DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan;

d.proses persetujuan Hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 57 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), dan Pasal 59; e . Pengelola Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati; dan
f.pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

(2)Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara: a . Pengguna Barang mengajukan usul Hibah Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Penggu na Barang;
1. b.Pengelola Ba.rang meneliti dan mengkaji usul Hibah Ba.rang Milik Daerah berdasa.rkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68;
2. c.apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul Hibah Ba.rang Milik Daerah sela.in tanah dan/ a tau bangunan sesua.i batas kewenangannya;
3. d.Pengguna Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola Barang; dan
4. e.pelaksanaan serah terima ha.rang yang dihibahkan ha.rus dituangkan dalam berita acara serah terima ha.rang.

Pasal 71

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Ba.rang Milik Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/ atau meningkatkan kapasitas usaha Sadan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimal{Sud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan: a . Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah dalam rangka penugasan pemerintah; atau ""K_A_B-AG- HU_K_u...,r,1-..1j __K_A_s_us_s_A_G_,l ~ '. ,- h,. - I Ill'"
1. b.Barang Milik Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Pasal 72

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dapat berupa:
1. a.tanah dan/ atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
2. b.tanah dan/ a tau bangunan pad a Pengguna Barang; a tau
3. c.Barang Milik Daerah selain tanah dan/ a tau bangunan.
(2)Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan d isertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya.
(3)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pad a ayat ( J) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
(4)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
(5)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 73

( 1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a dan huruf b dilal<Sanakan dengan tata cara:

a.Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data;
b.Bupati meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diajukan oleh Pengguna Barang berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71;
c.apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan/atau menetapkan Barang MiJik Daerah berupa tanah dan/ a tau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah;
d.proses persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanal<an dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 57 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), dan Pasal 59;
e.Pengelola Barang melaksanal<an Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
f.dalam hal penyertaan modal pemerintah daerah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD; l<l1B.!1G HUKlJM f{AS UBBAG . i :,_, I\>- -~
g.Pengelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan perangkat daerah atau instansi terkait;
h.Pengelola Barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud huruf g kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama dan selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.
1. 1.Pengelola Barang melalcukan serah terima barang kepada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.

(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c dilal<Sanakan dengan tata cara:
1. a.Pengguna Barang mengajukan usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah selain tanah dan/ atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang;
2. b.Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diajukan oleh Pengguna Barang berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71;
3. c.apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah selain tanah dan/ a tau bangunan yang diajukan oleh Pengguna Barang sesuai batas kewenangannya;
4. d.Pengelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi terkait;
5. e.Pengelola Barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan; dan
6. f.Pengguna Barang melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.

BAB XI

PEMUSNAHAN

Pasal 74

Pemusnahan Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal:

a.Barang Milik Daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
b.terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

(1)Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
(2)Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati. ~J~"·"JKA:"~l

Pasal 76

Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

PENGHAPUSAN

Pasal 77

(1)Penghapusan Barang Milli< Daerah meliputi:
1. a.penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/ atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; dan
2. b.penghapusan dari Oaftar Barang Milik Daerah.

Pasal 78

(1)Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana d imaksud dalam Pasal 77 huruf a, dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
(2)Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan dari Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
(3)Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan Penghapusan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Barang Milik Daerah yang dihapuskan karena:
1. a.pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
2. b.pemindahtanganan; atau
3. c.pemusnahan.
(4)Bupati dapat mendelegasikan persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang.
(5)Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.
(1)
(2)

Pasal 79

Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah tersebut sudah beralih kepemilikannya, terjadi Pemusnahan, atau karena sebab Jain. Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d ilakukan berdasarkan keputusan Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang.

BAB XIII

PENATAUSAHAAN

Pasal 80

( 1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

(2)Pengguna/ kuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah kedalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
(3)Pengelola Barang menghimpun Daftar Barang Pengguna/ Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Pengelola Barang menyusun Daftar Barang Milik Daerah berdasarkan himpunan Daftar Barang Pengguna/ Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

Pasal 81

(1)Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2)Dalam hal Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)beru pa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, Inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.
(3)Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…