DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

regulasi_utama

Ringkasan

PASAL I; PASAL II

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945;
1. 2.Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. 3.Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
7.Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 3
11.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2007, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS dan BUPATI GUNUNG MAS

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN GUNUNG MAS. 4 Pasal I Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 123) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2012 Nomor 183), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas :
1. a.Penyertaan Modal Tahun 2006 yaitu asset PDAM Kabupaten Kapuas telah diserah terima pengelolaan kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Berita Acara Bupati Kapuas Nomor : 028/997/PDAM.2006 (0016/030/I/UM.2006) sebesar Rp. 3.340.222.862,75 (Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah Tujuh Puluh Lima Sen);
2. b.Penyertaan Modal Tahun 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
3. c.Penyertaan Modal Tahun 2007 sebesar Rp. 1.149.485.200,- (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah);
4. d.Dihapus;
5. e.Dihapus;
6. f.Penyertaan Modal Tahun 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
7. g.Penyertaan Modal Tahun 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
8. h.Penyertaan Modal Tahun 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah). 5
9. i.Penyertaan Modal Tahun 2014 sebesar Rp. 2.159.500.000,- (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
10. j.Penyertaan Modal dalam bentuk Barang/Aset sebagai berikut :
  1. 1.Mobil Izusu Tahun 2007 KH 9208 HU senilai Rp. 297.800.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
  2. 2.Mobil Izusu Tahun 2007 KH 9209 HU Senilai Rp. 297.800.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
  3. 3.Sarana Air Bersih di Desa Kampuri dan Tewai Baru senilai Rp. 415.540.000,- (Empat Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
  4. 4.Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Kuala Kurun, 4 unit bor dan 1 buah pompa distribusi senilai Rp. 467.500.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  5. 5.Pipa Distribusi dan sambungan rumah di Tumbang Talaken senilai Rp. 341.600.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
  6. 6.Pipa Distribusi dan sambungan rumah di Tumbang Miri Kecamatan Kahayan Hulu Utara senilai Rp. 341.250.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  7. 7.Pipa Distribusi dari depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum sampai jalan Sangkurun senilai Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
  8. 8.Pipa Distribusi dan sambungan rumah di Tumbang Miri Kecamatan Kahayan Hulu Utara senilai Rp. 475.100.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah);
  9. 9.Bangunan Gedung Kantor PDAM senilai Rp. 498.197.123,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah);
  10. 10.Tanah di Jalan Ahmad Yani dekat air terjun Batu Mahasur luas 11.178 m2, Surat Keputusan Bupati Nomor : 02 Tahun 2009 senilai Rp. 111.780.000,- (Seratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah); 6
  11. 11.Penambahan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) dalam rangka koneksi dengan instalasi pengolahan air yang baru di Kuala Kurun senilai Rp. 180.900.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah Rupiah);
  12. 12.Pembangunan Sistim Jaringan Pipa Distribusi dan sambungan rumah IKK Kampuri (Desa Rangan Tate Kecamatan Mihing Raya) senilai Rp. 259.875.000,- (Dua Ratus Lima Puluh sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu rupiah).
  13. 13.Penambahan Jaringan Pipa distribusi Dan SR di Desa Kampuri tahun 2012 senilai Rp. 323.250.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
  14. 14.Penambahan Jaringan Pipa distribusi Di Kuala Kurun Tahun 2012 senilai Rp. 242.845.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)
  15. 15.Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Desa Tumbang Talaken Tahun 2012 senilai Rp. 242.445.200,- (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah)
(2)Penyerahan Penyertaan Modal Kabupaten Gunung Mas berupa Barang/Aset bergerak dan tidak bergerak diatur dengan Keputusan Bupati.
(3)Apabila PDAM Kabupaten Gunung Mas memperoleh keuntungan/laba bersih setelah dikurangi penyusutan, maka pembagian laba diatur sebagai berikut :
1. a.Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) : 20 %
2. b.Untuk Dana Pengembangan PDAM : 60 %
3. c.Untuk Jasa Produksi : 20 % 7 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas. Ditetapkan di Kuala Kurun Pada tanggal 12 Agustus 2014 Plt. BUPATI GUNUNG MAS WAKIL BUPATI, ARTON S. DOHONG Diundan gkan di Kuala Kurun pada tanggal Oktober 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 01/2014 Diundangkan di Kuala Kurun pada tanggal 18 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, K A M I A R LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2014 NOMOR 203

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945;
1. 2.Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. 3.Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
7.Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 3
11.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2007, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS dan BUPATI GUNUNG MAS

Menetapkan

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas :
1. a.Penyertaan Modal Tahun 2006 yaitu asset PDAM Kabupaten Kapuas telah diserah terima pengelolaan kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Berita Acara Bupati Kapuas Nomor : 028/997/PDAM.2006 (0016/030/I/UM.2006) sebesar Rp. 3.340.222.862,75 (Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah Tujuh Puluh Lima Sen);
2. b.Penyertaan Modal Tahun 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
3. c.Penyertaan Modal Tahun 2007 sebesar Rp. 1.149.485.200,- (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah);
4. d.Dihapus;
5. e.Dihapus;
6. f.Penyertaan Modal Tahun 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
7. g.Penyertaan Modal Tahun 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
8. h.Penyertaan Modal Tahun 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah). 5
9. i.Penyertaan Modal Tahun 2014 sebesar Rp. 2.159.500.000,- (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
10. j.Penyertaan Modal dalam bentuk Barang/Aset sebagai berikut :
  1. 1.Mobil Izusu Tahun 2007 KH 9208 HU senilai Rp. 297.800.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
  2. 2.Mobil Izusu Tahun 2007 KH 9209 HU Senilai Rp. 297.800.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
  3. 3.Sarana Air Bersih di Desa Kampuri dan Tewai Baru senilai Rp. 415.540.000,- (Empat Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
  4. 4.Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Kuala Kurun, 4 unit bor dan 1 buah pompa distribusi senilai Rp. 467.500.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  5. 5.Pipa Distribusi dan sambungan rumah di Tumbang Talaken senilai Rp. 341.600.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
  6. 6.Pipa Distribusi dan sambungan rumah di Tumbang Miri Kecamatan Kahayan Hulu Utara senilai Rp. 341.250.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  7. 7.Pipa Distribusi dari depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum sampai jalan Sangkurun senilai Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
  8. 8.Pipa Distribusi dan sambungan rumah di Tumbang Miri Kecamatan Kahayan Hulu Utara senilai Rp. 475.100.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah);
  9. 9.Bangunan Gedung Kantor PDAM senilai Rp. 498.197.123,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah);
  10. 10.Tanah di Jalan Ahmad Yani dekat air terjun Batu Mahasur luas 11.178 m2, Surat Keputusan Bupati Nomor : 02 Tahun 2009 senilai Rp. 111.780.000,- (Seratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah); 6
  11. 11.Penambahan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) dalam rangka koneksi dengan instalasi pengolahan air yang baru di Kuala Kurun senilai Rp. 180.900.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah Rupiah);
  12. 12.Pembangunan Sistim Jaringan Pipa Distribusi dan sambungan rumah IKK Kampuri (Desa Rangan Tate Kecamatan Mihing Raya) senilai Rp. 259.875.000,- (Dua Ratus Lima Puluh sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu rupiah).
  13. 13.Penambahan Jaringan Pipa distribusi Dan SR di Desa Kampuri tahun 2012 senilai Rp. 323.250.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
  14. 14.Penambahan Jaringan Pipa distribusi Di Kuala Kurun Tahun 2012 senilai Rp. 242.845.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)
  15. 15.Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Desa Tumbang Talaken Tahun 2012 senilai Rp. 242.445.200,- (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah)
(2)Penyerahan Penyertaan Modal Kabupaten Gunung Mas berupa Barang/Aset bergerak dan tidak bergerak diatur dengan Keputusan Bupati.
(3)Apabila PDAM Kabupaten Gunung Mas memperoleh keuntungan/laba bersih setelah dikurangi penyusutan, maka pembagian laba diatur sebagai berikut :
1. a.Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) : 20 %
2. b.Untuk Dana Pengembangan PDAM : 60 %
3. c.Untuk Jasa Produksi : 20 % 7 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas. Ditetapkan di Kuala Kurun Pada tanggal 12 Agustus 2014 Plt. BUPATI GUNUNG MAS WAKIL BUPATI, ARTON S. DOHONG Diundan gkan di Kuala Kurun pada tanggal Oktober 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 01/2014 Diundangkan di Kuala Kurun pada tanggal 18 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, K A M I A R LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2014 NOMOR 203