Dalam Peraturan ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020.
Memuat teks peraturan…
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.33.293.908.018.- b. D a n a Perimbangan sejumlah Rp.626.875.819.000,- c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp.180.210.951.399,- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f a, terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak daerah sejumlah Rp. 9.385.200.000,- b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 8.045.000.000,- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 3.100.000.000.- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 12.763.708.018,- (3) D a n a Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan : a. D a n a bagi hasil & B u k a n Pajak sejumlah Rp. 8.761.898.000,- b. D a n a alokasi u m u m sejumlah Rp.428.945.908.000,- c. D a n a alokasi k h u s u s sejumlah Rp. 189.168.013.000,- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f c, terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah sejumlah Rp.27.588.525.399,- b. D a n a darurat sejumlah Rp. 0. D a n a Bagi Hasil Pajak dari Provinsisejumlah Rp. 18.000.000.000,- d. D a n a Penyesuaian dan Otonomi K h u s u s sejumlah Rp. 134.622.426.000,- e. B a n t u a n keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. f. D a n a Desa Rp.
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.413.655.584.084,- b. Belanja Langsung sejumlah Rp.452.794.094.333 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja : a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 247.379.729.709,- b. Belanja bunga sejumlah Rp. c. Belanja subsidi sejumlah Rp. - d. Belanja hibah sejumlah Rp. 11.594.900.000,- e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 3.250.000.000,- f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 1.300.000.000,- g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 148.630.954.375,- h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja : a. Belanja pegawai sejumlah Rp.35.584.885.138,- b. Belanja barang dan j a s a sejumlah Rp.216.652.377.061,- c. Belanja modal sejumlah Rp.200.556.832.134,-
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan sejumlah Rp.30.069.000.000,- b. Pengeluaran sejumlah Rp.4.000.000.000 ,- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran T a h u n Anggaran sebelumnya sejumlah Rp.30.069.000.000,- b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan : a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 4.000.000.000,- c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 2. Lampiran I I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ; 3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja U r u s a n Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan. 5. Lampiran I V a Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana Menurut J e n i s Pendapatan dan Penerimaan Terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran; 6. Lampiran IVb Rekapitulasi Belanja Menurut U r u s a n Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 7. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan U r u s a n Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah ; 8. Lampiran V I Daftar J u m l a h Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ; 9. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah ; 10. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah ; 11. Lampiran I X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah : 12. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya ; 13. Lampiran X I Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ; 14. Lampiran XIIDaftar dana cadangan daerah ; dan 15. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
Belanja Daerah yang dananya bersumber dari Proyeksi SILPA T a h u n 2016 belum dapat dibayarkan sepanjang perhitungan SILPA Tahun 2016 belum ditetapkan dalam peraturan daerah
(1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.: (2) Keadaan Darurat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memenuhi criteria sebagai berikut : a. B u k a n merupakan kegiatan yang normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi. b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang. c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, dan d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga. (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara: a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kineija program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau b. memanfaatkan uang kas yang tersedia. (5) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah dilakukan perubahan APBD, pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya diberitahukan kepada DPRD dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai Belanja Tidak Terduga. (6) Pemerintah daerah juga dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya untuk keperluan mendesak. (7) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) di atas selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. (8) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) di atas memiliki kriteria sebagai b e r i k u t : a. Dimaksudkan untuk program dan kegiatan layanan dasar masyarakat; b. Pengeluaran atau pembayaran yang bila ditunda akan menimbulkan kerugian lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. (9) Pelaksanaan pengeluaran untuk pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Program dan Kegiatan dalam APBD T a h u n Anggaran 2018 yang sumber dana dan peruntukannya berasal dari Pemerintah Pusat atau fihak lain misalnya fihak asuransi, dapat dilaksanakan j i k a diperoleh kepastian penerimaan dari sumber-sumber tersebut.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. D i u n d a n g k a n d i K w a n d a n g p a d a tanggal 3 0 D e s e m b e r 2 0 1 9 S E K R E T A R I S D A E R A H K A B U P A T E N G O R O N T A L O U T A R A , LEMBARAN D A E R A H K A B U P A T E N GORONTALO UTARA TAHUN 2019 NOMOR 11 TAMBAHAN LEMBARAN D A E R A G NOMOR 249 NOMOR R E G I S T E R PERATURAN D A E R A H KABUPATEN GORONTALO UTARA ; (11/49/2019) D i t e t a p k a n d i K w a n d a n g P a d a tanggal 3 0 Desember 2 0 1 9 B U P A T I G O R O N T A L O U T A R A , I N D R A Y A S I N R I D W A N Y A S I N , S H , M H Nip. 1965( 4 / 3 1 9 9 3 0 3 1 0 0 1 Lampiran I Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2019 Tanggal : 30 December 2019 PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA R I N G K A S A N A P B D TAHUN ANGGARAN 2020 NOMOR URUT URAIAN JUMLAH . 1 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 4 . 2 . 2 1 . 2 2 . 2 3 . 3 . 3 1 . 3 3 . 3 4 2 2 1 2 1 1 2 1 4 2 1 5 2 1 6 2 1 7 2 1 8 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 . 1 3 . 1 . 1 3 . 2 3 . 2 . 2 PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Laln-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/BagI Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasll Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Hibah Beianja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Provlnsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provlnsl/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal SURPLUS / (DEFISIT) PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 840.380.678.417,00 33.293, 9.385 8.045 3.100 12.763 626.875 908.018,00 200.000,00 000.000,00 ,000.000,00 ,708.018,00 ,819.000,00 8.761, 428.945, 189.168 180.210 27.588 18.000 134.622 898.000,00 908.000,00 013.000,00 951.399,00 ,525.399,00 ,000.000,00 ,426.000,00 866.449.678.417,00 413.655, 247.379, 11.594, 3.250 1.300 148.630 1.500 584.084,00 729.709,00 900.000,00 000.000,00 000.000,00 .954.375,00 ,000.000,00 452.794, 35.584, 216.652 200.556 094.333,00 885.138,00 377.061,00 832.134,00 (26.069.000.000,00) 30.069.000.000,00 30.069.000.000,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 26.069.000.000,00 0,00 Kwandang, 30 December 2019 BUPATI _ RINGKASAN APBD jpririlti.J B!J 5ihD3|
Membuka PDF…