DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PERIZINAN; BAB III HAK DAN KEWAJIBAN; BAB IV PERINGATAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN IUI DAN TDI; BAB V PEJABAT YANG BERWENANG MENGELUARKAN DAN MENCABUT; BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VII BIAYA ADMINISTRASI; BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF; BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB X KETENTUAN PIDANA; BAB XI KETENTUAN PERALIHAN; BAB XII KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya dibidang usaha industri dan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif perlu adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perindustrian;
c.Bahwa Izin Usaha Industri sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 06 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Industri sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diatur kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 3
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
18.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M- IND/PER/5/2005 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen perindustrian;
19.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M- IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri; 4
20.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 147/M- IND/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin Usaha Kawasan Industri, dan Izin Perluasan Kawasan Industri, Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS dan BUPATI GUNUNG MAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN, DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
6.Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pelayanan perizinan. 5
7.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan industri.
8.Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
9.Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri.
10.Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
11.Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah izin yang diberikan kepada perusahaan industri dengan nilai investasi perusahan seluruhnya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
12.Jenis industri tertentu dalam kelompok Industri Kecil adalah semua industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di bawah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
13.Kelompok industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri hulu atau juga disebut kelompok industri dasar, kelompok industri, hilir dan kelompok industri kecil.
14.Cabang industri adalah bagian dari kelompok industri yang mempunyai ciri umum yang sama dalam proses produksi.
15.Jenis industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/ atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
16.Komoditi industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
17.Klasifikasi Baku Lapangan Industri yang selanjutnya disingkat KBLI adalah klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia yang merupakan penyempurnaan Klasifikasi Lapangan Usaha Industri 6 (KLUI) yang disusun berdasarkan acuan International Standart Industrial Classification (ISIC).
18.Perluasan Perusahaan Industri adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
19.Izin perluasan Industri yang selanjutnya disingkat IPI adalah izin yang diberikan kepada perusahaan yang telah memiliki izin industri yang akan melakukan perluasan tercakup dalam lingkup jenis industri melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
20.Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

(1)Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI), kecuali bagi Industri Kecil.
(2)Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI), yang diberlakukan sama dengan IUI.
(3)IUI atau TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal.

Pasal 3

(1)Industri Kecil yang wajib memiliki TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
(2)Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebagai berikut :

1.sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki TDI; 7
2.di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI.

(3)Jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI.

Pasal 4

(1)IUI dan TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan untuk masing- masing jenis industri sesuai KBLI yang mencakup semua komoditi industri dalam lingkup jenis industri.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai komoditi industri yang belum ditetapkan jenis industrinya sesuai KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Untuk memperoleh IUI diperlukan tahap persetujuan prinsip maupun tanpa melalui persetujuan prinsip.

Pasal 6

(1)Persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan.
(2)Persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri yang berlokasi di luar kawasan industri.
(3)Persetujuan prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.
(4)Persetujuan prinsip berlaku selama 3 (tiga) tahun sekali dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.
(5)Pemegang persetujuan prinsip wajib menyampaikan informasi kepada pejabat yang mengeluarkan persetujuan prinsip tentang kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap 6 (enam) bulan sekali. 8
(6)Apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun perusahaan yang bersangkutan belum siap berproduksi maka dapat mengajukan persetujuan prinsip baru.

Pasal 7

IUI tanpa persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri yang berlokasi di kawasan industri atau jenis industrinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Perusahaan industri yang telah memiliki IUI atau TDI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan IUI atau TDI wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh per seratus) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, wajib memiliki izin perluasan.

Pasal 10

IUI, TDI, atau Izin Perluasan berlaku sebagai izin gudang/ izin tempat penyimpanan bagi gudang/tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan, yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha jenis industri yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…