1. Sumber Permodalan; 2. Tata Cara Penyertaan Modal; 3. Hak Dan Kewajiban; 4. Bagi Hasil Keuntungan; dan 5. Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada { Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah; ·---K ~BAG H:JICUd Kt\Sv88AG ' iv Mengingat l. 2. 3. 4. 5. 6 . 7. 8. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan , Kabupaten Seruyan, Ka bupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ) KABAG HJi<U,.1 KAS utlB!\G-! \ (Lembaran Negara RepubLik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
BAB II
Sumber dana penyertaan modal Daerah dapat berasal dari:
BAB ILL
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dinyatakan dalam bentuk uang dan/atau barang yang dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
Kekayaan Daerah yang ditanamkan dalam PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
( 1) Penyertaan Modal Pernerintah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Tahun 2004 sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 39.000.000.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
BAB IV
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai Pemegang Saham mempunyai hak dan suara sebanding dengan jumlah nilai saham yang dimiliki dalam menentukan kebijakan yang akan dijalankan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai Pemegang Saham mempunyai hak memanggil untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa guna mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai Pemegang Saham mempunyai kewajiban untuk mentaati semua Kepu tusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. BABV BAGI HASIL KEUNTUNGAN
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah memperoleh bagian laba hasil usaha sebanding dengan jumlah nilai saharn yang dimiliki.
1
Membuka PDF…