DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 31 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Muatan Lokal termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan, dan prinsip, muatan lokal pada pendidikan dasar, muatan lokal pada pendidikan anak usia dini, dan pendidikan informal, tanggung jawab, evaluasi dan penilaian, pembiayaan, sanksi, dan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Muatan Lokal; Mengingat: 1. ; Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik i Indonesia T a h u n 1945;

2.: Undang-Undang Nomor 38 T a h u n 2000 tentang \ Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara ; Republik Indonesia T a h u n 2000 Nomor 258, Tambahan I Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3.\ Undang-Undang Nomor 20 T a h u n 2003 tentang Sistem S Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik ; Indonesia T a h u n 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran ; Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.i Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2007 tentang \ Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi \ Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tdliun I 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Itepublik \ Indonesia Nomor 4687);
5.i Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang ! Pembentukan Peraturan I^rundang-Undangan ( I Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2011 Nomor ' 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia • Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang- i Undang Nomor 15 T a h u n 2019 tentang Perubahan atas I Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang ; Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( \ Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2019 Nomor ; 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ; Nomor 6398);
6.\ Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \ Indonesia T a h u n 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran ; Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana j telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan ; Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2020 tentang Cipta I Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2020 ; Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik i Indonesia Nomor 6573); !
7.; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang i Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik ; Indonesia T a h u n 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 \ T a h u n 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan ; Pemerintah Nomor 57 T a h u n 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik : Indonesia T a h u n 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran i Negara Republik Indonesia Nomor 6762); \
8.Peraturan Menteri Pendidikan D a n Kebudayaan Nomori79 : tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 i (Berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor ; 1172); I Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D A E R A H I^ABUPATEN GORONTALO UTARA dan BUPATI GORONTALO UTARA MEMUTUSKAN: | Menetapkan: PERATURAN D A E R A H TENTANG PENYELENGGARAAN MUATAN LOKAL. B A B I K E T E N T U A N UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Gorontalo Utara.
3.Bupati adalah B u p a t i Gorontalo Utara. j
4.Lembaga Adat adalah lembaga adat Gorontalo. I
5.Pendidikan adalah u s a h a sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses Pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya u n t u k memiliki kekuatan spiritued keagamaan, pengendaHan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. |
6.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses Pembelajaran yang tersedia padajalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu. -4-.
7.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat u n t u k menunjang penyelenggaraan Pendidikan. I
8.Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses Pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal Daerah.
9.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada j a l u r formal, nonformal, dan informal pada 'setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
10.Silabus adalah rencana Pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, mated pokok/Pembelajaran, kegiatan Pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi u n t u k penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
11.Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik d a n sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
12.Dinas adalah I organisasi perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap u r u s a n Pendidikan. B A B I I MAKSUD, T U J U A N DAN PRINSIP ; i

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Muatan Lokal meliputi: a, memberikan pengenalan sosial, budaya, spiritual dan potensi serta ciri k h a s lingkungan alam di Daerah. b, memberikan ruang dan sarana kreatifitas dalam mengembangkan kearifian lokal Daerah; dan c, menyalurkan bakat, minat, dan kreatifitas Peserta Didik berkenaan dengan Pembelajaran sosial, budaya, spiritual dan potensi serta ciri k l m s lingkungan alam di Daerah.

Pasal 3

! Penyelenggaraan Muatan Lokal bertujuan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan^ dan keterampilan yang diperlukan untuk: j a . mengenai dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di Daerah; dan |

b.melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan Daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan daerah dan nasional. \ - 5 -

Pasal 4

Muatan Lokal dikembangkan atas prinsip: a . kesesuaian dengan perkembangan Peserta Didik;

b.keutuhan kompetensi; !
c.fleksibilitas jenis, bentuk, dan pengaturan waktu penyelenggaraan;
d.kebermanfaatan u n t u k kepentingan nasional dalam menghadapi tantangan glolDal. ; B A B I I I i MUATAN L O K A L PADA PENDIDIKAN DASAR \ Bagian Kesatu \ [ Pelaksanaan dan J e n i s Muatan Lokal \ Pasal 5 I J e n i s Muatan Lokal terdiri atas: i
a.adat istiadat Daerah;
b.bahasa Daerah;
c.kesenian Daerah; I
d.keterampilan dan kerajinan Daerah; |
e.olahraga tradisional Daerah; dan/atau i
f.pengetahuan tentang berbagai ciri k h a s lingkungan alam di Daerah. j ! Pasal 6

(1)Setiap Satuan Pendidikan di Daerah wajib menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) jenis Muatan Lokal. |
(2)Penyelenggaraan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan. .". ' • i : • i P a s a l ?
(1)J e n i s Muatan Lokal yang dipilih oleh Satuan Pendidikan dan pengaturan waktunya bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan karakteristik Satuan Pendidikan.
(2)Muatan Pembelajaran terkait Muatan Lokal adalah berupa bahan kajian atau mata pelajaran sosial, budaya, spiritual dan potensi serta ciri k h a s lingkungan alam di Daerah.
(3)Muatan Pembelajaran terkait Muatan Lokal dapat di integrasikan antara lain dalam mata pelajaran seni budaya, prakarya, dan/atau pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.
(4)Dalam h a l pengintegrasian sebagaimana dimalcsud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, muatan Pembelajaran Muatan Lokal dapat dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri.
1. a.analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya;
2. b.identifikasi Muatan Lokal;
3. c.perumusan kompetensi dasar u n t u k setiap jenis Muatan Lokal;
4. d.penentuan tingkat Satuan Pendidikan yang sesuai u n t u k setiap kompetensi dasar;
5. e.pengintegrasian kompetensi dasar ke dalam muatan Pembelajaran yang relevan;
6. f.penetapan Muatan Lokal sebagai bagian dari muatan Pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
7. g.penjnisunan silabus; dan
8. h.penyusunan b u k u teks pelajaran. I

Pasal 9

(1)Dalam melakukan pengembangan Muatan Lokal dibentuk tim pengembang k u r i k u l u m kabupaten. '• j
(2)Pengembangan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(3)Pembentukan tim pengembang k u r i k u l u m sebagaimana dimaksud pada ^ i ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati. j • !
(4)Keanggotan dan m a s a tugas tim pengembang k u r i k u l u m sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. i

Pasal 10

(1)T i m pengembang k u r i k u l u m sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)bertanggungjawab merumuskan perencanaan, program dan kegiatan : j Muatan Lokal i dan menyusun materi pembelajaran, metode, standar kompetensi dasar, evaluasi dan penilaian, serta pembuatan silabus/buku panduan Muatan Lokal.
(2)Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tim pengembang k u r i k u l u m berkoordinasi dengan Dinas.
(3)Hasil r u m u s a n oleh tim pengembang k u r i k u l u m sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
(4)Sebelum ditetapkan oleh Bupati, r u m u s a n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan uji serta penilaian kelayakan oleh Dinas.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai s u s u n a n , fungsi, tugas dan tanggungjawab tim pengembang k u r i k u l u m diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ; Bagian Ketiga | Pembelajaran i Paragraf 1 j Waku dan Tempat Pasal 12 j

(1)Pembelajaran; Muatan Lokal dilaksanakan pada setiap tahun Pembelajaran.
(2)Waktu Pembelajaran Muatan Lokal dilaksanakan paling banyak 2 (dua) j a m pembelajaran per minggu.
(3)Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila Pembelajaran Muatan Lokal di integrasikan dalam mata pelajaran lain.

Pasal 13

Pembelajaran Muatan Lokal dilaksanakan di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah sesuai dengan materi Pembelajaran. 1

(1)Silabus dan

Pasal 14

rencana pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal dirumuskan dan dibuat sebagai pedoman u n t u k melaksanakan kegiatan Pembelajaran Muatan Lokal.

(2)Rencana pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas:
1. a.kompetensi dasar; : -8-
2. b.silabus; dan
3. c.b u k u teks pelajaran. | { . Paragraf 3 \ Metode

Pasal 15

Kegiatan Pembelajaran Muatan Lokal dapat dilaksanakan dengan metode diantaxanya metode ceramah, demonstxasi, eksperimen, latihan, tanya jawab dan/atau diskusi, pemberian tugas, pengamatan, kepustakaan, prakaxya/keterampilan, karyawisata, sosiodrama, simulasi, dan metode lain yang relevan dengan materi yang diajarkan. i B A B IV I MUATAN L O K A L PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL \ Pasal 16 I Ketentuan mengenai Muatan Lokal pada Pendidikan Dasar sebagaimana dimksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Muatan Lokal pada Pendidikan Anak U s i a Dini, dan Pendidikan Nonformal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Muatan Lokal pada Pendidikan Anak U s i a Dini, dan Pendidikan Nonformal. B A B V T A N G G U N G J A W A B j

(1)Dinas bertanggungjawab terhadap koordinasi dan supervisi pengembangan Muatan Lokal di Daerah sesuai kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. !
(2)Satuan Pendidikan bertanggungjawab atas pelaksanaan Muatan Lokal di Satuan Pendidikan bersangkutan sesuai kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…