DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III PENGUASAAN DAN KLASIFIKASI PASAR; BAB IV PENGELOLAAN PASAR; BAB V PENGGUNAAN TEMPAT DI PASAR DAERAH; BAB VI PERIZINAN; BAB VII PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PASAR DAERAH; BAB VIII LARANGAN; BAB IX SANKSI ADMINISTRASI; BAB X PENGAWASAN; BAB XI KETENTUAN PIDANA; BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan perekonomian di Kabupaten Gunung Mas telah memacu timbulnya keanekaragaman fungsi dan sifat pasar, baik yang didirikan, dimiliki, dikuasai, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah atau pihak swasta;
c.bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pasar dalam rangka memberikan pelayanan kepada pedagang, perlu adanya pengaturan terhadap pengelolaan pasar;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar. 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebar luasan Peraturan Perundang - Undangan;
11.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas; 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS Dan BUPATI GUNUNG MAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas;
2.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5.Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
6.Dinas adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas atau yang disebut dengan sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan Pasar Daerah;
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas atau yang disebut dengan sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan Pasar Daerah;
8.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pengelolan pasar daerah di wilayah kerja masing- masing;
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroaan terbatas, Perseroaan Komonditer, 5 Perseroaan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun , Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan, Organisasi Massa, Organisasi sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, bentuk Usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
10.Pasar adalah tempat para pedagang untuk menjual barang/jasa secara teratur dan langsung kepada pembeli dengan pelayanan tertentu termasuk tempat-tempat umum yang diperuntukkan dan difungsikan sebagai pasar yang ditetapkan oleh Bupati;
11.Pengelolaan Pasar adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pasar;
12.Pasar Daerah adalah pasar yang didirikan, dimiliki dan dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
13.Pasar Desa adalah pasar yang didirikan, dimiliki dan dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Desa;
14.Pasar Swasta adalah tempat yang disediakan oleh perorangan atau badan hukum yang telah mendapat izin Bupati sebagai tempat berjualan umum untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa;
15.Surat Izin Menempati , selanjutnya disingkat SIM adalah surat izin yang dikeluarkan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas atas nama Bupati kepada perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di dalam pasar dan/atau di pelataran pasar atau memakai tempat usaha/berjualan/berdagang secara tetap dipasar atau ditempat lain dengan mengambil tempat berdagang di lokasi yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
16.Fasilitas Pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di pasar yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di pasar
17.Kios Pasar yang selanjutnya disebut Kios adalah bangunan yang berupa ruangan di pasar, mempunyai dinding penyekat, atap, pintu dengan bentuk apapun juga yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tempat berdagang barang/jasa oleh perorangan/Badan yang terletak di pasar;
18.Los Pasar yang selanjutnya disebut Los adalah bangunan beratap tanpa dinding yang ada di pasar dengan ukuran tertentu yang digunakan untuk berjualan barang atau jasa atau usaha lain oleh beberapa orang;
19.Pelataran Pasar yang selanjutnya disebut Pelataran adalah bagian dari pasar di luar bangunan pasar baik yang dipergunakan untuk berjualan maupun tidak;
20.Pedagang adalah orang/Badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di dalam pasar dan/atau di pelataran pasar dengan mengambil tempat berdagang di lokasi tertentu yang telah ditetapkan
21.Penjaja adalah penjual yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa secara berpindah-pindah baik di dalam pasar maupun di pelataran pasar tanpa mengambil tempat/lokasi tertentu;
22.Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau Badan yang melaksanakan pembangunan di Pasar Daerah, baik dengan modal sendiri maupun modal dari pedagang; 6
23.Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
24.Penyidik Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
25.Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
26.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah :

a.Memberikan dasar hukum untuk melaksanakan pengelolaan pasar di daerah;
b.Memberikan kepastian hukum bagi seseorang atau badan yang akan melaksanakan usaha perdagangan di pasar daerah
c.Menciptakan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan kegiatan di pasar.

BAB III

PENGUASAAN DAN KLASIFIKASI PASAR

Pasal 3

(1)Pasar Daerah di Kabupaten Gunung Mas yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Bupati dapat melepaskan penguasaan terhadap pasar daerah, berdasarkan pertimbangan teknis/atau kebijakan daerah. 7
(3)Bupati dapat menetapkan suatu pasar menjadi pasar daerah, berdasarkan persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Penetapan pasar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan gambar, status tanah dan batas-batas lokasi pasar, serta memperhatikan hak-hak pihak ketiga.
(5)Pasar daerah diklasifikasi menjadi :
1. a.Pasar daerah klasifikasi A;
2. b.Pasar daerah klasifikasi B;
3. c.Pasar daerah klasifikasi C.
(6)Klasifikasi pasar daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan penyediaan fasilitas, kegiatan perdagangan, lokasi dan besarnya pendapatan pasar daerah.

Pasal 4

Pasar desa didirikan, dimiliki, dikuasai dengan status hak dan dikelola oleh pemerintah desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 5

(1)Pendirian pasar swasta harus mendapat izin Bupati dan dilaporkan kepada DPRD.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat teknis, administrasi dan klasifikasi serta prosedur pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(3)Pembinaan pasar swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati.
(4)Pengelolaan pasar swasta diarahkan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah. 8

BAB IV

PENGELOLAAN PASAR

Pasal 6

Bupati menetapkan hari pasaran dan waktu operasinya dimasing-masing daerah.

Pasal 7

(1)Pengelolaan pasar daerah dilaksanakan oleh Dinas.
(2)Operasional pengelolaan masing-masing pasar daerah dilaksanakan oleh Kepala UPTD yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
(3)Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar serta bertanggung jawab terhadap penarikan retribusi pasar sesuai potensi yang ada.
(4)Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V

PENGGUNAAN TEMPAT DI PASAR DAERAH

Pasal 8

(1)Kepala Dinas, atas nama Bupati berwenang untuk mengatu penggunaan tempat di dalam pasar sesuai jenis barang/jasa yang diperdagangkan.
(2)Kepala UPTD atas nama Kepala Dinas, berwenang untuk mengatur penggunaan tempat di pelataran pasar dengan memperhatikan kebutuhan tempat dan luas lokasi yang tersedia.
(3)Pedagang di pasar daerah tidak diperkenankan meletakkan dan/atau memasarkan barang dagangan dan/atau melakukan pekerjaan pada jalan keluar-masuk dan jalan yang menghubungkan bagian yang satu dengan yang lain di dalam pasar.
(4)Penjaja di pasar daerah diperkenankan menjajakan dagangannya pada jalan keluar-masuk dan jalan yang menghubungkan bagian yang satu dengan bagian yang lain di dalam pasar, sepanjang tidak mengganggu lalu lintas dan aktifitas di dalam pasar. 9

Pasal 9

(1)Kios di pasar daerah terdiri dari :
1. a.Kios Pemerintah Daerah;
2. b.Kios yang dibangun oleh pihak ketiga;
3. c.Kios swadaya
(2)Kios Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kios yang dibangun oleh Pemerintah Daerah diatas tanah Pemerintah Daerah .
(3)Kios yang dibangun pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kios yang dibangun oleh pihak ketiga diatas Tanah Pemerintah Daerah.
(4)Kios swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (1) huruf c, adalah kios yang dibangun sendiri oleh pedagang diatas tanah Pemerintah Daerah.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memiliki izin.

Pasal 10

(1)Los di pasar daerah terdiri dari :
1. a.Los Pemerintah Daerah;
2. b.Los yang dibangun oleh pihak ketiga;
3. c.Los swadaya
(2)Los Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah los yang dibangun oleh Pemerintah Daerah diatas tanah Pemerintah Daerah.
(3)Los yang dibangun pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah los yang dibangun oleh pihak ketiga diatas Tanah Pemerintah Daerah.
(4)Los swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah los yang dibangun sendiri oleh pedagang diatas tanah Pemerintah Daerah.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memiliki izin. 10

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…