Dalam peraturan ini diatur tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2021, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952), Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), —— » — mania He “ 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687): Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamabahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): “tg
LaporanRealisasiAnggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal1hurufa tahun anggaran 2021 sebagai berikut: a.PendapatanRp.725.810.960.127,57 » BG
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
Neracasebagaimana dimaksuddalamPasal1hurufcper31 Desember Tahun2021sebagaiberikut: a.JumlahasetRp.1.115.255.760.276,08 b.Jumlahkewajiban Rp. 4.022.212.122,30 JumlahekuitasdanaRp.1.111.233.548.153,78
Laporanoperasionalsebagaimana dimaksuddalamPasal1 hurufdper31Desember Tahun2021 sebagaiberikut: a.Jumlah pendapatanRp.618.963.499.389,65 b.Jumlahbeban Rp.614.710.159.752,68 Surplus/(defisit)Rp.4.253.339.636,97 Pasal 7 Laporanarus kassebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal1hurufeuntuk tahun yang berakhir sampai dengan 31Desember Tahun2021 sebagai berikut: a.Saldo kas awalper1Januari tahun 2021Rp.45.171.730.842,33 Stay b.AruskasdariaktivitasoperasiRp.122.341.652.936,30 Aruskasdariaktivitasinvestasi nonkeuangan(Rp.131.839.030.962,05) d.Aruskasdariaktivitas transitoris/nonanggaranRp.39.646.270.366,50 e.Saidokasakhirper31 —Desember Tahun2021Rp.27.253.057.127,28 Pasal 8 Laporanperubahanekuitassebagaimana dimaksuddalam Pasal1huruffper31Desember Tahun2021sebagaiberikut: a.Jumlahekuitas awalRp.1.112.777.807.449,14 b.JumlahekuitasakhirRp.1.111.233.548.153,78 Pasal 9 Catatanataslaporankeuangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal1hurufgtahunanggaran2021memuatinformasibaik secarakuantitatifmaupunkualitatifataspos-pos laporan keuangan.
Pertanggungjawabanpelaksanaan Anggaran Pendapatandan BelanjaDaerahsebagaimana dimaksuddalamPasal1 tercantumpada lampiran Peraturan daerahini,terdiridari: a.Lampiran1:Laporanrealisasianggaran: LampiranI.1:Ringkasanlaporanrealisasianggaran menuruturusanpemerintahandaerah danorganisasi, Lampiran1.2:Rincian laporanrealisasianggaran menuruturusan pemerintahandaerah, organisasi,pendapatan,belanja,dan pembiayaan, Lampiran1.3:Rekapitulasirealisasianggaranbelanja daerahmenuruturusan pemerintahan daerah, organisasi,program, dan kegiatan, Lampiran1.4:Rekapitulasirealisasianggaranbelanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan »“Ye toga yna. 8 p 50 0 Hg Pp an Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII . Lampiran VIII Lampiran IX Lampiran X Lampiran XI Lampiran XII Lampiran XIII Lampiran XIV Lampiran XV Lampiran XVI Lampiran XVI Lampiran XIX Lampiran XX daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara, : Laporan perubahan saldo anggaran lebih: : Laporan operasional, : Laporan perubahan ekuitas, : Neraca, : Laporan arus kas, : Catatan atas laporan keuangan: : Daftar rekapitulasi piutang daerah: : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih, : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir: : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah: : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan Pengurangan aset tetap daerah, : Daftar rekapitulasi aset tetap: : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan, : Daftar rekapitulasi aset lainnya: : Daftar dana cadangan daerah: : Daftar kewajiban jangka pendek: Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang: : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun berikutnya: : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
Lampiran laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
Hal-hal sepanjang yang berkaitan dengan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Ditetapkan di Kwandang tanggal 31 Agustus 2022 Diundangkan di Kwandang nana DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2022 NO. 2: TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2022 NOMOR 265 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA: (1 /11/2022)
Membuka PDF…