DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas No. 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II OBJEK PELAYANAN PUBLIK; BAB III BENTUK PELAYANAN PUBLIK; BAB III PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK; BAB IV SISTEM PELAYANAN TERPADU; BAB V PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN; BAB VI PROPORSI AKSES DAN KATEGORI KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PELAYANAN BERJENJANG; BAB VII PENGIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK; BAB VIII PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK; BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB X SANKSI ADMINISTRASI; BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa demi terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Gunung Mas yang lebih berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, bertanggungjawab, dan optimal dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan;
c.bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, maka diperlukan pengaturan secara khusus di Kabupaten Gunung Mas berkenaan penyelenggaraan pelayanan publik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 750);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS dan BUPATI GUNUNG MAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Gunung Mas.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
4.Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
7.Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah perangkat Kabupaten yang bertugas membantu Bupati.
8.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
9.Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Gunung Mas yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas, korporasi serta lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Produk Hukum Daerah Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik di Kabupaten Gunung Mas.
10.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
11.Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau rangkaian tindakan pelayanan publik.
12.Masyarakat adalah semua pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung di Kabupaten Gunung Mas.
13.Pihak Terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan standar pelayanan.
14.Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
15.Sistem Pelayanan Terpadu merupakan satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat, dan mengurangi biaya.
16.Pelayanan Berjenjang adalah penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan secara bertingkat dengan menyediakan kelas-kelas pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat untuk memberikan pilihan kepada masyarakat pengguna pelayanan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas.
17.Pengaduan adalah laporan dari penerima pelayanan kepada penyelenggara, pelaksana, pengawas internal dan pengawas eksternal, karena terjadinya ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan.
18.Pelayanan Barang Publik adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh masyarakat.
19.Pelayanan Jasa Publik adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
20.Pelayanan Administratif adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
21.Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
22.Sistem Informasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual atau elektronik.
23.Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kabupaten Gunung Mas yang selanjutnya disingkat RAD-PK adalah landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
25.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Gunung Mas.
26.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
27.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Gunung Mas yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
28.Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, walaupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
29.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
30.Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan jaminan perlindungan serta pemenuhan hak-hak masyarakat Kabupaten untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, bertanggungjawab, dan optimal dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan :

a.terwujudnya prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik;
b.terwujudnya kualitas pelayanan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik dan pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan
c.terwujudnya RAD-PK untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten.
d.terwujudnya sistem pelayanan publik yang prima sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan dan koorporasi yang baik di Daerah.
e.terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik.
f.terwujudnya partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten menganut asas:

a.kepentingan umum;
b.kepastian hukum;
c.kesamaan hak;
d.keseimbangan hak dan kewajiban;
e.keprofesionalan;
f.partisipatif;
g.persamaan perlakuan/non diskriminatif;
h.transparansi;
i.akuntabilitas;
j.fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k.ketepatan waktu; dan
l.kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.objek Pelayanan Publik;
b.bentuk pelayanan publik;
c.penyelenggara Pelayanan Publik;
d.sistem pelayanan terpadu;
e.pedoman penyusunan Standar Pelayanan;
f.proporsi akses dan kategori kelompok Masyarakat dalam Pelayanan Berjenjang; g Indeks Kepuasan Masyarakat; dan
h.pengikutsertaan Masyarakat dalam penyeleng- garaan Pelayanan Publik.

BAB II

OBJEK PELAYANAN PUBLIK

Pasal 6

(1)objek pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a meliputi pelayanan di bidang pendidikan, perizinan, kesehatan, administrasi kependudukan, kepegawaian, pengelolaan pajak dan retribusi daerah, penegakan Peraturan Daerah, lingkungan hidup, jaminan sosial, perbankan, perhubungan, sumber daya alam termasuk pula dalam penyedian air bersih, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
(2)Objek pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan penyelenggaraan pelayanan yang meliputi tindakan administrasi Pemerintah Kabupaten maupun non Pemerintah Kabupaten yang diwajibkan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

Pasal 7

Bentuk pelayanan publik terdiri dari :

a.pelayanan barang publik;
b.pelayanan jasa publik; dan
c.pelayanan administratif.

Pasal 8

Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

a.pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh SOPD yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD;
b.pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Kabupaten yang dipisahkan; dan
c.pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBD atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah Kabupaten yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi Kabupaten, yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
1. a.penyediaan jasa publik oleh SOPD yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD;
2. b.penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Kabupaten yang dipisahkan; dan
3. c.penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBD atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Kabupaten yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi Kabupaten yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi skala kegiatan didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai Penyelenggara.

Pasal 10

(1)Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi :
1. a.tindakan administratif Pemerintah Kabupaten dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda masyarakat; dan
2. b.tindakan administratif oleh instansi non- Pemerintah Kabupaten yang diwajibkan dan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.
(2)Tindakan administratif oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana pada ayat (1) huruf a diselenggarakan dalam bentuk pelayanan pemberian dokumen berupa perizinan dan non perizinan.
(3)Dokumen berupa perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.
(4)Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan keputusan Penyelenggara yang bersifat penetapan.
(5)Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendelegasikan wewenang atau melimpahkan wewenang kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(6)Tindakan administratif oleh instansi non- Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam bentuk pelayanan pemberian dokumen non- perizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…