DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dasar Hukum Peaturan ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018-2023 termasuk didalamnya mengatur tentang RPJMD, Pengendalian Dan Evaluasi, Perubahan RPJMD, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan J a n g k a Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018-2023; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 T a h u n 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
4.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679); 1
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 T a h u n 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2008 Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata C a r a Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan J a n g k a Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan J a n g k a Menengah Daerah serta Tata C a r a Perubahan Rencana Pembangunan J a n g k a Panjang Daerah, Rencana Pembangunan J a n g k a Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2017 Nomor 1312); Dengan Persetujuan Bersama DEW AN PERWAKILAN RAKYAT D A E R A H KABUPATEN GORONTALO UTARA dan BUPATI GORONTALO UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH D A E R A H KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2018-2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945. 1
3..Pemerintah Daerah adalah Bupati sehagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
5.Perangkat Daerah adalah u n s u r pemhantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Rencana Pembangunan J a n g k a Menengah Nasional T a h u n 2015-2019, yang selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
7.Rencana Pembangunan J a n g k a Panjang Daerah Kabupaten Gorontalo Utara T a h u n 2009-2029, yang selanjutnya disebut R P J P D , adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2029.
8.Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara T a h u n 2011-2031;
9.Rencana Pembangunan J a n g k a Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara T a h u n 2018-2023 yang selanjutnya disebut R P J M D adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023;
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
14.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
15.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16.Misi adalah rumusan u m u m mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
20.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajihan daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajihan daerah tersebut. 2 1 . Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif. B A B 11 RPJMD

Pasal 2

(1)R P J M D merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati terpilih hasil pemilihan tahun 2018.
(2)R P J M D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
(3)R P J M D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada R P J P D dan RPJMN serta memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Gorontalo dan RTRW.

Pasal 3

• RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

a.landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023;
b.pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai periode RPJMD;
c.pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJMD;
d.acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode R P J M D ; dan
e.instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD.

Pasal 4

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.B A B 1 Pendahuluan;
2. b.B A B 11 Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.B A B 111 Gambaran Keuangan Daerah;
4. d.B A B IV Peiinasalahan dan I s u Strategis Daerah;
5. e.B A B V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
6. f.B A B VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah; g- B A B V l l Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
7. h.B A B Vlll Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
8. i.B A B IX Penutup.
(2)Dokumen R P J M D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengendalian terhadap perumusan kebijeikan RPJMD;
2. b.pelaksanaan RPJMD; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil RPJMD. I
(3), Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B A B IV PERUBAHAN R P J M D

Pasal 6

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
1. a.terjadinya bencana alam;
2. b.goncangan politik;
3. c.krisis ekonomi;
4. d.konflik sosial;
5. e.gangguan keamanan;
6. f.pemekaran Daerah; dan/atau
7. g.perubahan kebijakan nasional. B A B V

Pasal 7

RKPD T a h u n 2019 yang telah ditetapkan sehelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap herlaku sampai dengan berakhimya RKPD T a h u n 2019 B A B VI *

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai herlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Diundangkan di Kwandang pada tanggal 'iyOJt\ a S S K R E T A R i a ^ A E R A H KABUPATEN GORONTALO UTARA, RIDWAN/VASIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN^Q^^NOMOR ^ NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA :(5/19/2019) Ditetapkan di Kwandang pada tanggal tU€i TALO UTARA

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…