DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 388

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 4. Pelaksanaan dan Penatausahaan; 5. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD; 6. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; 7. Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 8. Kekayaan Daerah dan Utang Daerah; 9. Badan Layanan Umum Daerah; 10. Penyelesaian Kerugian Daerah; 11. Informasi Keuangan Daerah; dan 12. Pembinaan dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur mengenai tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasa.r Negara Repu blik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Mu.rung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); KASUSBID KABID KABAH At
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tenta:ng Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara:n Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keua:ngan Antara Pemerintah Pusat da:n Pemerintahan Daerah (Lembara:n Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembara:n Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Unda:ng Nomor 23 Tahun 2014 tenta:ng Pemerintahan Daerah (Lembara:n Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaha:n Lembara:n Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587) sebaga:ima:na telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Unda:ng Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Unda:ng Nomor 23 Tahun 2014 tenta:ng Pemerintahan Daerah (Lembara:n Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambaha:n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keua:ngan Kepala Daerah da:n Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambaha:n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); J 0. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambaha:n Lembara:n Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebaga:imana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratura:n Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubaha:n Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 ten tang Tata Cara Penghapusa:n Piuta:ng Negara/Daerah (Lembara:n Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tenta:ng Sistem Informasi Keua:nga:n Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138); Tambahan Lembara:n Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebaga:imana telah diubah dengan Peratura:n Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tenta:ng KASUBBIO KABAH KABAG HUKUC A I Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesja Nomor 6177);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5934);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 19 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); KASUBBlO KABIO SEKRfTARIS KABAH l(A8AG HU!(ur.1j° A I I
20.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS dan BUPATI GUNUNG MAS MEMUTUSKAN:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Repu blik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
3.Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan pdnsip Negara Kesatuan Repu blik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. KASUBBlD KABAN
6.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Gubernur adalah Gubemur Kalimantan Tengah.
8.Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
9.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
11.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
12.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
16.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
17.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 18 . Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
19.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
20.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan PE A"'AHA KASUBBID KABID SEKRET~S KABAN \ ~✓ f I " \ t.BAG liUKU tl kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
21.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber <la.ti pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar- Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 22 . Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dati pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih <la.lam periode tahun anggaran berkenaan.
24.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran beriku tnya.
25.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernj}ai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibeban.i kewajiban untuk membayar kembali.
26.Utang Daerah yang selanju tnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang- undangan, perjanjian, a.tau berdasarkan sebab la.innya yang sah.
27.Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
28.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
29.Beban adalah penurunan manfaat ekonomi a.tau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas a.tau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran a.tau konsumsi aset a.tau timbulnya kewajiban. KASUBBID KABID KABAG HU Ku r,, I A- I ----I
30.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
31.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut .Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat .RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
32.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
33.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
34.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
35.Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijal<an dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
36.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyaral<at yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan. Daerah.
37.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis PE n <AHA KASUBBID KABID SEKRETA!aS KABAH ~ IL f I ~ I KA8AG HUKU! ft ] sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
38.Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahunjamak.
39.Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
40.Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
41.Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
42.Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
43.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
44.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
45.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
46.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
47.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
48.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/ atau untuk membiayai KA.SAG HUKtJi'l '. pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
49.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/ penerima hak lainnya atas dasar perjanjian ke1ja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
50.Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
51.Surat Perintah Mernbayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD. 52 . Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.
53.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
54.Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
55.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Behan pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
56.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
57.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. KASUBBIO KABAN l<ABAG HU KU1\!T • A, l
58.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. 59 . Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/ a tau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
60.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten.
61.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penye1enggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan m asyarakat.
62.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
63.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
64.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
65.Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
66.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya. 67 . Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pernerintahan daeral1.
68.Satuan Ke1ja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melal<sanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. KABAN /4
69.Unit SKPD ada1ah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
70.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran u ntuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
71.Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
72.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
73.Pejabat Pengelola Keuan gan Daerah yang selanj u tnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempun yai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
74.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dal.am kapasitas sebagai BUD.
75.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
76.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adaJah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
77.Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang se1anjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
78.Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
79.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung- jawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
80.Pegawai Aparatur S ipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang d iangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. KASUBBID KABID KABAN cw ✓ f ~ KABAG HU KUt,11 ft . ,,
81.Sadan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 82 . Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
83.Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang d iterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
84.Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
85.Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah .
86.Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transal<Si keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
87.Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
88.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
89.Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/ atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. N,A KASUBBID KABID SEKRETARIS KABAH w, ~ II KA8AG HU KIJ(\1"
90.Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan Program dan Kegiatan yang telah ctisetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
91.Penganggaran Terpadu adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yan g dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan Pemerintahan Oaerah yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
92.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Keuangan daerah meliputi:

a.hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
b.kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
c.penerimaan daerah;
d.pengeluaran daerah;
e.kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hal{ lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
f.kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

(1)Pengelolaan Keuangan Oaerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
(3)APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. AJ3AG HU KUM

Pasal 4

(1)Tertib sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat
(1)adalah Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah pencapaian Keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai Keluaran tertentu.
(3)Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
(4)Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan pencapaian Hasil Program dengan Sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan Keluaran dengan Hasil.
(5)Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
(6)Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
(7)Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan keseimbangan distribusi kewenangannya dan pendanaannya.
(8)Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan suatu sikap yang dilakukn dengan wajar dan proporsional.
(9)Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan Keuangan Daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
(10)Taat kepada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah Pengelolaan Keuangan Daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan merupakan Pengelolaan Keuangan Daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. '<ABAG HUKUM
(1)Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Da erah dan mewakjli p emerintah daerah d alam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan : a . m enyusun rancangan Perda ten.ta ng APBD, rancangan Perda tentan g perubah an APBD, dan rancangan Perda ten tang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
1. b.mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tenta n g perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
2. c.menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang peruba h an APBD, dan rancangan Perda ten tang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; d . menetapkan kebija kan terkait Pengelolaan Keuangan Daera h . e . mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yan g sangat d ibutuhkan oleh Daerah da n/ a tau masyarakat;
3. f.menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
4. g.menetapkan KPA;
5. h.menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  1. 1.men etapkan pejabat yang b ert u gas melaku kan pemungu tan pajak daerah dan retribusi daerah; J . menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
6. k.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  1. 1.menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pen gelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peratu ran perund ang- undangan; dan
7. m.melaksanakan kewen angan lain sesuai dengan ketentuan peratu ran perundang- u n dangan. Pf ~AIIA KASUBBID KABID SEKRETAAS KASAJol K.ABAG HUKUM \ ~/ 1 fl ~ \
(3)Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah yang terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
2. b.KepaJa SKPKD selaku PPKD; dan
3. c.Kepala SKPD selal<u Pengguna Anggaran.
(4)Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.
(5)Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)adalah terkait dengan peran dan fungsi Sekretaris Daerah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 6

(1)Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai1nana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a mempunyai tugas koordinasi di bidang:
1. a.koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggu ngj a wa ban pelaksanaan APBD;
3. c.koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD; KASUBIIIO KABIO KA8AH l{A8AG HUKUM -1 7-
4. d.memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD; e . koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
5. f.memimpin TAPD.
(2)Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati .

Pasal 8

(1)Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
1. a.menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda ten tang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. c.melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
4. d.melaksanakan fungsi BUD; dan
5. e.melal<Sanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
1. a.menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. b.rnengesahkan DPA SKPD;
3. c.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. d.rnemberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah ;
5. e.melaksanakan pem ungu tan pajak daerah;
6. f.menetapkan SPD;
7. g.m enyiapkan pelaksanaan pmJaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
8. h.melaksanakan sistern akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah ;
  1. 1.menyajikan informasi keuangan daerah; dan J. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umurn Daerah. KAS B81D KABID KABAN KABAG HUKU t,l
(3)PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

(1)PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
(2)Penunjukan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerj a, lokasi dan/atau rentang kendali.
(4)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan anggaran kas;
2. b.menyiapkan SPD;
3. c.menerbitkan SP2D; d . memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; e . mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
4. f.menyimpan uang daerah;
5. g.melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
6. h.melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas beban APBD;
  1. 1.melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama Pemerintah Daerah; J. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
7. k.melaksanakan penagihan Piutang Daerah.
(5)Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD. KASUBBID KABIO SEKRETARIS KAHAN

Pasal 10

(1)Kepala SKPD selaku PA mernpunyai tugas:
1. a.menyusun RKA-SKPD; b . menyusun DPA-SKPD; c . melakukan tindakan yang rnengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. d.melaksanakan anggaran SKPD yang dipirnpin nya; e . melakukan pengujian atas tagihan dan rnernerintahkan pernbayaran;
3. f.rnelaksanakan pemungutan Retribusi Daerah;
4. g.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. h.menandatangani SPM;
  1. 1.mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung j awab SKPD yang dipimpinnya; J. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
6. k.mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  1. 1.menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
7. m.menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
8. n.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

(1)PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA.
(2)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi dan/ a tau rentang kendali.
(3)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD. KASUBBIO SEKRETARIS KABAN I ~ KABAG HUKU M
(4)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Behan anggaran belanja;
2. b.melaksanakan anggaran Unit SK.PD yang dipimpinnya;
3. c.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d . mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e . rnelaksanakan pemungutan retribusi daerah;
4. f.mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
5. g.melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPA bertanggungjawab kepada PA.

Isi peraturan

Teks388PDFHirarki

Memuat teks peraturan…