DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas No. 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PRINSIP DAN TUJUAN; BAB III PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH; BAB IV RUANG LINGKUP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH; BAB V TAHAPAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH; BAB VI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH; BAB VII PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH; BAB VIII PERUBAHAN; BAB IX DATA DAN INFORMASI DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH; BAB X KETENTUAN PENUTUP;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dirumuskan secara seksama mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Gunung Mas; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas 2009 – 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 117);
19.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 210, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 210.a);
20.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 214); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS dan BUPATI GUNUNG MAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5.Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
7.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Gunung Mas.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
9.SKPD Teknis adalah SKPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
10.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah.
11.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
12.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13.Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.
14.Tahapan adalah pedoman yang memuat proses, mekanisme dan langkah-langkah dalam perencanaan pembangunan daerah.
15.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
16.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
17.Penganggaran adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efesiensi, dan efektivitas anggaran.
18.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
20.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
22.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
23.Pagu Indikatif adalah rancangan awal program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran belanja langsung yang diberikan kepada SKPD dirinci berdasarkan pagu anggaran sektoral dan pagu anggaran kewilayahan.
24.Pagu Indikatif Sektoral adalah bagian dari RA-PPAS yaitu sejumlah patokan batas maksimal anggaran belanja langsung yang diberikan kepada SKPD dan penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratik SKPD dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
25.Pagu Indikatif Kewilayahan adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran belanja langsung yang diberikan kepada SKPD yang berbasis kewilayahan dengan pendekatan wilayah administratif kecamatan yang penentuan alokasi belanjanya melalui mekanisme Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan arah pembangunan daerah.
26.Pagu indikatif alokasi DPRD adalah dana yang dialokasikan kepada setiap anggota DPRD untuk menampung aspirasi konstituen di daerah pemilihan, yang penganggaran dan pelaksanaannya melekat di SKPD Teknis.
27.Pra Rencana Kerja dan Anggaran atau selanjutnya disebut Pra-RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja kegiatan serta rencana pembiayaan dari setiap SKPD yang bersifat indikatif dengan merujuk kepada RKPD sebagai dasar penyunan Kebijakan Umum APBD.
28.Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
29.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
30.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
31.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
32.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
33.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
34.Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
35.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
36.Dimensi kewilayahan adalah pengelompokkan program kegiatan berdasar wilayah administrasi dan wilayah strategis/khusus.
37.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Gunung Mas.
38.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya dapat disingkat KUA-APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya.
39.Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya dapat disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
40.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
41.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dapat disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
42.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
43.Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Delegasi Masyarakat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
44.Masyarakat Sektoral adalah organisasi masyarakat sipil yang secara khusus berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan pada sektor tertentu, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
45.Delegasi Masyarakat Desa/Kelurahan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan untuk mewakili Desa/Kelurahan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
46.Delegasi Masyarakat Kecamatan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan untuk mewakili Kecamatan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
47.Forum Delegasi Musrenbang adalah wadah musyawarah para Delegasi masyarakat Kecamatan dan masyarakat sektoral yang dibentuk paska penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten, dengan fungsi sebagai media pengawasan masyarakat terhadap proses penyusunan APBD serta implementasi APBD.
48.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
49.Konsultasi Publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara pemerintah atau DPRD yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat secara umum yang akan memberikan masukan terhadap rancangan kebijakan tersebut sebagai bahan penyempurnaan.
50.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
51.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
52.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah.
(2)Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan pemerintahan serta mengacu kepada rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Gunung Mas.
(3)Sistem Penganggaran Daerah diselenggarakan berdasarkan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara yang meliputi akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan, partisipatif, berorientasi pada kepentingan umum dan kepastian hukum.
(4)Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah bertujuan untuk:
1. a.mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. b.menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
3. c.menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. d.mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. e.menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
6. f.memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

Prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:

a.merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
b.dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
c.mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana Pembangunan Daerah; dan
d.dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, sesuai dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Pasal 4

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara:

a.transparan;
b.responsif;
c.efisien;
d.efektif;
e.akuntabel;
f.partisipatif;
g.terukur;
h.berkeadilan; dan
i.berwawasan lingkungan.

Pasal 5

(1)Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah.
(2)Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.
(3)Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.
(4)Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.
(5)Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(6)Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarjinalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
(7)Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.
(8)Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
(9)Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Pasal 6

(1)Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan sebagai berikut:
1. a.teknokratis;
2. b.partisipatif;
3. c.politis; dan
4. d.top-down dan bottom-up.
(2)Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
(3)Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan:
1. a.relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
2. b.kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
3. c.adanya transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
4. d.keterwakilan seluruh segmen masyarakat, khusus kelompok miskin dan marjinal serta perempuan;
5. e.terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
6. f.terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program serta besaran alokasi anggaran.
(4)Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD, melalui:
1. a.penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
2. b.konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
3. c.pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.
(5)Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah- atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan dan kabupaten sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah.

BAB IV

RUANG LINGKUP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

(1)Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan daerah yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu.
(2)Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:
1. a.RPJPD;
2. b.RPJMD;
3. c.RKPD;
4. d.Renstra SKPD; dan
5. e.Renja SKPD.

Pasal 8

(1)RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi, RTRW Kabupaten Gunung Mas serta memperhatikan hasil analisis dan prediksi kondisi umum daerah.
(3)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD.

Pasal 9

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah serta RTRW Kabupaten Gunung Mas.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD.

Pasal 10

(1)RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai penjabaran dari RPJMD dan mengacu kepada RKP dan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah serta RTRW Kabupaten Gunung Mas.
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja kerja yang terukur serta pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…