DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketertiban Umum termasuk didalamnya mengatur tentang ruang lingkup, ketertiban umum, pelaksanaan oprasional penertiban,partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa seiring dengan adanya perkembangan dinamika dan kebutuhan masyarakat, berdampak pada tata kehidupan di dalam masyarakat sehingga Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat perlu bersinergi dalam penyelenggaraan ketertiban umum;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan d a l a m Pasal 12 ayat(l) huruf dalam Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa urusan yang menjadi kewenangan Daerah adalah u r u s a n Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontcdo Utara Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
3.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D A E R A H KABUPATEN GORONTALO UTARA dan BUPATI GORONTALO UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN D A E R A H TENTANG K E T E R T I B A N UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
4.Perangkat Daerah adalah u n s u r pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Orang adalah orang perseorangan atau badan u s a h a baik yang berbentuk badan h u k u m maupun bukan badan h u k u m .
6.Dinas adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.
7.Ketertiban Umum adalah suatu keadaan yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.
8.Tempat Umum adalah tempat berkumpulnya orang u n t u k melakukan kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus.
9.J a l a n adalah seluruh bagian j a l a n , termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali j a l a n rel dan j a l a n kabel.
10.Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan J a l a n yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
11.Marka J a l a n adalah suatu tanda yang berada di permukaan J a l a n atau di atas permukaan J a l a n yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi u n t u k mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
12.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di J a l a n yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
13.J a l u r Hijau adalah setiap j a l u r tanah atau kawasan hijau yang terbuka tanpa bangunan dan menurut Rencana Tata Ruang Wilayah ditetapkan sebagai daerah yang diatasnya tidak didirikan bangunan.
14.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang berada pada instansi teknis u n t u k mengawal Undang-undang tertentu.
15.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.
(2)Penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.tertib fasilitas u m u m ;
2. b.tertib lalu lintas dan J a l a n ;
3. c.tertib lingkungan;
4. d.tertib sungai, drainase dan sumber air;
5. e.tertib u s a h a ;
6. f.tertib tempat hiburan dan tempat keramaian;
7. g.tertib sosial; dan
8. h.tertib kependudukan. B A B 111 K E T E R T I B A N UMUM

Pasal 3

(1)Setiap orang harus menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian dan kebersihan fasilitas umum.
(2)Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah u n t u k penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayananan masyarakat.
(3)Setiap orang dilarang mengotori, merusak dan/atau merubah bentuk fasilitas u m u m yang telah disediakan.

Pasal 4

(1)Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan dan berlalu lintas.
(2)Pemerintah Daerah berwenang melakukan penertiban lalu lintas, pemanfaatan dan perawatan J a l a n .

Pasal 5

(1)Setiap orang harus memanfaatkan J a l a n dan fasilitas j a l a n sesuai dengan peruntukkannya.
(2)J a l a n diperuntukan sebagai j a l u r lalu lintas bagi kendaraan.
(3)Trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki dan sarana penyeberangan j a l a n diperuntukan bagi orang yang akan menyeberang J a l a n .
(4)Setiap pengendara kenderaan bermotor dilarang menimbulkan suara yang sifatnya menganggu ketertiban.

Pasal 6

(1)Dalam upaya penertiban j a l u r lalu lintas dan J a l a n , Pemerintah Daerah melakukan pengaturan Rambu Lalu Lintas dan Marka J a l a n .
(2)Pejalan kaki dan pengemudi kendaraan harus mematuhi ketentuan Rambu Lintas dan Marka J a l a n .

Pasal 7

(1)Setiap orang dilarang merusak, merubah, dan/atau memindahkan Rambu Lalu Lintas.
(2)Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan dengan menutup sebagian atau seluruh ruas j a l a n dan memasang Rambu Lalu Lintas tanpa izin.
(3)Izin penggunaan J a l a n dan pemasangan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan lisan;
2. b.peringatan tertulis; dan/atau
3. c.pembubaran kegiatan.

Pasal 8

(1)Setiap orang harus menggunakan kendaraan yang laik jalan dan sesuai dengan peruntukannya.
(2)Pengemudi angkutan u m u m harus mengoperasikan kendaraan sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Pengemudi kendaraan angkutan barang yang mengangkut bahan material dan/atau benda yang menimbulkan polusi harus melengkapi kendaraannya dengan jaring atau penutup terpal.

Pasal 9

(1)Setiap orang dilarang:
1. a.mengotori dan merusak J a l a n ;
2. b.memperbaiki dan/atau mencuci kenderaan di J a l a n ;
3. c.melakukan balapan atau ketangkasan dengan menggunakan kendaraan di J a l a n ;
4. d.memasang portal penghalang j a l a n , membuat rintangan, dan/atau menempatkan bahan material sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas atau membahayakan pengguna jalan;
5. e.berjualan dengan mendirikan tenda, bangunan permanen atau tidak permanen yang sifatnya menetap di J a l a n ;
6. f.bertempat tinggal/tidur di atas atau di bawah jembatan, jembatan penyebrangan, halte, terminal, trotoar, median j a l a n ;
7. g.menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan/atau barang bekas bangunan di jalan dan trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) j a m ;
8. h.menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan; atau
9. i.menyebarkan selebaran, brosur, pamphlet, dan sejenisnya di sepanjang jalan u m u m .
(2)Ketentuan sebagamana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf e tidak berlaku apabila telah mendapat izin dari Dinas.
(3)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan lisan;
2. b.peringatan tertulis;
3. c.penyitaan benda dan kendaraan; dan/atau
4. d.penutupan atau pembongkaran.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014