DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I : Ketentuan Umum; Bab II : Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Bab III : Kebijakan dan Strategi; Bab IV : Kegiatan Penanggulangan TBC; Bab V : Sumber Daya; Bab VI : Sistem Informasi; Bab VII : Pencatatan dan Pelaporan; Bab VIII : Koordinasi, Jejaring Kerja dan Kemitraan; Bab X : Peran Serta Masyarakat; Bab XI : Penghargaan; Bab XII : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; Bab XIII : Pendanaan; Bab XIV : Sanksi Administratif; Bab XV : Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penanggulangan Tuberkulosis harus diselenggarakan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak terkait;
c.bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan Tuberkulosis;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Tuberkulosis; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- SALINAN Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS dan BUPATI GUNUNG MAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas.
8.Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium Tuberculosis yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
9.Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat TBC dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
10.Tim Distric Based Public Private Mix atau yang selanjutnya disebut Tim DPPM adalah Kelembagaan Penanggulangan TBC Tingkat Kabupaten atau jejaring layanan TBC yang melibatkan seluruh fasilitas kesehatan, Pemerintah Daerah dan swasta yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
11.Masyarakat adalah orang perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
12.Pasien TBC adalah Orang perorangan, yang dinyatakan terinfeksi bakteri Myobacterium Tuberkulosis oleh dokter/ petugas kesehatan setelah dilakukan pemeriksaan sesuai standar.
13.Pengawas Menelan Obat adalah Orang yang dipercaya atau memiliki kekerabatan dengan penderita TBC, yang bertugas untuk mengawasi Penderita TBC saat menelan obat anti TBC sesuai jadwal pengobatan hingga akhir pengobatan sehingga pengobatan penderita TBC terpantau hingga selesai.
14.Pencegahan adalah upaya agar seseorang tidak tertular kuman Mycobacterium Tuberculosis.
15.Pengendalian adalah upaya dalam rangka mengatasi masalah TBC melalui promosi kesehatan, Surveilans TBC, penanggulangan faktor resiko, penemuan dan penanganan kasus TBC, pemberian kekebalan, dan pemberian obat pencegahan.
16.Surveilans Tuberkulosis yang selanjutnya disebut Surveilans TBC adalah kegiatan pemantauan dan analisis sistematis terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit TBC atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk mengarahkan tindakan pengendalian yang efektif dan efisien.
17.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
18.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di Daerah.
19.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat menyebabkan Acquired Immuno-Deficiency Syndrome.
20.Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala dan tanda infeksi yang berhubungan dengan penurunan sistem kekebalan tubuh yang didapat karena infeksi HIV.
21.Strategi Directly Observed Treatment Shotcourse yang selanjutnya disebut Strategi DOTS adalah strategi penyembuhan TBC dengan obat jangka pendek, disertai pengawasan terhadap penderita, agar menelan obat secara teratur hingga sembuh.
22.Balita adalah anak yang telah memasuki usia diatas satu tahun yang diperhitungkan berusia 12-59 bulan yang sering disebut dengan anak dibawah lima tahun.
23.Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, institusi pendidikan, organisasi profesi atau ilmiah, asosiasi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan TBC.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pemangku Kepentingan dan pihak terkait lainnya dalam menyelenggarakan penanggulangan TBC.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mencegah dan memutus rantai penularan TBC;
b.melindungi masyarakat dari penularan TBC;
c.meningkatkan kualitas hidup penderita TBC serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit TBC pada individu, keluarga, dan Masyarakat;
d.menyediakan dan meningkatkan mutu pelayanan, perawatan, pengobatan, dan dukungan kepada penderita TBC; dan
e.meningkatkan partisipasi serta meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan melalui kerjasama keluarga, Masyarakat, penderita TBC, lembaga pemerintah, organisasi non pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi kesehatan, sektor swasta dan dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, serta lembaga keagamaan, dalam rangka penanggulangan TBC.

Pasal 4

Ruang lingkup Penanggulangan TBC dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
b.kebijakan dan strategi;
c.kegiatan Penanggulangan TBC;
d.sumber daya;
e.sistem informasi;
f.pencatatan dan pelaporan;
g.koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan;
h.kelembagaan;
i.peran serta masyarakat;
j.penghargaan;
k.pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
l.pendanaan; dan
m.sanksi administratif.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Dalam penanggulangan TBC Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:
1. a.mencantumkan indikator TBC dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis Pemerintah Daerah sebagai salah satu prioritas kesehatan di Daerah;
2. b.menetapkan kebijakan dan membuat program perencanaan Penanggulangan TBC;
3. c.melakukan penemuan kasus TBC secara aktif dan cepat dengan melibatkan masyarakat;
4. d.menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan yang diperlukan;
5. e.mendorong ketersediaan dan peningkatan sumber daya manusia untuk mencapai target standar pelayanan minimal terkait penanggulangan TBC;
6. f.melakukan koordinasi dan menjalin kemitraan terhdap keseluruhan kegiatan Penanggulangan TBC dengan pihak terkait di wilayahnya;
7. g.melakukan monitoring, evaluasi, dan bimbingan teknis kegiatan Penanggulangan TBC;
8. h.memberikan pengobatan pencegahan TBC kepada populasi rentan;
9. i.melakukan mitigasi dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC dan keluarganya;
10. j.melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap semua orang yang terdiagnosis TBC dalam sistem informasi TBC; dan
11. k.menyediakan pendanaan untuk kegiatan penanggulangan TBC.
(2)Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilaksanakan dengan cara:
1. a.memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan sosial;
2. b.menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan masyarakat;
3. c.menyelenggarakan program pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga;
4. d.menjamin hak pasien dan penyintas TBC untuk mendapat pekerjaan yang layak; dan
5. e.mengikutsertakan pasien dan penyintas TBC resisten obat dalam upaya Penanggulangan TBC sebagai sarana untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial.

Pasal 6

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan ketentuan:

a.memperhatikan nilai agama, budaya, dan norma sosial dalam masyarakat;
b.menghormati harkat dan martabat manusia serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
c.kegiatan diarahkan untuk mempertahankan dan memperkokoh ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
d.kegiatan terintegrasi dengan program pembangunan kesehatan ditingkat nasional, provinsi, dan Daerah;
e.kegiatan dilakukan secara sistematis dan terpadu, mulai dari perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, pengobatan, perawatan, dan dukungan bagi penderita TBC serta orang yang terdampak;
f.kegiatan dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah berdasarkan kemitraan;
g.mengoptimalkan sumber daya yang ada di Daerah dalam pengendalian dan penanggulangan TBC; dan
h.mengembangkan sistem informasi.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 7

Kebijakan Penanggulangan TBC sebagai berikut:

a.dilaksanakan sesuai dengan asas desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah sebagai titik berat manajemen program, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta menjamin ketersediaan sumber daya berupa dana, tenaga, sarana dan prasarana.
b.dilaksanakan dengan menggunakan pedoman standar nasional sebagai kerangka dasar dan memperhatikan kebijakan Nasional untuk Penanggulangan TBC.
c.penemuan dan pengobatan untuk Penanggulangan TBC dilaksanakan oleh seluruh Fasilitas Layanan Kesehatan di Daerah meliputi:
1. 1.Puskesmas;
2. 2.klinik;
3. 3.dokter praktik perorangan;
4. 4.rumah sakit Pemerintah Daerah;
5. 5.rumah sakit swasta; dan
6. 6.fasilitas layanan kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
d.Obat anti TBC untuk Penanggulangan TBC disediakan oleh Pemerintah Daerah dan diberikan secara cuma-cuma;
e.menjamin ketersediaan obat anti TBC;
f.keberpihakan kepada masyarakat dan pasien TBC dimana pasien TBC tidak dipisahkan dari keluarga, masyarakat dan pekerjaannya, serta memiliki hak dan kewajiban sebagaimana individu yang menjadi subyek dalam penanggulangan TBC;
g.penanggulangan TBC dilaksanakan melalui penggalangan kerjasama dan kemitraan diantara sektor pemerintah, non pemerintah, swasta dan masyarakat, melalui Tim DPPM.
h.peningkatan komitmen dan koordinasi pelaksanaan kegiatan percepatan penanggulangan TBD di Daerah dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah melalui pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan TBC Daerah;
i.penguatan manajemen program penanggulangan TBC ditujukan memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem kesehatan nasional;
j.pelaksanaan program menerapkan prinsip dan nilai inklusif, proaktif, efektif, responsif, profesional dan akuntabel; dan
k.penguatan Kepemimpinan Program ditujukan untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah terhadap keberlangsungan program dan pencapaian target serta strategi nasional penanggulangan TBC yaitu eliminasi TBC Tahun 2030.

Pasal 8

(1)Strategi Penanggulangan TBC dijabarkan dalam Rencana Aksi Daerah yakni:
1. a.penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah daerah untuk mendukung percepatan eliminasi TBC sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
2. b.peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien;
3. c.intensifikasi upaya kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC melalui upaya:
  1. 1.promosi kesehatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat mengenai TBC;
  2. 2.pengendalian faktor risiko;
  3. 3.penemuan dan pengobatan; dan
  4. 4.memastikan tersedianya obat dan terlaksananya terapi pencegahan TBC.
4. d.pelaksanaan kegiatan pencegahan, pemberian pengobatan TBC serta pengendalian infeksi;
5. e.pemanfaatan hasil riset dan teknologi skrining, diagnosis dan tata laksana TBC;
6. f.peningkatan peran serta komunitas, pemangku kepentingan, mitra dan multi sektor lainnya dalam eliminasi TBC;
7. g.penguatan manajemen program melalui penguatan sistem kesehatan;
8. h.peningkatan kemitraan TBC; dan
9. i.peningkatan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan TBC.
(2)Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB IV

KEGLATAN PENANGGULANGAN TBC

Pasal 9

(1)Penanggulangan TBC diselenggarakan meliputi kegiatan:
1. a.promosi kesehatan;
2. b.Surveilans TBC;
3. c.pengendalian faktor risiko;
4. d.penemuan, penanganan, dan pengobatan;
5. e.pemberian kekebalan; dan
6. f.pemberian obat pencegahan.
(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Tim Percepatan Penanggulangan TBC Daerah.
(3)Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Tim Percepatan Penanggulangan TBC Daerah dibantu oleh Tim DPPM.
(4)Tim Percepatan Penanggulangan TBC Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:
1. a.meningkatkan komitmen para pengambil kebijakan;
2. b.meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program; dan
3. c.memberdayakan masyarakat.
(2)Peningkatan komitmen para pengambil kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan advokasi kepada pengambil kebijakan di Daerah sehingga dapat:
1. a.menyusun target eliminasi TBC Daerah dengan mengacu pada target eliminasi TBC Nasional;
2. b.menyediakan anggaran yang memadai untuk penanggulangan TBC;
3. c.memenuhi kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang terlatih untuk mencapai target eliminasi TBC; dan/atau
4. d.menyelenggarakan penanggulangan TBC berbasis kewilayahan.
(3)Peningkatan keterpaduan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kemitraan dengan lintas program atau sektor terkait dan layanan keterpaduan Pemerintah Daerah dan swasta Public Private Mix.
(4)Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, dan membantu masyarakat agar berperan aktif dalam rangka mencegah penularan TBC, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menghilangkan diskriminasi terhadap pasien TBC.
(5)Perorangan, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat dapat melaksanakan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dengan menggunakan substansi yang selaras dengan program Penanggulangan TBC.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…