Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2015
- Nomor
- 11
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 11
Ringkasan
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
2 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lem baran Negara Rep ublik Indonesia Tahun l 985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Repub lik Indonesia Nomor 3569);
246);
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4138);
4139);
4574):
Dengan Pesetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS dan Menetapkan BUPATI GUNUNG MAS
MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2014.
b. c. d. neraca; laporan arus kas; dan I catatan atas laporan keuangan. i
La.poran realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2013 sebagai berikut:
Rp 59.236.269.397,73 Rp 18.704.373.123,38 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
a . jumlah aset b . jumJah kewajiban
Rp (134.977.091, 10) dirnaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 20 14
Rp 2 .224.146.331.153,87 Rp 2 .607.407,29 Rp 2 .224.143.723 .746,58 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c un tuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut:
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2013 memuat informasi baik secara k uantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pertanggungjawaban pela ksanaan APBD sebagaim ana dimaksud pada Pasal 1 huruf d tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
Lampiran 1.1 Lampiran I. 2 Lampiran 1.3 Lampiran 1.4 Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi; Rincian la poran reaJisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi a nggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keu angan daerah; ~ Lampiran I.5 Lampiran 1.6 Lampiran I. 7 Lampiran 1.8 Lampiran 1.9 Lampiran 1.10 Lampiran I.11
Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar Penyertaan Modal; Daftar Kegiatan Tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali tahun ini; Daftar Dana Cadangan; Daftar Pinjaman Daerah. Neraca. Laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan.
Bupati menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Diundangkan di Kuala Kurun Pada Tanggal ..:f ~~preMBet2, .:ZCl~ SEKRETARIS DAERAH Ditetapkan di Kuala Kurun Pada Tanggal ~I AGU'f\JS RO\S'" GMAS L ru~••.r,,H KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 NOMOR i~ N DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINS! KALIMANTAN T : / 2015
Membuka PDF…