DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan ketujuh atas Peraturan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kemarnpuan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas, maka dipandang perlu menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Min um Kabupaten Gunung Mas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peratu ran Daerah tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) \ Kabupaten Gunung Mas; '

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukarnara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lem baran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuni 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2007 Nomor 80) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 242.a);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 ten tang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Min um (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 250, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nornor 250.a);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 14 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lernbaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 263, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 263.a); i Dengan Persetuj uan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS dan BUPATI GUNUNG MAS MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN GUNUNG MAS. Pasal I Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 123), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 ten tang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2012 Nomor 183);
b.Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 203);
c.Nomor 2 Tahun 2015 ten.tang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 ten tang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 217);
d.Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 ten.tang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupatej Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 232); 1 ~
e.Nomor 4 Tahun 2017 ten tang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 241, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 241.a); dan
f.Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 ten tang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 250, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 250.a), diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 2B ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf 1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2B

Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A huruf a, dengan rincian sebagai berikut: a . Penyertaan Modal Tahun 2006 yaitu aset PDAM Kabupaten Kapuas telah diserah terima pengelolaan kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Serita Acara Bupati Kapuas Nomor 028/997 /PDAM.2006 (0016/030/1/UM.2006) sebesar Rp.3 .340.222.862,75 (Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah Koma Tujuh Puluh Lima Sen);

b.Penyertaan Modal Tahun 2007 sebesar Rp.1.149.485.200,00 (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah);
c.Penyertaan Modal Tahun 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);
d.Penyertaan Modal Tahun 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);
e.Penyertaan Modal Tahun 2012 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);
f.Penyertaan Modal Tah un 2013 sebesar Rp.3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah);
g.Penyertaan Modal Tahun 2014 sebesar Rp.2.159.500.000,00 (Dua Milyar Seratus LiTnaJ Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); 1 KABAG mmu 7 - KASU88:'..C · .
h.Penyertaan Modal Tahun 2015 sebesar Rp.2.159.500.000,00 (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
1. 1.Penyertaan Modal Tahun 2016 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah); J. Penyertaan Modal Tahun 20 l 7 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
k.Penyertaan Modal Tahun 2018 sebesar Rp. 1 .500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah); dan
1. 1.Penyertaan Modal Tahun 2019 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
2. 2.Ketentuan Pasal 2C ditambahkan 4 (empat) huruf baru yaitu huruf bb, huruf cc, huruf dd, dan huruf ee, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2C

Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A huruf b terdiri dari:

a.Mobil Izusu Tahun 2007 KH 9208 HU senilai Rp. 297 .800.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
b.Mobil Izusu Tahun 2007 KI-I 9209 HU Senilai Rp. 297.800.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Oelapan Ra tus Ribu Rupiah);
c.Sarana Air Bersih di Desa Kampuri dan Tewai Baru senilai Rp. 415.540.000,- (Empat Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
d.Pipa Distribusi dan Sambungan Ru mah (SR) di Kuala Kurun, 4 unit bor dan 1 buah pompa distribusi s enilai Rp. 467.500.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
e.Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah di Tumbang Tala ken senilai Rp. 341.600.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ;
f.Pipa Oistribusi dan Sambungan Rumah di Tumbang Miri Kecamatan Kahayan Hulu Utara senilai Rp. 341.250.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
g.Pipa Distribusi dari depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum sampai Jalan Sangkurun senilai Rp.1 80.000.000,00 (Seratus Delapan \ Puluh Juta Rupiah); 1
h.Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah di Tumbang Miri Kecamatan Kahayan Hulu Utara senilai Rp.475.100.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah);
1. 1.Bangunan Gedung Kantor PDAM senilai Rp. 498.197.123,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah);
j.Tanah di Jalan Ahmad Yani dekat air terjun Batu Mahasur luas 11.178 m 2 , Surat Keputusan Bupati Nomor 2 Tahun 2009 senilai Rp. 111.780.000,00 (Seratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
k.Penambahan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) dalam rangka koneksi dengan instalasi pengolahan air yang baru di Kuala Kurun senilai Rp. 180.900.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
l.Pembangunan Sistem Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah JKK Kampuri (Desa Rangan Tate Kecamatan Mihing Raya) senilai Rp. 259.875.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) ;
m.Penambahan Jaringan Pipa Distribusi dan SR cli Desa Kampuri tahun 2012 senilai Rp. 323.250.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
n.Penambahan Jaringan Pipa distribusi di Kuala Kurun Tahun 2012 senilai Rp. 242.845.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
o.Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Desa Tumbang Talaken Tahun 2012 senilai Rp. 242.445.200,00 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah).
p.Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kelurahan Tumbang Talaken Tahun 2015 senilai Rp. 93.944.000,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);
q.Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kelurahan Kampuri Tahun 2015 senilai Rp. 214.617.000,00 (Dua Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);
r.Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kuala Kurun Tahun 2015 senilai Rp.1.956.616.000,00 (Satu Milyar Sembilan ~ Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratu.s Enam Belas Ribu Rupiah); ,,/\BAG u,rnr,1
s.Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen/Bangunan IPA II PDAM Kuala Kurun Tahun 2016 senilai Rp. 115.004.000,00 (Seratus Lima Belas Juta Empat Ribu Rupiah);
t.Bangunan Pelengkap Air Bersih Lain- lain /Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kuala Kurun Tahun 2016 senilai Rp. 914.932.800,00 (Sembilan Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah);
u.Bangunan Pembuangan Air Kotor Lain-lain/ Drainase Pembuangan Limbah SPAM PDAM Tumbang Talaken Tahun 2016 senilai Rp. 213.520.200,00 (Dua Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah);
v.Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang/ Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kelurahan Tumbang Miri Tahun 2016 senilai Rp.242.657.700,00 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
w.Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang/ Sarana dan Prasarana Air Bersih di Sepang Simin Tahun 2016 senilai Rp.423.881.900,00 (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
x.Pengembangan Jaringan Pipa ke Arah Desa Dandang Tahun 2017 serulai Rp.635.500.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
y.Pengembangan Jaringan Pipa di Daerah Pasir Putih Kelurahan Tewah Tahun 2017 senilai Rp.1.205.936.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);
z.Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Desa Dahian Tambuk dengan perincian sebagai beriku t:
1. 1.pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Desa Dahian Tambuk Tahap I (Tahun 2016) senilai Rp.540.264.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah; dan
2. 2.pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Desa Dahian Tambuk Tahap II (Tahun 2017) senilai Rp.1.514.310.500,00 (Satu Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Rupiah), sehingga total penyertaan modal senilai Rp.2.054.574.500,00 (Dua Milyar Lima Puluh 1 Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah); aa. Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Kurun Hilir dan Kurun Seberang Tahun 20 17 senilai Rp. 2.313 .363 .500,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah); bb. Pembangunan/Peningkatan Jaringan Pipa dan SR mendukung PDAM di Kecamatan Tewah Tahun 2018 senilai Rp. 579.907.000,00 (Lima Ratus Tujuh Pul uh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Rupiah); cc. Pembangunan/Pen ingkatan J ar ingan Pip a dan SR mendukung PDAM di Desa Dahian Tambuk Tahun 2018 senilai Rp. 381.345.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah); dd. Pengembangan Jaringan Pipa di IKK Kurun Tahun 2018 senilai Rp. 391.368.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah); dan ee. Pengembangan Jaringan Pipa di IKK Tewah Tahun 2018 senilai Rp. 883.000.000,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah). Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu ran Daerah m1 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas. Diundangkan di Kuala Kurun pada tanggal 19 .A8ut-\u~ .x>19 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, YANSITERSON Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal t9 A!3usk:us ~9 BUPATI GUNUNG MAS, ~ J AYA SAMAYA MONONG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR :l-bS NOREG PERATURAN DAERAH KABUPAT8N GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 04, 56/2019. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN GUNUNG MAS I. UMUM Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan Daerah. Salah satunya pada sisi pengelolaan sistem penyediaan air bersih. Namun daripada itu, dalam pemanfaatan penyediaan air bersih selain upaya peningkatan sumber pendapatan Daerah pula sebagai pelal<Sanaan amanat konstitusi dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dan pula sebagai bentuk pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) yang dikatakan bahwa dalam bidang Kecipta-karyaan untuk mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, yaitu pelayanan air minum, penanganan kawasan kumuh, dan pelayanan sanitasi. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasa1 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyertaan modal Pemerintah Daerah pad a perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Daripada itu, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang dimaksudkan sebagai payung hukum bagi pelaksanaan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 ten tang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 20 10 tentang Penyertaan Modal \ Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) l<abupaten Gunung Mas. I!'." - ,l<ABAG llut Jr,1 KASUBBAG7 Ketentuan dalam Peraturan Daerah terkait penyertaan modal 1m merupakan penambahan jumlah yang disertakan pada tahun 2019 dan disebutkan pula penyertaan modal yang telah diJakukan. Selain itu, diatur pula terkait beberapa barang milik Daerah yang telah disertakan sebagai bentuk penunjang pengelolaan sistem pelayanan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas. II. PASAL DEMI PASAL PASALI Cuku p jelas.

Pasal 11

Cukup j elas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…