran Pemilihan dan perselisihan hasil Pemilihan yang telah diselesaikan.
4. d.Merekomendasikan pengenaan sanksi tambahan bagi ASN, anggota B P D atau Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran Pemilihan.
5. e.Meneruskan laporan dan hasil temuan kepada aparat penegak h u k u m terkait tindak pidana dalam Pemilihan yang penyelesainnya bukan merupakan kewenangan PPK.

Pasal 74D

(1)Pembentukan panitia pemilihan oleh BPD dilakukan secara terbuka, jujur, dan objektif.
(2)Panitia pemilihan dibentuk u n t u k masa jabatan selama pelaksanaan 1 (satu) gelombang pemilihan.
(3)Panitia pemilihan terdiri atas u n s u r perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
(4)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan anggota partai politik.
(5)Keanggotaan Panitia pemilihan terdiri atas:
1. a.2 (dua) orang u n s u r perangkat Desa;
2. b.2 (dua) orang u n s u r Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; dan
3. c.3 (tiga) orang u n s u r tokoh masyarakat.
(6)Komposisi kepengurusan panitia pemilihan yang dibentuk B P D terdiri dari:
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. b.1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
3. c.1 (satu) orang bendahara merangkap anggota; dan
4. d.4 (empat) orang anggota.
(7)Pengesahan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan B P D .
(8)S u s u n a n Keanggotaan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyesuikan dengan J u m l a h T P S .
(9)Dalam 1 (satu) TPS ditetapkan J u m l a h DPT 500 orang. Pasal 7 4 E
(1)Pelaksananaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam corona virus disease 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
(2)Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:
1. a.Melakukan pengukuran s u h u t u b u h bagi seluruh u n s u r pelaksana paling tinggi 37,3' (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
2. b.Penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan kepala desa dan pemilih.
3. c.Penyediaan tempat sampah tertutup di TPS u n t u k pembuangan sarung tangan sekali pakai;
4. d.Tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga j a r a k antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
5. e.Menghindari terjadinya kerumunan baik didalam maupun diluar ruangan;
6. f.Penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer ditempat penyelenggaraan;
7. g.Panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
8. h.Melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
9. i.Penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak; j . Penyediaan sumber daya Kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan Kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan dibidang Kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan corona virus disease 2019 desa; dan
10. k.Protokol Kesehatan pencegahan corona virus disease 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati. Pasal 7 4 F Protokol Kesehatan u n t u k tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 h u r u f a, d i k h u s u s k a n dalam pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh Badan Permusya^varatan Desa. Pasal 7 4 G
(1)Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 h u r u f b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor u m t dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
(2)Penerapan protokol kesehatan seagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.Pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor u r u t dan kampanye, calon kepala desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan k e m m u n a n dan sulit menjaga j a r a k yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang m a s s a pendukung baik didalam maupun diluar ruangan.
2. b.Pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
  1. 1.Dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga Bersama;
  2. 2.Pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan atau media social
  3. 3.Dalam h a l kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi j u m l a h peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
  4. 4.Pembagian bahan kampanye h a m s dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon kepala desa berupa nama, gambar, nomor u m t dan pesan calon kepala desa;
  5. 5.B a h a n kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 7 0 % (tujuh puluh persen) dan atau klorin serta sarana cuci tangan
  6. 6.Calon kepala desa atau pelaksana kampanye yang posititf terpapar corona virus disease 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) h u m f b, dilaksanakan dengan mated mengenai penanganan corona virus disease 2019 dan dampak sosial ekonomi di desa. Pengambilan nomor u r u t sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh: a . Calon kepala desa;
3. b.Panitia pemilihan kepala desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
4. c.l(satu) orang perwakilan PPK;
5. d.1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
6. e.1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan dibidang Kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan corona virus disease 2019 desa; dan
7. f.1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga adat desa. Dalam h a l terdapat u n s u r yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam berita acara. Pasal 74H
(1)Penerapan protokol kesehatan u n t u k tahap pemunggutan suara, dengan mekanisme meliputi:
1. a.Melakukan identifikasi kondisi Kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas diluar desa;
2. b.Tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan kepala desa u n t u k menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih.
3. c.Menetapkan waktu pemunggutan s u a r a disesuaikan dengan j u m l a h pemilih, j i k a pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap memberikan h a k pilih diakhir waktu pemunggutan suara.
4. d.Pemunggutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi desa, zona penyebaran coroma virus disease 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan jaga jarak.
5. e.Bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes.
6. f.Berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
(2)Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
1. a.Calon kepala desa didampingi 1 orang saksi;
2. b.Panitia pemilihan di desa;
3. c.Badan permusyawaratan desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
4. d.1 (satu) orang perwakilan PPK;
5. e.1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
6. f.1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan dibidang Kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan coroma vims disease 2019 desa;
7. g.1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga adat desa.
(3)Dalam h a l terdapat u n s u r yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara
(4)Pelantikan kepala desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual /elektronik.
(5)Dalam hal pelantikan kepala desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
1. a.Calon kepala desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
2. b.Forum komunikasi pimpinan daerah;
3. c.Camat;
4. d.Perangkat acara;
5. e.Undangan lainnya;
(6)Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan j a r a k dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 5 0 % (lima puluh persen).

Pasal 741

(1)Calon kepala desa, panitia pemilihan, pendukung dan u n s u r lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 4 E sampai dengan Pasal 74H dikenai sanksi.
(2)S a n k s i sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Teguran lisan;
2. b.Teguran tertulis I ;
3. c.Teguran tertulis 11;
4. d.Diskualifikasi.
(3)sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) h u r u f a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung dan u n s u r lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
(4)S a n k s i teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) h u r u f a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
(5)S a n k s i teguran 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) h u r u f b dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa.
(6)S a n k s i teguran tertulis 11 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Daerah atas laporan dari panitia di kecamatan.
(7)S a n k s i diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) h u r u f d dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari PPK atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan corona virus disease 2019. Pasal 7 4 J Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan corona virus disease 2019 Daerah berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Daerah dapat menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa j i k a situasi penanganan protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2 0 i 9 tidak dapat dikendalikan. Pasal 74K
(1)B u p a t i melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada gubemur dan Menteri dalam negeri melalui direktorat jenderal bina pemerintahan desa.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Laporan hasil persiapan pemilihan kepala desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemunggutan s u a r a dan perhitungan suara, dan
2. b.Laporan pelaksanaan pemilihan kepala desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan kepala desa terpilih. Pasal 7 4 L Biaya pemilihan dalam kondisi corona virus disease 2019 dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa. Diantara Pasal 175 dan pasal 176 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 175A sehingga berbunyi:

Pasal 175A

Pelaksanaan pemilihan gelombang ketiga yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap diakui dan Pelaksanaan pemilihan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. Pasal I I PENUTUP Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Ditetapkan di Kwandang Pada tanggal \6 -^ei 2021 (PATI GORONTALO UTARA, INDRAYASIN Diundangkan di Kwandang Pada tanggal [ JuU 2 0 2 1 Plh. S KAB PARIS D A E R A I ^TEN G 0 R 0 N T A L 6 UTARA S U L E M A N LAigaRO LEMBARAN D A E R A H K A B U P A T E N GORONTALO UTARA TAHUN 2021 NOMOR

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…