DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2018, Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060): 1) V lKU11X 10. 11. 2 Undang-UndangNomor17Tahun2003tentangKeuanganNegara (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2003Nomor47, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4286:: Undang-UndangNomor1Tahun2004tentangPerbendaharaan Negara(LembaranNega,raRepublikIndonesiaTahun2004Nomor 5,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4355): Undang-UndangNomor15Tahun2004tentangPemeriksaan PengelolaandanTanggungJawabKeuanganNegara(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2004Nomor66,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor4400), Undang-UndangNomor33Tahun2004tentangPerimbangan KeuanganAntaraPemerintahPusat danPemerintah Daerah (LembaranNegara RepublikIndoensiaTahun2004Nomor126, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4438): Undang-Undang Nomor11Tahun2007tentangPembentukan KabupatenGorontaloUtara(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2007Nomor13,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor4687), Undang-UndangNomor28Tahun2009tentangPajak dan Retribusi Daerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2009Nomor 130,TatnbahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5049) Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan Daerah(LetnbaranNegara Republik IndonesiaTahun2014Nomor 244,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5587), sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhir deriganUndang- UndangNdirior9Tahun2015tentangPerubahan Keduaatas Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentangPemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahuri2015Nomor 58,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5679): PeraturanPemerintahNomor25Tahun2000tentangKewenangan PemerintahdanKewenanganPropinsi sebagaiDaerahOtonom (LembaranNegaraTahun2000Nomor54TambahanLembaran NegaraNomor3925), PeraturanPemerintahNomor54Tahun2005 tentangPinjaman Daerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2005 Nomor136,TambahanlembaranNegara Republik Indonesia Nomor4574): Peraturan PemerintahNomor55Tahun2005 tentangDana Perimbangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2005 Nomor137,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor4575), 12 V NX LX 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) , Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) : u : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatari dan Belanja Daerah Tahun 2018. 0 ag Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA Menetapkan : dan BUPATI GORONTALO UTARA MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1.Pendapatan 1) V | Ko

a.Semula : Rp. 718.044.915.209.-
b.Bertambah :Rp, 3.947.415.313,- Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 721.992.330.522,-
1. 2.Belanja
a.Semula :Rp. 747.837.215.709,-
b.Bertambah : Rp. 8.063.935.560,- Jumlah Belanja setelah Perubahan : Rp. 755.901.151.269,- (Defisit setelah perubahan) Rp. ( 33.908.820.747,-)
1. 3.Pembiayaan Daerah:
a.Penerimaan 1). Semula : Rp. 31.792.300.500,- 2). Bertambah :Rp. 4.116.520.247 Jumlah Penerimaan setelah perubahan: Rp. 35.908.820.747,-
b.Pengeluaran 1). Semula : Rp. 2.000.000.000,- 2). Bertambah / (berkurang) : Rp. 0,- Jumlah Pengeluaran setelah perubahan : Rp. 2.000.000.000.- Jumlah periibinyatin Netto setelah perubahan Rp. 33.908.820.747,- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan: Rp. O,- : : Pasal 2 :

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pusal 1 ayat (1) terdiri dari: a). Pendapatan Asli Daerah sejumlah 1). Semula . Rp. 28.640.063.209,- 2). Bertambah .Rp. 3.535.859.313,- Jumlah .-Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 32.175.922.522,- " -
1. b.Dana Perimbangan sejumlah 1). Semula : Rp. 566.264.075.000,- 2). Bertambah / (berkurang) : Rp. 0,- Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 566.264.075.000,-
2. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah 1). Semula : Rp. 123.140.777.000,- 2). Bertambah :Rp 411.556.000,- Jumlah Lain-Lain perdapatan pp Yang sah setelah Y IK X - Perubahan :Rp. 123.552.333.000,-
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak daerah sejumlah 1). Semula :Rp. 7.001.000.000,- 2). Bertambah :Rp 300.000.000,- Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan : Rp. 7.301.000.000,-
2. b.Retribusi daerah sejumlah 1). Semula : Rp. 6.642.545.000,- 2). Bertambah :Rp 3.000.000.000,- Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan :Rp. 9.642.545.000,-
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah 1). Semula :Rp. 1.750.000.000,- 2). Bertambah :Rp. 500.000.000,- Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah Perubahan : Rp. 2.250.000.000,-
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah 1). Semula : Rp. 13.246.518.209,- 2). Berkurang -Rp. 264.140.687,- Jumlah lain-lain PAD setelah Perubahan : Rp. 12.982.377.522,-
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan : |
1. a.Dana bagi hasil Pajak & Bukan Pajak sejumlah 1). Seraula Rp. 10.457.419.000,- 2). Bertambah / (berkurang) Rp. - Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak setelah Perubahan :Rp 10.457.419.000.-
2. b.Dana alokasi umum sejumlah 1). Semula Rp. 402.570.414.000,- 2). Bertambah/ (berkurang) Rp. - Jumlah alokasi umum setelah Perubahan :Rp. 402.570.414.000,-
3. c.Dana alokasi khusus sejumlah 1). Semula Rp. 153.236.242.000,- 2). Bertambah/ (berkurang) Rp. - Jumlah alokasi umum setelah Perubahan : Rp. 153.236.242.000,-
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang K9 sebagaimana dimaksud y | yK L - pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah sejumlah 1). Semula Rp. 0 2). Bertambah Rp. 18.794.800.000,- Jumlah Hibah setelah Perubahan : Rp. 18.794.800.000,-
2. b.Dana darurat sejumlah 1). Semula Rp. - 2). Bertambah/(berkurang) Rp. '- Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan : Rp. -
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah 1). Semula Rp. 15.888.000.000,- 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,- Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp. 15.888.000.000,-
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah 1). Semula kp. O,- 2). Bertambah/ (berkurang) Rp. - Jumlah Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus setelah Perubahan : Rp. 0,-
5. e.Pendapatan Dana Desa sejumlah 1). Seraula Rp. 88.848.577.000,- 2). Bertambah -- Rp. 20.956.000,- Jlh Pendapatan Dana Desa setelah perubahan Rp. 88.869.533.000,-
6. f.Dana BOS sejumlah 1). Semula Rp. 18.404.200.000,- 2). Berkurang Rp. 18.404.200.000,- Jlh Pendapatan Dana Desa setelah perubahan Rp. 0,-

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah
  1. 1.Semula Rp. 405.116.937.373,-
  2. 2.Berkurang Rp. ( 5.623.595.181,-) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 399.493.342.192,-
2. b.Belanja Langsung sejumlah
  1. 1.Semula. Rp. 342.720/97e.586. V IgR LY
  2. 2.Bertambah Rp. 13.687.530.741,- Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 356.407.309.077,-
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai sejumlah
  1. 1.Semula Rp. 223.431.697.723,-
  2. 2.Berkurang Rp. 10.165.751.682,- Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 213.265.946.041,- Belanja bunga sejumlah
  3. 1.Semula Rp. -
  4. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. - Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. - Belanja subsidi sejumlah
  5. 1.Semula Rp. 2.900.000.000,-
  6. 2.Berkurang Rp. 2.735.000.000,- Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 165.000.000,- Belanja hibah sejumlah ag
  7. 1.Semula Rp. 44.457.050.000,-
  8. 2.Bertambah Rp. 6.739.050.000,- Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahari Rp. 51.196.100.000,- Belanja bantuan sosial sejumlah
  9. 1.Semula Rp. 1.946.500.000,-
  10. 2.Berkurang” Rp. 179.200.000,- Jumlah Pelanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 1.767.300.000,- Belanja bagi hasil sejumlah
  11. 1.Semula Rp. 600.000.000,-
  12. 2.Bertambah/ (berkurang) O,- Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 600.000.000,- Belanja bantuan keuangan sejumlah
  13. 1.Semula Rp. 130.781.689.650,-
  14. 2.Bertambah Rp. 1.367.306.501,- Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 132.148.996.151
2. h.Belanja tidak terduga sejumlah
  1. 1.Semula Rp. 1.000.000.000,- y RK
  2. 2.Berkurang Rp. 650.000.000,- Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 350.000.000,-
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai sejumlah
  1. 1.Semula Rp. 48.395.005.412,-
  2. 2.Bertambah Rp. 1.088.184.712,- Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 49.483.190.124,-
2. b.Belanja barang dan jasa sejumlah
  1. 1.Semula Rp. 167.927.735.010,-
  2. 2.Bertambah Rp. 9.335.707.260,- Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp.177.263.442.270,-
3. c.Belanja modal sejumlah
  1. 1.Semula Rp. 126.397.537.914,- De Bertambah Rp. 3.263.638.769,- Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp. 129.661.176. 683,- : Pasal 4
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud fifiar Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimatri sejumlah Nb
  1. 1.Semula Rp. 31.792.300.500,-
  2. 2.Bertambah ' Rp. 4.116.520. 247 Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 35.908.820.747,-
2. b.Pengeluaran sejumlah
  1. 1.Semula Rp. 2.000.000.000,-
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,- Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,-
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah
  1. 1.Semula Rp. 31.792.300.500,-
  2. 2.Bertambah Rp. 4.116.520.247,- Jumlah SILPA setelah Perubahan Rp4) 35.908.820.747,- Y IR LX
2. b.Pencairan dana cadangan sejumlah
  1. 1.Semula Rp. -
  2. 2.Bertambahi/ (berkurang) Rp. - Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp. -
3. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
  1. 1.Semula. Rp. -
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. - Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah setelah Perubahan Rp. -
4. d.Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
  1. 1.Semula Rp. -
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. - Jumlah penerimaan pinjaman setelah Perubahan Rp. -
5. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
  1. 1.Semula Rp. -
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. - ) Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan Rp. -
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan dana cadangan sejumlah
  1. 1.Semula Rp. -
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. - Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp. -
2. b.Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah
  1. 1.Semula Rp. 2.000.000.000,-
  2. 2.Bertambah / (berkurang) O,- Jumlah penyertaan modal setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,-
3. c.Pembayaran pokok utang sejumlah
  1. 1.Semula Rp. -
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. - Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan Rp. -
4. d.Pemberian pinjaman daerah sejumlah
  1. 1.Semula Rp. -
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. - 2 Y Ig X 10 Jumlah Pemberian pinjaman setelah Perubahan Rp. -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I Daerah :
2.Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi :
3.Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan :
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Urusan Pemerintahan Daerah,
5.Lampiran IVa
6.Lampiran IVb
7.Lampiran V
8.Lampiran vI Organisasi, Program dan Kegiatan, Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan dan Penerimaan Terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran: Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan, Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah : La Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan :
9.Lampiran VIf Daftar Piutang Daerah : 10.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah: 11.Lampiran IX 12.Lampiran X 13.Lampiran XI Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini : 14.Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah : dan 15.Lampiran XllIDaftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

12 11 Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Perubahan.

Pasal 7

Belanja Daerah yang dananya bersumber dari Proyeksi SILPA Tahun 2017 belum dapat dibayarkan sepanjang perhitungan SILPA Tahun 2017 belum ditetapkan dalam peraturan daerah

(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(6)
(7)
(8)

Pasal 8

Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan. realisasi anggaran.: Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

a.Bukan merupakan kegiatan yang normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi.
b.Tidak diharapkan terjadi secara berulang. Berada dituar kendalai dan pengaruh pemerintah daerah, dan Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka peinulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga. Dalam hat belanja tidak terduga tidak mencukupi diiiat dilakukan dengan cara : |
a.menggunaken dana dari hasil penjadwalan ulahg capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan, dan /atau i |
b.memanfaatkan uang kas yang tersedia. Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah dilakukan perubahan APBD, pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya diberitahukan kepada DPRD dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai Belanja Tidak Terduga. Pemerintah daerah juga dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya untuk keperluan mendesak. Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) di atas selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) di atas memiliki kriteria sebagai berikut : 19 71 L | 12 a.Dimaksudkanuntukprogramdankegiatanlayanandasar masyarakat, b.Pengeluaranataupembayaranyangbiladitunda akan menimbulkankerugianlebihbesarbagipemerintahdaerahdan masyarakat.

(9)Pelaksanaanpengeluaran untukpendanaankeadaandaruratdan keperluanmendesakterlebihdahuluditetapkandenganPeraturan Bupati.

Pasal 9

ProgramdanKegiatandalamAPBDPerubahan TahunAnggaran2018 yangsumberdanadanperuntukannyaberasaldariPemerintahPusat ataufihaklainmisalnyafihakasuransi,dapatdilaksanakanjika diperoleh kepastian penerimaan dari sumber-sumber tersebut.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. : ' Ditetapkan di Kwandang pada tanggal W Oktober 2018 kjpami GoRoamas/) UTARA, Diundangkan di Kwandang pada tanggal y Okt Plh. SEKRETARIS (DAERAH UPATEN GORONTALO UTARA, AIJUN, SPd LEMBA DARAH KABUPATEN GORCNTALO UTARA TAHUN 2018 NOMOR ..... TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR ...... NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO, ( ) Salinan Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Irwansyah D.A Taha, SH, M.ec.Dev Nip : 19750114 200212 1 003 1) VI X. Lampiran I Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2018 Tanggal : 19 October 2018 PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 MLAH (Ri BERTA BERKURANG NOMOR Ira JU (Rp) TAMBAH / (BERKU ) URUT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) Oa 1 2 3 4 5 6 PENDAPATAN 718.044.915.209,00 721.992.330.522,00 3.947.415.313, 0,55 PENDAPATAN ASLI DAERAH 28.640.063.209,00 32.175.922.522,00 3.535.859.313,00 12,35 he----522-2252525525550 55k 5555555» 5»»- 5225555 Ie 555555555552 5 2222 sem bw Hasil Pajak Daerah 4 | 7.001.000.000,00 7.301.000.000,00 300.000.000,0C 4,29 Hasil Retribusi Daerah 8. Ie 6.642.545.000,60 9.642.545.060,00 3.290.500.060,00 45,15 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.750.000.000,00 2.250.000.000,00 560.000.000,50 28,57 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 13.246.518.209,00 12.582.377.522,00 (264.140.637,00)| (1,99) DANA PERIMBANGAN 566.264.075.000,00 566.264.075.000,00 0,00 0,00 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 10.457.419.000,00 10.457.419.000,00 0,00 0,00 Dana Aiokasi Umum 402.570.414.000,00 4092.570.414.0C2,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Khusus 153.236.242.000,00 153.236.242.000,00 0,00 0,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 123.140.777.000,00 123.552.333.000,00 411.556.000,20 0,33 Pendapatan Hibah 0,00 18.794.800.006,00 18.794.810.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 15.888.000.000,00 15.888.000.000,00 0,00 0,00 Pendapatan Dana Desa 88.848.577.000,00 88.869.533.000,00 20-956.000-00— 0,02 Pendapatan Dana BOS 18.404.200.000,00 0,00 (18.404.200.000,00) any A A AA AA AAA «“d NO AN m AAN NAN NO NM MM A AAAA AAA A SAN Oo BELANJA . $ 747.837.215.709,00 755.901.151.269,00 3.063.935.560,00 1,08 BELANJA TIDAK LANGSUNG 405.116.937.373,00 399.493.342.192,00 (5.623.595.181,02) (1,39) - : : , k-----2--22-225252-552hk-5-5-55-2- 5555255555 A55 nm. 2 tenan lapit (etame Hn mnta AN Belanja Pegawai 223.431.697.723,00 213.265.946.041,00 (10.165.751.682,00) (4,55) Belanja Subsidi 2.900.000.000,00 165.0C2.000,00 (2.735.000.000,00) (94,31) Belanja Hibah 44.457.050.000,00 51.196.100.000,00 6.739.050.000,00 15,16 Belanja Bantuan Sosial (TS 1.946.500.000,00 1.767.300.000,00 (179.200.000,00) (9,21) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 “0,00 Beianja Bantuan Keuangan kepada Prcvinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 130.781.689.650,00 132.148.996.151,00 1.367.306.501,00 1,08 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 350.000.000,00 (650.000.000,00) (65,00) AO TU ON 0 BELANJA LANGSUNG 342.720.278.336,00 356.407.809.077,00 13.687.530.741,00 3,99 Belanja Pegawai 48.395.005.412,00 49.483.190.124,00 1.088.184.712,00 2,25 Belanja Barang dan Jasa 167.927.735.010,00 177.263.442.270,00 9.335.707.260,00 5,56 A AAAA ARA N NN NA NN NNNNNNNN AN RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 1 NOMOR URUT URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) Yo 3 4 5 6 2.2.33.13.1.13.23.2.2 Belanja Modal SURPLUS / (DEFISIT) PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 'PEMBIAYAAN NETTO' " 126.397.537.914,00 129.661.176.683,00 3.263.638.769,00 2,58 (29.792.300.500,00) (4.116.520.247,00) (33.908.820.747,00) 31.792.300.500,00 35.908.820.747,00 4.116.520.247,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 29.792.300.500,00 33.908.220.747,90 4.116.520.247,00 13,82 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN:BERKENAAN: 0,06 9,20 0,00 C,50 KWANDANG, 19 October 2018 BUPATI Y —emssaessssa Ia» pa UA INDRA YASIN Halaman 2

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…