DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 14 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas

Isi peraturan

Menimbang

a.Bahwa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peratu ran Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tah un 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerin tah Kabupaten Gunung Mas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas, maka dipandang perlu menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupatcn Gunung Mas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas; :</\BAG HUIWl,1

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Scruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 lentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang lnvestasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); --· -------::-, l(ABAG HUl<U,,1 KASUGBAG 1 L..--------
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan lnvestasi Pemeri ntah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 12 Nomor 754);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2007 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 20 17 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 242.a);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daer ah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 20 10 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupalen Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 241, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 241.a);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 tahun 2017 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 8 (Lembaran Dae rah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 249, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 249.a); Dengan Persetujuan Bersama D EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS dan BUPATI GUNUNG MAS MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN GUNUNG MAS. Pasal I Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 123), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 18 Tahun 2012 tentru1g Perubahan Atas Peraturan Daerah l<abupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2012 Nomor 183);
b.Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 203);
c.Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 217);
d.Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 ten tang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 232);
e.Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 241, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 241.a), diu bah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 28 ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf k, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 2A huruf a, dengan rincian sebagai berikut:

a.Penyertaan Modal Tahun 2006 yaitu aset PDAM Kabupaten Kapuas telah diserah terima pengelolaan kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Serita Acara Bupati Kapuas Nomor 028/997 /PDAM.2006 (0016/030/I/UM.2006) sebesar Rp.3.340.222.862,75 (Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah Koma Tujuh Puluh Lima Sen);
b.Penyertaan Modal Tahun 2007 sebesar Rp.1.149.485.200,00 (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah);
c.Penyertaan Modal Tahun 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu M ilyar Rupiah);
d.Penyertaan Modal Tahun 201 1 sebcsar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);
e.Penyertaan Modal Tahun 2012 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);
f.Penyertaan Modal Tahun 2013 sebesar Rp.3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah);
g.Penyertaan Modal Tahun 20 14 sebesar Rp.2.159.500.000,00 (Dua M ilyar Seratus Lima Pu l uh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
h.Penyertaan Modal Tahun 2015 sebesar Rp.2.159.500.000,00 (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
1. 1.Penyertaan Modal Tahun 2016 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah); J . Penyertaan Modal Tahun 20 17 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah); dan
k.Penyertaan Modal Tahu n 2018 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
1. 2.Ketentuan Pasal 2C ditambahkan 4 (empat) huruf baru yaitu huruf x, huruf y, huruf z, dan huruf aa, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2C

Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A huruf b terdiri dari:

a.Mobil Izusu Tahun 2007 KH 9208 HU senila i Rp. 297.800.000,- (Dua Ratus Sembi1an Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
b.Mobil Izusu Tahun 2007 KH 9209 HU Senilai Rp. 297.800.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
c.Sarana Air Bersih di Desa Kampuri dan Tewai Baru senilru Rp. 415.540.000,- {Empat Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
d.Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Kuala Kurun, 4 unit bor dan 1 buah pompa distribusi senilai Rp. 467.500.000,- {Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); KABAG!-H~KU '1 _!(AS; BA1
e.Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah di Tumbang Talaken senilai Rp. 341.600.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
f.Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah di Tumbang Miri Kecamatan Kahayan Hulu Utara senilai Rp. 341.250.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
g.Pipa Distribusi dari depan Kantor Dinas Peke1jaan Umum sampai Jalan Sangkurun senilai Rp.180.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
h.Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah di Tumbang Miri Kecamatan Kahayan Hulu Utara senilai Rp.475.100.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah);
1. 1.Bangunan Gedung Kantor PDAM senilai Rp. 498.197.123,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh De\apan Juta Seratus Scmbilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah);
j.Tanah d i Jalan Ahmad Yani dekat air terjun Batu Mahasur luas 11.178 m 2 , Surat Keputusan Bupati Nomor 2 Tahun 2009 senilai Rp. 111.780.000,00 (Seratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
k.Penambahan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) dalam rangka koneksi dengan instalasi pengolahan air yang baru di Kuala Kurun senilai Rp. 180.900.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
1. 1.Pembangunan Sistem Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah IKK Kampuri (Desa Rangan Tate Kecamatan Mihing Raya) senilai Rp. 259.875.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
m.Penambahan Jaringan Pipa D istribusi dan SR di Desa Kampwi tahun 2012 senilai Rp. 323.250.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
n.Penambahan Jaringan Pipa distribusi di Kuala Kurun Tahun 2012 senilai Rp. 242.845.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
o.Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Desa l'umbang Talaken Tahun 2012 senilai Rp. 242.445.200,00 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah).
p.Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kelurahan Tumbang Talaken Tahun 2015 senilai Rp. 93.944.000,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);
q.Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kelurahan Kampuri Tahun 2015 senilai Rp. 214.617.000,00 (Dua Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah); r.:::::7::"'.~~--- KJ\ BAG HU:<JM KASVl30t,G7 I
r.Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kuala Ku run Tahun 2015 senilai Rp. 1.956.616.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);
s.Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen/Bangunan IPA II PDAM Kuala Kurun Tahun 2016 senilai Rp. 115.004.000,00 (Seratus Lima Belas Juta Empat Ribu Rupiah);
t.Bangunan Pelengkap Air Bersih Lain-lain/Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kuala Kurun Tahun 2016 senilai Rp. 914.932.800,00 (Sembilan Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah};
u.Bangunan Pembuangan Air Kotor Lain -lain/ Drainase Pembuangan Limbah SPAM PDAM Tum bang Talaken Tahun 2016 senilai Rp. 213 .520.200,00 (Dua Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah);
v.Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasi tas Sedang/ Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kelurahan Tumbang Miri Tahun 20 16 senilai Rp.242.657.700,00 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah};
w.Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang/ Sarana dan Prasarana Air Bersih di Sepang Simin Tahun 2016 senilai Rp.423.881.900,00 (Empat Ratus Dua Pu luh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
x.Pengembangan Jaringan Pipa ke Arah Desa Dandang Tahun 20 17 senilai Rp.635.500.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
y.Pengembangan Jaringan Pipa di Daerah Pasir Putih Kelurahan Tewah Tahun 2017 senilai Rp.1.205.936.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);
z.Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Desa Dahian Tambuk dengan perincian sebagai berikut:
1. 1.pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Desa Dahian Tambuk Tahap I (Tahun 2016) senilai Rp.540.264.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah; dan 2 . pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Desa Dahian Tambuk Tahap II (Tahun 2017) senilai Rp.1.514.310.500,00 (Satu Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Rupiah}, sehingga total penyertaan modal senilai Rp.2.054.574.500,00 (Dua Milyar Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah); dan fi< - - -::. Q] '";J PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR i. TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN GUNUNG MAS I. UMUM Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya- upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan Daerah. Salah satunya pada sisi pengelo1aan sistem penyediaan air bersih. Namun daripada itu, dalam pemanfaatan penyediaan air bersih selain upaya peningkatan sumber pendapatan Daerah pula sebagai pelaksanaan amanat konstitusi dalam peningkatan kesejahteraan ralcyat dan pula sebagai bentuk pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) yang dikatakan bahwa dalam bidang Kecipta-karyaan untuk mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, yaitu pelayanan air minum, penanganan kawasan kumuh, dan pelayanan sanitasi. Terlebih pula digambarkan dalam Sasaran Misi dari GUNUNG MAS BERSINAR Tahun 2019, pada Sasaran Misi Ketujuh untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih, sanitasi dan persampahan sebagai bagian dari RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2014-2019. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyertaan modal Peme1intah Daerah pad a perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dapat dilaksanal<an apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Daripada itu, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang dimaksudkan sebagai payung hukum bagi pelaksanaan penyertaan modal oleh Pernerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas, sebagaimana telah diubah beberapa kali, teral<hir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor l 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas. KABAG HUKlJ. KASUBuAc;l Ketentuan dalam Peraturan Daerah terkait penyertaan modal ini merupakan penambahan jumlah yang disertakan pada tahun 20 18 dan d isebutkan pula penyertaan modal yang telah dilakukan. Selain itu, diatur pula terkait beberapa barang milik Daerah yang telah disertakan sebagai ben tuk pen u njang pengelolaan sistem pelayanan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR :1-'?0.a l<I\BAG HUKIJf1 b-

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…