DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Sumber Permodalan; 2. Tata Cara Penyertaan Modal; 3. Hak dan Kewajiban; 4. Bagi Hasil Keuntungan; dan 5. Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengatasi era perdagangan global dan turut serta membantu Pemerintah dalam menggerakan ekonomi kerakyatan, dipandang perlu meningkatkan peran dan fungsi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Tengah selaku perusahaan milik daerah sehingga mampu menarik minat investor baru untuk turut serta dalam penyertaan modal;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 249, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 249.a); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS dan BUPATI GUNUNG MAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
3.Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.
7.Modal Daerah adalah kekayaan daerah baik berupa uang maupun aset lainnya.
8.Tahun Anggaran Berjalan adalah waktu menurut perhitungan tahun anggaran yang sedang berlangsung.
9.Penyertaan Modal adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
10.Perseroan adalah Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.
11.Saham adalah bukti pemilikan modal Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal dimaksudkan untuk menambah kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.
(2)Penyertaan Modal bertujuan untuk meningkatkan daya saing PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global.
(3)Memperluas wilayah dan produk usaha Bank.
(4)Turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah.

BAB II

SUMBER PERMODALAN

Pasal 3

Sumber dana penyertaan modal Daerah dapat berasal dari:

a.APBD;
b.keuntungan hasil usaha/laba terdahulu; dan/atau
c.sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dinyatakan dalam bentuk uang dan dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 5

Kekayaan Daerah yang ditanamkan dalam PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 6

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah yang harus dipenuhi sampai dengan tahun 2018 sebesar 3,90% dari Rp. 1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah) atau sebesar Rp. 39.000.000.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Rupiah).
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana pada ayat (1) sampai dengan tahun 2017 telah disetor sebesar Rp.34.450.000.000,- (Tiga Puluh Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan perincian:
1. a.Penyertaan Modal Tahun 2004 sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
2. b.Penyertaan Modal Tahun 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
3. c.Penyertaan Modal Tahun 2006 sebesar Rp.750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
4. d.Penyertaan Modal Tahun 2007 sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah);
5. e.Penyertaan Modal Tahun 2008 sebesar Rp.1.500.000.000.- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
6. f.Penyertaan Modal Tahun 2009 sebesar Rp.1.500.000.000.- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
7. g.Penyertaan Modal Tahun 2010 sebesar Rp.2.000.000.000.- (Dua Milyar Rupiah);
8. h.Penyertaan Modal Tahun 2011 sebesar Rp.2.000.000.000.- (Dua Milyar Rupiah);
9. i.Penyertaan Modal Tahun 2012 sebesar Rp.3.000.000.000.- (Tiga Milyar Rupiah);
10. j.Penyertaan Modal Tahun 2013 sebesar Rp.3.000.000.000.- (Tiga Milyar Rupiah);
11. k.Penyertaan Modal Tahun 2014 sebesar Rp.4.550.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
12. l.Penyertaan Modal Tahun 2015 sebesar Rp.4.550.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); dan
13. m.Penyertaan Modal Tahun 2016 sebesar Rp.4.550.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); dan
14. n.Penyertaan Modal Tahun 2017 sebesar Rp.4.550.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
(3)Guna memenuhi kewajiban sisa bagian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang telah ditetapkan pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menganggarkan/mengalokasikan tambahan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.4.550.000.000,00 (Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai Pemegang Saham mempunyai hak dan suara sebanding dengan jumlah nilai saham yang dimiliki dalam menentukan kebijakan yang akan dijalankan oleh PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai Pemegang Saham mempunyai hak memanggil untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa guna mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai Pemegang Saham mempunyai kewajiban untuk mentaati semua Keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.

BAB V

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah memperoleh bagian laba hasil usaha sebanding dengan jumlah nilai saham yang dimiliki.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…