DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA; BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA; BAB IV PENETAPAN; BAB V KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSUAWARATAN DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA; BAB VI MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN; BAB VII PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA; BAB VIII MASA JABATAN; BAB IX PEMBERHENTIAN KEPALA DESA; BAB X PENJABAT KEPALA DESA; BAB XI BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA; BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS dan BUPATI GUNUNG MAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
2.Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
3.Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7.Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8.Perangkat Desa adalah pejabat yang diangkat oleh kepala desa terdiri atas pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis serta sekretariat desa.
9.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13.Keputusan Kepala Desa adalah peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan/atau atas kuasa dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
14.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15.Keputusan Badan Permusyawaratan Desa adalah keputusan yang ditetapkan untuk memberikan persetujuan terhadap peraturan desa dan/atau keputusan kepala desa.
16.Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
17.Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
18.Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Desa adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa.
19.Bakal calon kepala desa yang selanjutnya disebut bakal calon adalah warga masyarakat desa setempat yang mendaftarkan diri pada pemilihan kepala desa.
20.Calon adalah calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai calon yang dipilih dalam pemilihan kepala desa.
21.Calon kepala desa terpilih yang selanjutnya disebut calon terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak yang ditetapkan oleh panitia pemilihan desa.
22.Penjabat kepala desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
23.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya.
24.Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pemilihannya.
25.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan baik dari segi administrasi, kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon kepala desa.
26.Kampanye adalah suatu media yang dipergunakan untuk meyakinkan para pemilih yang dilakukan calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila terpilih menjadi kepala desa.
27.Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
28.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

(1)Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di Wilayah Kabupaten Gunung Mas.
(2)Pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dan dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.
(3)Pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada tahun 2016, 2018 dan 2020.
(4)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(5)Pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak selanjutnya, sesuai dengan berakhir masa jabatan kepala desa hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6)Hari, tanggal, bulan dan nama desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(7)Apabila terjadi permasalahan/kendala dalam proses penyelenggaraan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan pemilihan kepala desa sesuai jadwal yang telah ditentukan, maka pemilihan kepala desa yang bersangkutan ditunda dan diikutsertakan pada gelombang berikutnya.

Pasal 3

(1)Bupati membentuk panitia pemilihan kepala desa di tingkat kabupaten.
(2)Panitia pemilihan kepala desa di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3)Panitia pemilihan kepala desa di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas meliputi:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan desa;
3. c.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
4. d.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
5. e.melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa; dan
6. f.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 4

(1)Bupati membentuk panitia pemilihan kepala desa di tingkat kecamatan.
(2)Panitia pemilihan kepala desa di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Camat selaku Ketua, Sekretaris Camat selaku Sekretaris, Kasi Tata Pemerintahan selaku anggota, Kasi Trantibum selaku anggota merangkap Bendahara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Panitia pemilihan kepala desa di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas meliputi:
1. a.mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kecamatan;
2. b.melakukan fasilitasi teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan desa;
3. c.memfasilitasi distribusi surat suara, kotak suara, perlengkapan pemilihan lainnya dan honorarium panitia pemilihan tingkat desa;
4. d.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kecamatan;
5. e.melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa; dan
6. f.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 5

Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan.

Pasal 6

Persiapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas kegiatan:

a.pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b.pembentukan panitia pemilihan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c.laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
e.persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan desa.

Pasal 7

Pembentukan panitia pemilihan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan melalui tahapan:

a.rapat musyawarah badan permusyawaratan desa yang dihadiri oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa, unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
b.rapat musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
c.Panitia pemilihan desa bersifat mandiri dan tidak memihak.
d.Panitia pemilihan desa terdiri atas unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa.
e.Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang pembentukan panitia pemilihan desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai laporan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 8

Pimpinan atau anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak diperbolehkan menjadi panitia pemilihan desa.

Pasal 9

(1)Struktur organisasi panitia pemilihan desa terdiri dari:
1. a.1 (satu) orang Ketua;
2. b.1 (satu) orang Wakil Ketua;
3. c.1 (satu) orang Sekretaris; dan
4. d.2 (dua) orang Anggota (salah satu anggota merangkap bendahara).
(2)Sebelum panitia pemilihan desa melaksanakan tugas, terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji.
(3)Pengucapan sumpah/janji selaku panitia pemilihan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipandu oleh pimpinan badan permusyawaratan desa.
(4)Susunan kata sumpah/janji panitia pemilihan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku panitia pemilihan desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus- lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 10

(1)Panitia pemilihan desa mempunyai tugas:
1. a.merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
3. c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
4. d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
5. e.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
6. f.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
7. g.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
8. h.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
9. i.melaksanakan pemungutan suara;
10. j.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
11. k.menetapkan calon kepala desa terpilih; dan
12. l.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(2)Panitia Pemilihan desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berakhir tugasnya pada saat pelantikan calon kepala desa terpilih.

Pasal 11

Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas kegiatan:

a.pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
b.penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
c.penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
d.penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa;
e.pelaksanaan kampanye calon kepala desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum masa tenang; dan
f.masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…