DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah Ketentuan Pasal 17 Ayat (1) huruf g, Ketentuan Pasal 18, Ketentuan Pasal 35 ayat (2), Ketentuan Pasal 35B ayat (3), Ketentuan Pasal 35C, dan Ketentuan Pasal 35D. Menyisipkan 4 (empat) Pasal baru yakni Pasal 35A dan Pasal 35B dan Pasal 35C dan Pasal 35D diantara Pasal 35 dan Pasal 36.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyesuaikan perkembangan Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Gunung Mas serta peningkatan penyelenggaraan kelembagaan, terkait persyaratan perubahan batas usia maksimal Calon Dmang Kepala Adat dan Mantir Adat, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Gunung Mas;
c.bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk

Menetapkan

menetapkan pengakuan dan peningkatan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan lokal dan pengetahuan tradisional sesuai ketentuan pembagian urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keuda Atas Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kelembagaan Adat Dayak; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. 4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. 5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 3 Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat Daerah;
11. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. 13.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelnggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149);
13. 14.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24) sebagaimana telah diiubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 31);
14. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 161, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 161.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 297, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 297.a); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS dan BUPATI GUNUNG MAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KABUPATEN GUNUNG MAS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kelembagaan Adat Dayak (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 161) sebagai berikut:
15. 1.Ketentuan Pasal 17 Ayat (1) huruf g diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Calon Damang Kepala Adat adalah penduduk yang berasal dari Suku Dayak dengan melengkapi persyaratan :
1. a.surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
3. c.memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup luas mengenai adat istiadat dan Hukum Adat Dayak setempat yang dibuktikan dengan mencantumkannya dalam Daftar Riwayat Hidup;
4. d.surat Pernyataan setia pada hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat;
5. e.berkelakuan Baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara
6. f.berpendidikan formal serendah-rendahnya SLTA / sederajat;
7. g.Umur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun;
8. h.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
9. i.surat Pernyataan tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
10. j.surat Pernyataan berdomisili di Desa/Kelurahan di lingkungan wilayah Kedamangan yang bersangkutan sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut; 5
11. k.surat Pernyataan sanggup untuk berdomisili di ibu kota Kecamatan bila telah terpilih sebagai Damang Kepala Adat;
12. l.pas Photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar;
13. m.melampirkan Visi, Misi dan Program Kerja bila terpilih sebagai Damang Kepala Adat selama masa jabatan; dan
14. n.surat pernyataan bahwa tidak sedang sebagai pengurus dari salah satu organisasi partai politik
(2)Bakal Calon Damang Kepala Adat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 4 (empat) rangkap dengan dibubuhi materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Yang berhak memilih Damang adalah semua Kepala Desa dan Lurah atau Penjabat Kepala Desa dan Penjabat Lurah, semua Ketua Badan Permusyawaratan Desa, semua anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan dan semua Ketua dan Anggota Keratapan Mantir Perdamaian Adat Desa/Kelurahan Wilayah Kedamangan bersangkutan.

3.Ketentuan Pasal 35 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

(1)Mantir/Let Adat Kecamatan yang tergabung dalam Kerapatan Mantir Adat/Let Perdamaian Adat Kecamatan dan Mantir/Let Adat Desa/Kelurahan yang tergabung dalam Kerapatan Mantir/Let Adat Desa/Kelurahan, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas usul Damang Kepala Adat melaui Dewan Adat Dayak Kabupaten.
(2)Masa Bakti Mantir/Let Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 6 (enam) Tahun dan dimungkinkan untuk diangkat kembali pada masa jabatan berikutnya dengan ketentuan usia Mantir/Let adat tidak melampaui usia 65 (enam puluh lima) Tahun.
(3)Jumlah Mantir/Let Adat Tingkat Kecamatan dan Mantir/Let Adat tingkat Desa/Kelurahan masing- masing sebanyak 3 (tiga) orang.

4.Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 4 (empat) Pasal baru yakni Pasal 35A dan Pasal 35B dan Pasal 35C dan Pasal 35D yang berbunyi sebagai berikut: Ketentuan Pasal 35A ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut: 6

Pasal 35A

Dewan Adat Dayak Kecamatan

(1)Camat secara ex-officio menjadi Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan di wilayahnya.
(2)Camat Selaku Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menyusun Struktur Kepengurusan Dewan Adat Dayak Kecamatan dengan Keanggotaan paling banyak 5 (lima) Orang.
(3)Struktur Kepengurusan Dewan Adat Dayak Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan ke Dewan Adat Dayak Kabupaten untuk ditetapkan dalam Keputusan Dewan Adat Dayak Kabupaten.

5.Ketentuan Pasal 35B ayat (3) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35B

(1)Sekretaris Damang dan Mantir Adat Kecamatan, ditunjuk langsung oleh Damang Kepala Adat di wilayah kedamangan masing-masing.
(2)Mantir Adat Kelurahan/Desa dipilih dan ditetapkan melalui proses pemilihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan/Desa di wilayahnya masing masing.
(3)Pemilihan dan Penetapan Mantir Adat Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara musyawarah mufakat yang dihadiri oleh Kepala Desa/Lurah, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat/ Ketua Rukun Tetangga, dan Tokoh Agama Setempat;

6.Ketentuan Pasal 35C diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35C

Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan dan Mantir Adat Desa/Kelurahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1.Mantir Adat Desa/Kelurahan dan Mantir Adat Kecamatan wajib memiliki pengetahuan tentang Hukum Adat serta bisa baca tulis;
2.Mantir Adat Desa/Kelurahan dan Mantir Adat Kecamatan minimal usia 30 Tahun (tiga puluh tahun) dan maksimal 65 Tahun (enam puluh lima tahun) saat mendaftar.
3.Sekretaris Damang dan Mantir Adat harus berdomisili di wilayah Kecamatan/Desa/Kelurahan masing- masing.
4.Sekretaris Damang dan Mantir Adat yang mencalonkan diri sebagai Damang Kepala Adat, maka wajib cuti selama masa pemilihan dengan yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya. 7
7.Ketentuan Pasal 35D diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35D

Apabila terjadinya kekosongan atau telah berakhirnya masa jabatan Mantir/Let Perdamaian Adat Kecamatan dan Mantir/Let Perdamaian Adat Kelurahan/Desa, sementara dapat diangkat Penjabat Sementara yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Gunung Mas. Sampai terpilihnya Mantir/Let Perdamaian Adat Kecamatan dan Kelurahan/Desa definitif. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas. Ditetapkan di Kuala Kurun Pada tanggal, 25 Juli 2025 BUPATI GUNUNG MAS, ttd JAYA SAMAYA MONONG Diundangkan di Kuala Kurun Pada tanggal 25 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, ttd RICHARD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024 NOMOR 329 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 03,15/2025 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KABUPATEN GUNUNG MAS I. UMUM Dalam tatanan dan kehidupan sehari-hari Masyarakat suku Dayak di Kabupaten Gunung Mas sadar sedalam dalamnya akan tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Kesadaran dimaksud terkait erat dengan tanggung jawab untuk tetap memelihara, melestarikan, mengembangkan, memberdayakan dan menjunjung tinggi Hukum Adat, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang mengandung nilai-nilai positif sebagai budaya warisan leluhur. Setelah dilakukan revisi atau perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Gunung Mas dan setelah dijalankan selama ini, ternyata masih ada kekurangan-kekurangan dalam Pasal-Pasal tertentu yang sulit dijalankan dan menuai protes dari masyarakat Adat di Kabupaten Gunung Mas. Dengan demikian dibuatlah usulan revisi atau Perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2011 dengan harapan bisa mengakomodir kebutuhan berbagai pihak sehingga diperoleh kesempurnaan Payung Hukum bagi Lembaga Adat untuk melaksanakan tugas-tugas di masyarakat Adat Dayak Kabupaten Gunung Mas. II. PASAL I Angka 1

Pasal 17

Huruf g usia Calon Damang Kepala Adat kembali menjadi 65 (enam puluh lima) Tahun, pertimbangan masih banyak yang masih berpotensi jadi Damang Kepala Adat pada usia 60 sampai dengan 65 Tahun. 2 Angka 2

Pasal 18

Cukup Jelas. Angka 3

Pasal 35

Ayat (2) Perubahan kembali usia Calon Mantir Adat maksimal 65 (enam puluh lima) Tahun saat mendaftar. Angka 4

Pasal 35A

Ayat (2) dan Ayat (3) Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan berhak menambah pengurus paling banyak 5 (lima) untuk membantu bersangkutan untuk tugas sehari-hari dan diambil dari tokoh masyarakat, tokoh adat setempat. Angka 5

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 35A

Pasal 35B

Pasal 35C

Pasal 35D

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 35

Pasal 35A

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 35A

Pasal 35B

Pasal 35C

Pasal 35D

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 35

Pasal 35A

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2011