DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III JUMLAH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL; BAB IV PENAMBAHAN, PENGURANGAN DAN PENARIKAN PERNYERTAAN; BAB V PEMBAGIAN KEUNTUNGAN; BAB VI KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
16.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 56);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93 Seri D);
21.Peraturan daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 201.a); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS dan BUPATI GUNUNG MAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.
7.Modal Daerah adalah kekayaan daerah baik berupa uang maupun aset lainnya.
8.Tahun Anggaran Berjalan adalah waktu menurut perhitungan tahun anggaran yang sedang berlangsung.
9.Penyertaan Modal adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
10.Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut PT. JAMKRIDA KALTENG adalah Badan Usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemegang Saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan usaha pokok melakukan Penjaminan.
11.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikian kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.
12.Hasil Usaha adalah laba yang diperoleh dari penyertaan modal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA KALTENG dimaksudkan untuk mendukung struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, kompetisi pertumbuhan dan perkembangan PT. JAMKRIDA KALTENG serta untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA KALTENG bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

JUMLAH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada PT. JAMKRIDA KALTENG sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), besaran untuk Penyertaan modal Tahun 2014 dan Tahun 2015.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tahun 2015 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupah).
(3)Guna memenuhi bagian penyertaan modal Pemerintahan Provinsi yang telah ditetapkan sebagamana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menganggarkan dalam APBD yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD pada tiap-tiap Tahun Anggaran.

Pasal 5

Dalam rangka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati memproses penyertaan modal sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PENAMBAHAN, PENGURANGAN DAN PENARIKAN PERNYERTAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)Pengurangan besarnya penyertaan modal dapat dilakukan karena dijual, dihibahkan, atau dialihkan kepada BUMD lainnya.
(3)Penarikan seluruh dana penyertaan dapat dilakukan apabila PT.JAMKRIDA KALTENG sudah tidak layak untuk beroperasi.
(4)Penambahan, pengurangan dan/atau penarikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan daerah.
(5)Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perubahan atas Peraturan Daerah ini.

BAB V

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 7

(1)Pembagian keuntungan dari penyertaan modal daerah dihitung berdasarkan jumlah modal yang disertakan pada PT. JAMKRIDA KALTENG.
(2)Besarnya keuntungan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah dikurangi dengan pajak Perseroan.
(3)Pembagian keuntungan dari hasil usaha yang menjadi hak pemerintah daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun anggaran disetorkan ke Kas Daerah serta dialokasikan dalam APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas. Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal 31 Agustus 2015 BUPATI GUNUNG MAS, ttd ARTON S.DOHONG Diundangkan di Kuala Kurun pada tanggal 2 September 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, ttd KAMIAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 NOMOR 216 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 18/2015. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, MURIE, SH NIP. 19670712 199302 1 005 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH I. UMUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaaan Negara, mengamanatkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan peraturan daerah, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Swasta dalam bentuk Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas Jamkrida Provinsi Kalimantan Tengah. Di samping itu untuk memperluas Investasi Pemerintah Daerah khususnya dalam bentuk Investasi Langsung yaitu melalui penyertaan modal daerah, dan memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi, serta menjamin badan usaha dalam melakukan kerjasama investasi sehingga disadari perlunya menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Penyertaan Modal Daerah. Penyertaan modal daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

a.asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Bupati, Kepala SKPD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah serta Badan Usaha sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
b.asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
c.asas efisiensi, yaitu penyertaan modal diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batas-batas standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
d.asas akuntabilitas nilai, setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
e.Asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal daerah harus didukung oleh adanya ketetapan jumlah dan nilai yang disertakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan penyusunan laporan keuangan Pemerintahan Daerah. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah Kabupaten Gunung Mas telah dibentuk PT. JAMKRIDA KALTENG dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2012. Langkah untuk mendukung struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, kompetisi pertumbuhan dan perkembangan PT. JAMKRIDA KALTENG dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas perlu melakukan penyertaan modal pada PT. JAMKRIDA KALTENG. Penyertaan Modal Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan juga salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian penetapan peraturan Daerah Tentang Penyertaaan Modal Daerah dimaksudkan untuk mendapat manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan Daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menujukan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan mendayagunakan aset potensi daerah berupa kekayaan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian serta pembangunan daerah. Salah satu upaya mendorong pembangunan daerah tersebut perlu didukung dengan sumber pembiayaan daerah melalui ekstensifikasi atau penambahan dan perluasan sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu dari hasil kegiatan pengelolaan kekayaan daerah atau investasi melalui penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha dan/atau Badan Hukum lainnya. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…