DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Kabupaten Layak Anak termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, asas, tujuan dan ruang lingkup, hak dan kewajiban anak, tahapan KLA, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab dunia usaha, tanggung jawab media, kewajiban orang tua dan keluarga, sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, desa dan kecamatan layak anak, pendanaan, sanksi administratif, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak Kecamatan layak anak dan Desa Layak Anak.

Pasal 35

(1)Penetapan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak u n t u k belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
(2)Sekolah R a m a h Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan :
1. a.mempunyai kebijakan anti kekerasan sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
2. b.memiliki program U s a h a Kesehatan Sekolah;
3. c.mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
4. d.menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat;
5. e.Sekolah Adiwiyata;
6. f.memiliki warung/kantin kejujuran; dan
7. g.siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

(1)Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh pelayanan kesehatan.
(2)Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan h a k anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
(3)Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikitmemiliki:
1. a.kelembagaan yang meliputi:
  1. 1.penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak, difasilitasi melalui pelayanan kesehatan atau pelayanan pengobatan tradisional oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi memberi layanan kesehatan sesuai kebutuhan anak; dan
  2. 2.tersedia data terpilah tentang pemenuhan h a k anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
2. b.sarana dan prasarana yang meliputi:
  1. 1.ruang k h u s u s u n t u k layanan konseling bagi anak;
  2. 2.tersedia media tentang h a k a n a k di bidangkesehatan;
  3. 3.memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasimenyusui dini, (untuk pelayanan kesehatan yangmelayani persalinan); dan
  4. 4.sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.

Pasal 37

Penetapan Desa dan Kecamatan Layak Anak didasarkan pada indikator Desa dan Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan pada level terkecil dalam satuan masyarakat. Desa Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi ketentuan:

a.ada kebijakan/peraturan Desa tentang perlindungan anak;
b.tersedia data profit Desa yang terpilah menurut jenis kelamin, u m u r dan berkebutuhan k h u s u s ;
c.memiliki forum anak Desa yang aktif dan terlihat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
d.adanya kelompok olah raga dan kesenian;
e.forum anak Desa berperan sebagai pelopor dan pelapor;
f.persentase a n a k mendapatkan kutipan a k t a kelahiran melebihi angka persentase rata-rata Daerah;
g.tidak ada perkawinan u s i a anak dan gizi buruk dalam 1 (satu) tahun terakhir;
h.Anak mendapatkan pendidikan formal/non formal;
i.tersedia ruang baca a n a k yang menyediakan informasi layak anak; j . adanya kelompok konsultasi keluarga;
k.tersedia ruang publik bebas asap rokok;
1. 1.adanya pendidikan anak u s i a dini, holistik, dan integratif; dan
m.adanya ruang/ taman bermain anak.

(3)Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memenuhi ketentuan:
1. a.ada kebijakan/peraturan Kecamatan tentang perlindungan anak;
2. b.tersedia data profil Kecamatan yang terpilah menurut jenis kelamin, u m u r dan berkebutuhan k h u s u s ;
3. c.memiliki forum anak Kecamatan yang aktif dan terlihat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan;
4. d.adanya kelompok olah raga dan kesenian;
5. e.forum anak Kecamatan berperan sebagai pelopor dan pelapor;
6. f.adanya mekanisme penanganan korban kekerasan pada anak;
7. g.tidak ada perkawinan u s i a anak dan gizi buruk dalam 1 (satu) t a h u n terakhir;
8. h.Anak mendapatkan pendidikan formal/non formal;
9. i.tersedia ruang baca a n a k yang menyediakan informasi layak anak; j . adanya kelompok konsultasi keluarga;
10. k.tersedia ruang publik bebas asap rokok;
  1. 1.adanya Puskesmas dengan pelayanan ramah anak;
11. m.adanya pendidikan a n a k u s i a dini, holistik, dan integratif; dan
12. n.adanya ruang/taman bermain anak.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Desa dan Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 38

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dalam Peraturan Daerah ini bersumber d a r i :

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.B a n t u a n Pemerintah Pusat;
c.B a n t u a n Pemerintah Provinsi; dan/atau
d.Sumber lain yang s a h sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B A B X I SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

(1)D u n i a u s a h a atau penyelenggara K L A yang tidak melaksanakan tanggunggjawabnya sesuai ditentukan dalam Peraturan Daerah inidikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda administratif;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.pencabutan izin usaha;dan/atau
5. e.pemberhentian dari jabatan.
(2)S a n k s i administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f a, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(3)Peringatan tertulis pertama diberikan j i k a tidak segera melakukan upaya perbaikan.
(4)Peringatan tertulis kedua diberikan j i k a tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis pertama.
(5)Peringatan tertulis ketiga diberikan j i k a tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis kedua.

Pasal 40

(1)S a n k s i administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) h u r u f b, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi admmistratif peringatan tertulis ketiga, dunia usahatetap tidak melaksanakan tanggungjawabnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.
(2)Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak sebesar Rp.50.000.000,00 (lima p u l u h j u t a rupiah) dan disetorkan ke K a s Daerah. Pasal 4 1 S a n k s i penghentian sementara kegiatan atau pencabutan izin u s a h a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) h u r u f c dan h u r u f d, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 dunia u s a h a tetap tidak melaksanakan tanggungjawabnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari,

Pasal 42

S a n k s i pemberhentiandari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) h u r u f e, dikenakan bagi penyelenggara KLAyang telah diberikan sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (5) penyelenggara K L A tetap tidak melaksanakan tanggungjawabnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.

Pasal 43

Gugus Tugas KLA atau nama lain yang sudab ada pada saat berlakunya peraturan Daerahini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Gugus Tugas K L A berdasarkan ketentuan dalam peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, ditetapkan paling sedikit:

a.l(satu) Desa disetiap Kecamatan sebagai desa layak anak;
b.1 (satu) Kecamatan di Daerah sebagai Kecamatan layak Anak;
c.2 (dua) sekolah dasar disetiap kecamatan sebagai sekolah ramah anak
d.2 (dua) Sekolah di jenjang lanjutan tingkat pertama sebagai sekolah ramah anak. B A B X I l l K E T E N T U A N PENUTUP

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini h a r u s ditetapkan paling lama 1 (satu)tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. P a s a l 4 6 Peraturan Daerah i n i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memermtahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Ditetapkan di Kwandang LEMBARAN D A E R A H K A B U P A T E N GORONTALO UTARA TAHUN IQlv NOMOR.... i _ P E N J E L A S A N ATAS PERATURAN D A E R A H K A B U P A T E N GORONTALO UTARA NOMOR S TAHUN 2020 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

1.UMUM Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan kelueirga dalam mengasuh dan melindungi anak. Dengan demikian a n a k merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga h a r u s dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan h a k anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat. Menyambut kebijakan Kabupaten Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di KabupatenGorontalo Utara telah berkembang berbagai inisiatif upaya pengembangan KabupatenLayak Anak baik dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha. Lebih dari itu, pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten GorontaloUtara diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia u s a h a u n t u k menjamin pemenuhan hak anak. Maka u r u s a n pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan u n t u k menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan u r u s a n wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Reincangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak ini. Selain i t u , pembentukan Rancangan Peraturan Daerah i n i merupakan wujud komitmen yang k u a t sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia u s a h a u n t u k menjamin pemenuhan h a k anak yang perlu dijalin lebih k u a t melalui komitmen h u k u m . Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi u r u s a n pemerintahan di bidang perlindungan anak J berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya h a k anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan meirtabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, m a k a pemenuhan h a k anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melamkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembEingunan yang berhubungan dengan anak di Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah a k a n mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kabupateb Layak Anak (KLA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh u n t u k memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan h a k anak. I I . PASAL D E M I PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…