DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

regulasi_utama

Ringkasan

1.Ketentuan Umum; 2.Sistematika RPJD; 3.Ketentuan Pelaksanaan; 4.Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2.Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Daerah Otonomi selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
4.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Perencanaan untuk periode 20 (Dua Puluh) Tahun.
7.Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
8.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pasal 2

RPJPD memuat penjabaran dari visi, misi, serta arah pembangunan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 3

(1)Dokumen RPJPD disusun dengan Sistematika yang terdiri dari:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum kondisi daerah;
3. c.permasalahan dan isu strategis;
4. d.visi dan misi daerah;
5. e.arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
6. f.penutup.
(2)Isi dan uraian dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 5

RPJPD ini menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas periode Tahun 2025- 2030, Tahun 2030-2035, Tahun 2035-2040 dan Tahun 2040-2045.

Pasal 6

Pada Saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2009-2028 ( Lembaran Daerah Kabupaten GunungMas Tahun 2010 Nomor 118), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas. Ditetapkan di Kuala Kurun Pada tanggal 18 Oktober 2024 Pj. BUPATI GUNUNG MAS, ttd HERSON B. ADEN Diundangkan di Kuala Kurun Pada tanggal 18 Oktober 2024 28 Januari SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, ttd RICHARD NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 05,80 / 2024 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024 NOMOR 325 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025-2045 I. UMUM Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mempunyai tugas dan kewajiban untuk menetapkan RPJPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, ditetapkan melalui RPJPD dengan memperhitungkan faktor sumber daya alam dan lingkungan hidup, kependudukan, pendidikan, kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM), gender, ekonomi, politik, hukum dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Peraturan perundang-undangan mengamanatkan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…