DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Juni 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk didalamnya mengatur tentang nama,objek,dan subjek retribusi, golongan retrribusi, cara mengukur tingkat pengguna jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, pemriksaan, wilayah pengumutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, pengumutan, tempat pembayaran, pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran, pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kadaluwarsa penagihan, keberatan, sanksi administrasi, ketentuan penyidikan , ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687 ),
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
4.Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 ) Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA dan BUPATI GORONTALO UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN. Dengan Persetujuan Bersama

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara | Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah.
5.Hewan/ternak potong adalah hewan/ternak untuk dipotong yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, kuda, unggas dan hewan lain yang dagingnya lazim dikonsumsi.
6.Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi umum.
7.Retribusi RPH adalah pungutan daerah atas pembayaran penyediaan fasilitas RPH.
8.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 10. 11. 12. 13, 14. 15. 16. kk 18. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Bupati. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi RPH dipungut retribusi atas jasa pelayanan Pemeriksaan kesehatan hewan dan daging, pemakaian kandang, tempat pemotongan, dan peralatan/fasilitas RPH milik Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Objek Retribusi RPH adalah pelayanan penyediaan fasilitas RPH ternak termasuk pelayanan Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas RPH ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak swasta.

Pasal 4

(1)Subjek Retribusi RPH adalah orang atau Badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas RPH ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi RPH termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan Jasa rumah potong hewan diukur berdasarkan frekwensi dan/atau jangka waktu penggunaan Pelayanan Rumah Potong Hewan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1)Prinsip penetapan tarip retribusi RPH didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1)Struktur tarif Retribusi RPH ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Ketentuan mengenai peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMERIKSAAN

Pasal 10

(1)Setiap hewan/ternak yang akan dipotong harus diperiksa terlebih dahulu kesehatannya oleh petugas dari Dinas.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan bahwa hewan potong yang akan dipotong sehat dan layak untuk dipotong.
(3)Apabila dalam Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)ternyata hewan yang akan dipotong tersebut sakit atau dalam keadaan bunting dan/atau masih produktif, petugas dari Dinas dapat menolak untuk dilakukan pemotongan.

Pasal 11

demikian halnya dengan unggas Komersil yang dipotong dalam jumlah banyak wajib dipotong d RPH.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…