DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas No. 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 23 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP RPJMD; BAB III SISTEMATIKA RPJMD; BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI; BAB V PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH; BAB VI KETENTUAN PERALIHAN; BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 – 2019. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598).
11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48); 3
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
18.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
19.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 – 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 117);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 199);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 200.A); 4 DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS DAN BUPATI GUNUNG MAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2014 – 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
2.Kabupaten adalah Kabupaten Gunung Mas;
3.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Gunung Mas.
8.Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 20 (Dua Puluh) Tahun.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 5 (Lima) Tahun.
11.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk Periode 5 (Lima) Tahun.
12.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk Periode 1 (Satu) Tahun.
13.Kabupaten adalah Kabupaten Gunung Mas. 5
14.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
18.Program adalah Instrumen Kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJMN.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Arah dan Strategi Kebijakan Kepala Daerah, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum, Program SKPD, Lintas SKPD, dan Program Kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
1. a.Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD di Lingkup Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 – 2019;
2. b.Pedoman bagi Kabupaten Gunung Mas dalam menyusun RKPD;
3. c.Bahan penyusunan dan evaluasi RKPD dan Renstra SKPD Kabupaten Gunung Mas dengan memperhatikan tugas dan kewenangan dalam mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Gunung Mas yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 – 2019.

Pasal 3

SKPD melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Renstra SKPD. 6

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 4

Sistematika Penulisan RPJMD Kabupaten Gunung Mas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yang tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tercantum dalam pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD;
(2)Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah lingkup kabupaten;
(3)Evaluasi sebagaimana ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah kabupaten dan pembangunan jangka panjang provinsi;
(4)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7

BAB V

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

(1)Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
1. a.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah;
2. b.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
3. c.Terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
4. d.Merugikan kepentingan daerah dan nasional.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik social budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(3)Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 8

RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Dalam hal periode RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019 telah berakhir, sedangkan RPJMD untuk periode tahun berikutnya belum terbentuk, maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan daerah, pelaksanaan pembangunan mengacu kepada RPJPD Kabupaten Gunung Mas tahun 2005 – 2025;
(2)Program dan kegiatan yang sifatnya mendesak dan tidak tertuang dalam RPJMD Tahun 2013-2018, dapat dimasukkan dalam RKPD tahun anggaran berjalan sepanjang mendapat persetujuan dari pimpinan daerah, dan akan dituangkan dalam perubahan RPJMD sesuai dengan peraturan yang berlaku. 8

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…