DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III ASAS, PEDOMAN DAN RUANG LINGKUP; BAB IV PENDANAAN; BAB V MANFAAT; BAB VI PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN; BAB VII PELAKSANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUBAB VIII PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN; BAB IX TIM PELAKSANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN; BAB X KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH; BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT; BAB XII PENGHARGAAN; BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat agar dapat terlaksana dengan baik, apabila terjalin hubungan sinergis dan berkelanjutan antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan dan masyarakat, dimana perusahaan dalam kegiatan usahanya menimbulkan dampak baik sosial maupun lingkungan untuk itu selayaknya perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Gunung Mas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
8.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
9.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
11.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
12.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
15.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
16.Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 54); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS dan BUPATI GUNUNG MAS

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN GUNUNG MAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
3.Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
6.Perusahaan adalah badan usaha yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa bertujuan memperoleh keuntungan dan pendirian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7.Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
8.Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan Peraturan Perundang- undangan baik yang ada di darat maupun di laut/ daerah perairan yang terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung oleh keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan/atau non fisik.
9.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum di lingkungan atau terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.
10.Tim Pelaksana TSLP adalah tim yang melaksanakan program TSLP, melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSLP.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang TSLP dimaksudkan untuk:

a.memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Gunung Mas; dan
b.memberi arahan kepada semua perusahaan dan pemangku kepentingan di Kabupaten Gunung Mas agar pelaksanaan TSLP sesuai dengan program kerja Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah tentang TSLP adalah:

a.terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
b.memberikan arahan dan pedoman penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi terpadu;
c.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan secara terpadu dan berdaya guna;
d.melindungi perusahaan agar terhindar dari biaya yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
e.meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
f.terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan TSLP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB III

ASAS, PEDOMAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pelaksanaan TSLP berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.non diskriminasi;
d.kepatuhan pada hukum dan etika bisnis;
e.kebersamaan;
f.partisipatif dan aspiratif;
g.keterbukaan;
h.berkelanjutan;
i.berwawasan lingkungan;
j.kemandirian; dan
k.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 5

Pelaksanaan TSLP berpedoman pada:

a.prinsip manajemen yang sehat dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance);
b.profesional;
c.transparan;
d.akuntabilitas;
e.kreatif dan inovatif;
f.terukur;
g.program perbaikan berkelanjutan;
h.kebijakan yang berkeadilan.

Pasal 6

(1)Ruang lingkup TSLP meliputi program-program yang selaras dengan program-program pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh perusahaan dalam bentuk:
1. a.bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan lembaga keagamaan;
2. b.peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dan kebudayaan;
3. c.peningkatan taraf kesehatan masyarakat;
4. d.kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup;
5. e.memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan; dan
6. f.pengembangan infrastruktur publik yang selaras dengan program-program pemerintah daerah dan kegiatan usaha perusahaan.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam rangka keberdayaan masyarakat berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.
(3)Wilayah Kecamatan yang tidak terdapat Perusahaan yang memiliki program TSLP dapat mengusulkan program TSLP kepada Tim Pelaksana TSLP dengan tembusan kepada Bupati.
(4)Bupati dapat menindaklanjuti usulan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui koordinasi Tim Pelaksana TSLP.
(5)Tim Pelaksana TSLP Kabupaten dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan forum TSLP Provinsi dalam menyusun dan merealisasikan program TSLP di Kabupaten Gunung Mas.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

(1)Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.
(2)Pembiayaan pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebesar 5% dari keuntungan bersih setelah pajak.

BAB V

MANFAAT

Pasal 8

Manfaat TSLP adalah:

a.bagi perusahaan, TSLP bermanfaat sebagai perwujudan akuntabilitas publik, pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, keamanan investasi dan keberlanjutan perusahaan;
b.bagi masyarakat, TSLP bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, kenyamanan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, tersedianya infrastruktur publik yang memadai, mengurangi kesenjangan sosial ekonomi; dan
c.bagi pemerintah daerah, TSLP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dalam membantu mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat.

BAB VI

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 9

(1)TSLP dilaksanakan melalui tahapan kajian kebutuhan, perencanaan program, aplikasi program, dan evaluasi.
(2)Pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perusahaan atau pihak lain atas nama perusahaan.
(3)Dalam pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan berkoordinasi dengan Tim Pelaksana TSLP.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 50/HUK/2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 50/HUK/2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2012