DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas No. 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 158) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS dan BUPATI GUNUNG MAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 158) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas. Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal 3 April 2017 2016 BUPATI GUNUNG MAS, TTD ARTON S. DOHONG Diundangkan di Kuala Kurun pada tanggal 3 April 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, TTD KAMIAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2017 NOMOR 243 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 06, 21/2017. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, MURIE, SH NIP. 19670712 199302 1 005 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH I. UMUM Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagai bentuk pelaksanaan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU- XI/2013 terkait Uji Materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, telah diputuskan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pencabutan Peraturan Daerah dimaksud sebagai pelaksanaan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) dimana akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini berdampak pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sehingga apa yang diatur dalam peraturan daerah menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan pencabutan dan pemberlakuan pencabutan pada saat diundangkan serta untuk diketahui segenap masyarakat telah dicabutnya Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 243.a

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…