DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana lnduk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018- 2033 ini meliputi: a. pembangunan kepariwisataan Kabupaten; b. pembangunan DPK; c. pembangunan Pemasaran Pariwisata; d. pembangunan lndustri Pariwisata; e. pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan; f indikasi program pembangunan Kepariwisataan Kecamatan; dan g. pengawasan dan pengendalian.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan jenis kegiatan pembangunan al<Sesibilitas Pariwisala selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

(1)Usaha penyediaan akomodasi merupakan usaha penyediaan kamar dan fasilitas yang lain serla pelayanan yang diperlukan.
(2)Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1), dibedakan atas kriteria yang disusun menurut jenis dan tingkat fasilitas yang disediakan.

Pasal 19

(1)Usaha penyediaan makan dan minum merupakan usaha pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makan dan min um.
(2)Usaha penyediaan makan dan minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari pcnyediaan al<0modasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri.
(3)Dalam kegiatan usaha sebagairnana dimal<sud pada ayat (1), dapat pula diselenggarakan pertunjukan atau hiburan. ~- -, l(J\8:\C, .. \"J J KASUSBAG · ,~T~ 1

Pasal 20

(1)Pembangunan dan penin gkatan jalur perjalanan wisata ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas pariwisata ke Daya Tarik Wisata dan pemerataan kunjungan Wisatawan.
(2)Kernudahan Aksesibilitas Pariwisata ke Daya Tarik Wisata dan pemerataan kunjungan wisatawan sebagaimana d irnaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dengan rne mbuka jalur-jalur Wisata baru dan meningkatkan kualitas jalur Wisata yang sudah ada.

Pasal 21

Pemerintah Kabupaten, Peme1intah Kecamatan, masyarakat dan Dunia Usaha dapat menyediakan fasilitas penunjang Pariwisata yang berupa penyediaan fasilitas dan kegfatan pelayanan jasa yang meliputi jasa pos, telekomunikasi dan internet serta penukaran uang.

Pasal 22

(1 ) Usaha penyediaan angkutan Wisata merupakan usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya.

(2)Usaha penyediaan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat djlakukan oleh usaha angkutan khusus Wisata atau usaha angkutan umu m yang menyediakan j uga angkutan khusu s Wisata atau u sah a angkutan umum yang dapat dipergu na kan sebagai angkutan Wisata.

Pasal 23

(1)Usaha penyediaan sarana Wisata tirta merupakan usaha yang kegiatannya menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Wisata tirta.
(2)Usaha penyediaan sara na wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapal dilakukan di laut, sungai, danau, rawa, waduk dan perairan lainnya.

Pasal 24

Arah kebijakan pembangunan Prasarana Umum, F'asilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata meliputi:

a.Pembangunan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Pasilitas Pariwisata yang mendorong pertumbuhan dan peningkatan kualitas dan daya saing Pengembangan Kawasan di wilayah utara yaitu di Kecamatan Damang Batu, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, dan Kecamatan Miri Manasa dengan Pusat Pengembangan di Kecamatan Damang Batu;
b.Pembangunan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang mendorong pertumbuhan dan peningkatan kualitas dan daya saing Pengembangan Kawasan di wilayah timur yaitu di Kecamatan Tewah, Kecamatan Kurun, Kecamatan Mihing Raya, dan Kecamatan Sepang dengan Pusat Pengembangan di Kecamatan Kurun; dan
c.Pembangunan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang mendorong pertumbuhan dan peningkatan kualitas dan daya saing Pengembangan Kawasan di wilayah barat yaitu di Kecamatan Rungan, Kecamatan Rungan Hulu, Kecamatan Rungan Ba rat, Kecamatan Man uhing, dan Kecamatan Manuhing Raya dengan Pusat Pengembangan di Kecamatan Rungan.

Pasal 25

Strategi pembangunan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang mendorong pertumbuhan dan peningkalan kualitas dan daya saing Kawasan Pariwisata secara keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan dengan cara:

a.meningkatkan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata dalam mendukung kawasan Pariwisata;
b.meningkatkan dan mengembangkan fasilitas pendukung Pariwisata dan meningkatkan daya saing kawasan Pariwisata;
c.menyediakan prasarana umum, fasilitas umum dan fasrntas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus;
d.meningkatkan pelayanan jasa Kepariwisataan;
e.mengoptimalkan skema kemjtraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
f.menentukan bentuk dan meningkatkan peran aktif masyarakat di sekitar kawasan Pariwisata; dan
g.mengoptimalkan skema kemandirian manajemen pengelolaan.

Pasal 26

Pemerintah Kabupalen dan/ a tau Pernerintah Kecamatan dalam pembangunan dan pengernbangan fasilitas Kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. --- -......,..-~-::":"".'"'::7 S<O~ :IUKUr, -~

Pasal 27

Penanggung jawab dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi dilakukan oleh Perangkat Daerah baik secara mandiri maupun melalui koordinasi sesuai dengan keterkaitan fungsinya.

Pasal 28

(1)Pembangunan SOM Pariwisata diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme di bidang Kepariwisataan.
(2)Peningkatan profesionalisme sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan, pelatihan, magang dan studi banding yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, masyarakal dan Dunia Usaha.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…