DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Perlindungan Perempuan; Perlindungan Anak; koordinasi dan kerja sama; tanggung jawab Pemerintah Daerah; peran serta Masyarakat; pembinaan dan pengawasan; evaluasi; pelaporan; dan pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan tim koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak.

(3)Dalam kegiatan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tim koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak bertugas: a . menyiapkan bahan yang diperlukan terkait penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan b . menyampaikan hasil, hambatan, dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anal<.
(4)Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diJakukan secara berkala, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 20

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk m ela1<sanakan upaya Pencegahan terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(3)huruf e dan ayat (4) huruf i dilakukan dalam bentuk
1. a.mengumpulkan data dan menyelenggarakan sistem informasi Perlindungan Perempuan dan Anak korban Kekerasan;
2. b.melakukan pendidikan tentang nilai anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; dan ~ l c . melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak korban Kekerasan.
(2)Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:
1. a.mendirikan dan menyelenggarakan lembaga pelayanan teknis untuk korban dengan melibatkan unsur Masyarakat; dan
2. b.mendorong kepedulian Masyarakat akan pentingnya pelindungan terhadap korban Kekerasan.

Pasal 21

(1)Lembaga Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh P2TP2A dan FPK2PA.
(2)Dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Pemerintah Daerah wajib membentuk unit pelaksana teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
(3)Pembentukan unit pelaksana teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur.
(4)Dalam hal pelaksanaan pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk gugus tugas.
(5)Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat juga dilakukan penguatan kelembagaan melalui kerja sama dan koordinasi dengan:
1. a.gugus tugas KLA;
2. b.gugus tugas KRA;
3. c.gugus tugas K/DRA;
4. d.sekolah dan/ atau lembaga pendidikan;
5. e.forum Anak;
6. f.sanggar anak;
7. g.organisasi kemasyarakatan;
8. h.organisasi Perempuan; dan
9. i.lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak dan Perlindungan Anak.
(6)Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan lembaga koordinatif tingkat kabupaten dan kecamatan yang mengoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan kecamatan, kelurahan/desa ramah Anak.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan secara terpadu oleh P2TP2A.
(2)P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan rnengirim rujukan kasus dari atau kepada unit pelayanan lainnya dalarn bentuk pola hubungan secara fungsional diantara komponen yang diarahkan untuk mencapai tujuan bersama.

Pasal 23

(1)P2TP2A memberikan pelayanan dan perlindungan sementara berupa rumah aman.
(2)Dalam hal P2TP2A belum memiliki rumah aman, maka korban Kekerasan dirujuk pada pusat pelayanan terpadu lainnya yang merniliki rumah aman.

Pasal 24

(1)P2TP2A terdiri dari beberapa bidang konseling.
(2)Bidang konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.hukurn; b . kesehatan;
2. c.rohani; dan d . psikologi.
(3)Pelaksanaan konseling dilakukan oleh konselor dan dapat dilaksanakan dengan melibatkan pihak terkait. Pasa125 Bentuk pelayanan terhadap korban yan g diselenggarakan oleh P2TP2A meliputi:
1. a.pelayanan m edis;
2. b.pelayanan medicolegal;
3. c.pelayanan psikososial;
4. d.pelayanan hukum;
5. e.pelayanan reintegrasi sosial; dan
6. f.pelayanan kemandirian ekonorni.

Pasal 26

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan oleh P2TP2A sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

(1)Dalam rangka melindungi dan menjamin hak Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan dibentuk FPK2PA.
(2)FPK2PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.FPK2 PA Daerah;
2. b.FPK2PA kecamatan; dan
3. c.FPK2PA kelurahan/ desa.
(3)Pembentukan FPK2PA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Bupati.
(4)Pembentukan FPK2PA kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b ditetapkan oleh camat.
(5)Pembentukan FPK2PA Kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh lurah/kepala desa.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai FPK2PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

Orang tua wajib dan bertanggung jawab untuk:

a.mengasuh, merawat, mendidik, mengurus dan keluarga;
b.menumbuhkembangkan anggota keluarga kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
c.Pencegahan perkawinan pada usia Anak.

Pasal 29

melindungi a n ggota sesua1 dengan Peningkatan peran serta keluarga dalam Perlindungan Perempuan dan Anak dilakukan melalui:

a.Pencegahan perkawinan pada usia Anak;
b.mendekatkan Perempuan pada pelayanan kesehatan; dan
c.meningkatkan ketahanan keluarga.

(1)Masyarakat terlibat dalam Perlindungan Perempuan dan Anak.
(2)Keterlibatan Masyaraka t sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dalam bentuk partisipasi melalui Pencegahan, pelayanan, pemberdayaan, pemantauan, pengawasan dan pemenuhan hak Perempuan dan/atau Anak.
(3)Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a . memberikan komunikasi dan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Perempuan dan Anak;
1. b.m emberikan saran dan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Perempuan dan Ana k ;
2. c.melaporkan kepada pihak yang berwenang jika terja di pelanggaran terhadap hak Perempuan dan Anak;
3. d.berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegras i sosial bagi Perernpuan dan Anak; e . membentuk mitra keluarga di tingkat rukun tetangga/ruku n warga atau kelura h an/ desa oleh Masyarakat;
4. f.membentuk unit Perlindungan Perempu an dan Anak di dalam organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan;
5. g.pendirian dan pengelolaan panti asuha n; h . pendirian tempat rehabilitasi Anak;
6. i.penyediaan rumah singgah dan/atau sosial;
7. j.pelatihan keterampilan kerja; dan
8. k.memberikan pertolongan pertama pada saat terjadi pelanggaran terhadap hak Perempuan dan Anak.
(4)Ketentuan lebih la njut mengen a i pera n serta Masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIL

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

(1)Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perlindungan Perernpuan dan anak.
(2)Pelaks anaan pernbinaa n da n pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pem berdayaan Perempu a n dan Perlindungan Anak.
(3)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) meliputi:
1. a.koordinasi;
2. b.bimbingan;
3. c.pendidikan dan pelatihan; d . pemantauan dan evaluasi; dan
4. e.pelaporan.
(4)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan tujuan Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai norma standar prosedur dan kriteria yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang p emberdayaan Perempuan dan Perlindu ngan Anak.
(5)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip profesional dan transparan.
(6)Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib melaporkan secara berkala kepada Bupati.
(7)Dalam hal pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya, Masyarakat, insta nsi dan/acau organisasi lembaga terkait.

BAB VIII

EVALUASI

Pasal 32

(1)Evaluasi Perlindungan Perempuan dan Anak dilakukan berdasarkan dokumen pelaksanaan p elayanan, pemberdayaan, Pencegahan , pemenuhan dan hasil pemantaua n penyelenggaraan Perlindun gan Perem puan dan Anak.
(2)Pelaksanaan evalu asi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi proses, dampak dan hasil.
(4)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun laporan yang selanjutnya d isampaikan kepada Bupati.
(5)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. ________,_ ---
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) diatur denga n Peraturan Bupati. BABlX PELAPORAN

Pasal 33

(1)Pelaporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam pengambilan kebijakan pelaksa n a an Perlindungan Perempuan dan Anak.
(2)Laporan pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaima na dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan l (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan .
1. a.a n ggaran p endapatan dan belanja daerah ; da n
2. b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…