DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas No. 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 123), yang telah beberapa kali diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas: a. Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2012 Nomor 183); b. Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabuapten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 203); c. Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 217); d. Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 232); diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas, maka dipandang perlu menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas; - 2 – Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah - 3 – Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2007 Nomor 80);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor - 4 – 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 232);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 237); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS dan BUPATI GUNUNG MAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN GUNUNG MAS. Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 123), yang telah beberapa kali diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas:

a.Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2012 Nomor 183);
b.Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabuapten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 203); - 5 –
c.Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 217);
d.Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 232); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 2B ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf j, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2B

Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A huruf a, dengan rincian sebagai berikut:

a.Penyertaan Modal Tahun 2006 yaitu aset PDAM Kabupaten Kapuas telah diserah terima pengelolaan kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Berita Acara Bupati Kapuas Nomor : 028/ 997/PDAM.2006 (0016/030/I/UM.2006) sebesar Rp.3.340.222.862,75 (Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah dan Tujuh Puluh Lima Sen);
b.Penyertaan Modal Tahun 2007 sebesar Rp.1.149.485.200,00 (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah);
c.Penyertaan Modal Tahun 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);
d.Penyertaan Modal Tahun 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);
e.Penyertaan Modal Tahun 2012 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);
f.Penyertaan Modal Tahun 2013 sebesar Rp.3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah);
g.Penyertaan Modal Tahun 2014 sebesar Rp.2.159.500.000,00 (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
h.Penyertaan Modal Tahun 2015 sebesar Rp.2.159.500.000,00 (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); - 6 –
i.Penyertaan Modal Tahun 2016 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah); dan
j.Penyertaan Modal Tahun 2017 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
1. 2.Ketentuan Pasal 2C ditambahkan 5 (lima) huruf baru yaitu huruf s, huruf t, huruf u, huruf v dan huruf w, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2C

Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A huruf b terdiri dari:

a.Mobil Izusu Tahun 2007 KH 9208 HU senilai Rp. 297.800.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
b.Mobil Izusu Tahun 2007 KH 9209 HU Senilai Rp. 297.800.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
c.Sarana Air Bersih di Desa Kampuri dan Tewai Baru senilai Rp. 415.540.000,- (Empat Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
d.Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Kuala Kurun, 4 unit bor dan 1 buah pompa distribusi senilai Rp. 467.500.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
e.Pipa Distribusi dan sambungan rumah di Tumbang Talaken senilai Rp. 341.600.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
f.Pipa Distribusi dan sambungan rumah di Tumbang Miri Kecamatan Kahayan Hulu Utara senilai Rp. 341.250.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
g.Pipa Distribusi dari depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum sampai Jalan Sangkurun senilai Rp. 180.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
h.Pipa Distribusi dan sambungan rumah di Tumbang Miri Kecamatan Kahayan Hulu Utara senilai Rp. 475.100.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah);
i.Bangunan Gedung Kantor PDAM senilai Rp. 498.197.123,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah); - 7 –
j.Tanah di Jalan Ahmad Yani dekat air terjun Batu Mahasur luas 11.178 m2, Surat Keputusan Bupati Nomor 2 Tahun 2009 senilai Rp. 111.780.000,00 (Seratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
k.Penambahan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) dalam rangka koneksi dengan instalasi pengolahan air yang baru di Kuala Kurun senilai Rp. 180.900.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
l.Pembangunan Sistem Jaringan Pipa Distribusi dan sambungan rumah IKK Kampuri (Desa Rangan Tate Kecamatan Mihing Raya) senilai Rp. 259.875.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
m.Penambahan Jaringan Pipa Distribusi dan SR di Desa Kampuri tahun 2012 senilai Rp. 323.250.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
n.Penambahan Jaringan Pipa distribusi di Kuala Kurun Tahun 2012 senilai Rp. 242.845.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
o.Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Desa Tumbang Talaken Tahun 2012 senilai Rp. 242.445.200,00 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah).
p.Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kelurahan Tumbang Talaken Tahun 2015 senilai Rp. 93.944.000,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);
q.Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kelurahan Kampuri Tahun 2015 senilai Rp. 214.617.000,00 (Dua Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);
r.Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kuala Kurun Tahun 2015 senilai Rp. 1.956.616.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);
s.Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen/Bangunan IPA II PDAM Kuala Kurun Tahun 2016 senilai Rp. 115.004.000,00 (Seratus Lima Belas Juta Empat Ribu Rupiah);
t.Bangunan Pelengkap Air Bersih Lain- lain/Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kuala Kurun Tahun 2016 senilai Rp. 914.932.800,00 (Sembilan Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah); - 8 –
u.Bangunan Pembuangan Air Kotor Lain- lain/Drainase Pembuangan Limbah SPAM PDAM Tumbang Talaken Tahun 2016 senilai Rp. 213.520.200,00 (Dua Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah);
v.Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang/ Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kelurahan Tumbang Miri Tahun 2016 senilai Rp.242.657.700,00 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
w.Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang/ Sarana dan Prasarana Air Bersih di Sepang Simin Tahun 2016 senilai Rp.423.881.900,00 (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah); Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas. Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal 3 April 2017 BUPATI GUNUNG MAS, TTD ARTON S. DOHONG Diundangkan di Kuala Kurun pada tanggal 3 April 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, TTD KAMIAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2017 NOMOR 241 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 04, 19/2017. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, MURIE, SH NIP. 19670712 199302 1 005 - 9 – PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN GUNUNG MAS I. UMUM Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan Daerah. Salah satunya pada sisi pengelolaan sistem penyediaan air bersih. Namun daripada itu, dalam pemanfaatan penyediaan air bersih selain upaya peningkatan sumber pendapatan Daerah pula sebagai pelaksanaan amanat konstitusi dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dan pula sebagai bentuk pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) yang dikatakan bahwa dalam bidang Kecipta-karyaan untuk mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, yaitu pelayanan air minum, penanganan kawasan kumuh, dan pelayanan sanitasi. Terlebih pula digambarkan dalam Sasaran Misi dari GUNUNG MAS BERSINAR Tahun 2019, pada Sasaran Misi Ketujuh untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih, sanitasi dan persampahan sebagai bagian dari RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2014-2019. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Daripada itu, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang dimaksudkan sebagai payung hukum bagi pelaksanaan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten - 10 – Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas. Ketentuan dalam Peraturan Daerah terkait penyertaan modal ini merupakan penambahan jumlah yang disertakan pada tahun 2017 dan disebutkan pula penyertaan modal yang telah dilakukan. Selain itu, diatur pula terkait beberapa barang milik Daerah yang telah disertakan sebagai bentuk penunjang pengelolaan sistem pelayanan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 2B

Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Angka 2

Pasal 2C

Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. - 11 – Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Cukup jelas. Huruf p Cukup jelas. Huruf q Cukup jelas. Huruf r Cukup jelas. Huruf s Cukup jelas. Huruf t Cukup jelas. Huruf u Cukup jelas. Huruf v Cukup jelas. Huruf w Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 241.a

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…